tangkap

Kriminalisasi: UU P3H Kembali Menjerat Rakyat di Surokonto Wetan, Kendal

Pada hari Selasa, 3 Mei 2015, sekitar Pukul 09.00 WIB, aparat kepolisian dari Polsek Pageruyung, Kendal mendatangi rumah kediaman Nur Aziz untuk mengantarkan surat panggilan. Dua personil kepolisian yang datang tersebut mengaku sudah dan hendak mengantarkan surat serupa kepada dua orang lainnya (selain Nur Aziz) di rumah kediaman yang berbeda, yakni Sutrisno Rusmin (64 tahun) dan Mujiyono (40 tahun). Nur Aziz ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan UU P3H dalam perkara pembalakan liar dan penyerobotan lahan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan.

Sejak awal pembuatannya UU P3H ditengarai akan menjadi perangkap khusus bagi masyarakat yang pemukiman atau wilayahnya berbatasan atau masuk wilayah hutan, di sisi lain perusahaan-prusahaan yang mengeruk sumber daya alam dan menghancurkan hutan justru sangat sulit untuk dikenakan dan dijerat oleh UU P3H karena perusahaan selalu berlindung dalam kedok administrasi perizinan, badan hukun dan lain-lain. Terbukti, setelah dua tahun sejak disahkan sudah lebih dari 10 kasus menjerat masyarakat adat, petani dan buruh. Tak satupun kasus yang menyeret perusahaan atau pengusaha. Di Bengkulu, empat warga adat Semende Agung menerima vonis maksimal tiga tahun penjara denda Rp1,5 miliar per orang dengan tuduhan merusak Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Padahal, mereka sudah hidup di sana turun menurun dari sebelum kawasan itu  ditetapkan pemerintah menjadi taman nasional.

Saat ini di Kabupaten Kendal, Nur Aziz yang menjabat Ketua Paguyuban Petani Kendal menghadapi proses kriminalisasi karena menggarap lahan di sekitar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh Perhutani. Padahal menurut Nur Aziz menilai bahwa SK Menhut terkait penetapan kawasan hutan di Surokononto Wetan tidak sah karena tidak clean and clear. Lahan tersebut sebenarnya adalah lahan pengganti untuk Perhutani karena lahan perhutani yang berada di Rembang dijadikan pabrik oleh PT. Semen Indonesia. PT Semen Indonesia mendapatkan lahan pengganti untuk Perhutani di Desa Surokonto dengan cara membeli dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan Karet PT Sumur Pitu.

Seperti yang diungkapkan oleh Wahyudi Harno Kepala Departemen CSR PT Semen Indonesia “Lahan pengganti di Surokonto Wetan melalui proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TNMKH) yakni kami membelinya dari PT Sumur Pitu,” ujarnya di sela pertemuannya dengan Forum Komunikasi Pemimpin Daerah (Forkompinda) Kendal pada tanggal 02 Maret 2016 lalu. Lahan pengganti seluas 125 hektare adalah lahan negara yang dikelola PT Sumur Pitu dengan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Itu artinya, PT Sumur Pitu telah menjual lahan yang merupakan aset negara kepada PT Semen Indonesia untuk pengganti lahan milik Perhutani. Perusahaan tersebut awalnya memegang HGU, namun telantar sejak tahun 1972, kemudian warga menggarap lahan tersebut. Luas tanah di Desa Surokonto Wetan 127 hektar, diikelola 460 petani. Total ada 400 hektar di tiga desa, dua kecamatan yang menjadi lahan tukar guling. Yakni, Desa Surokono Wetan, Pager Gunung, Kecamatan Paguyu dan Lesokor, Kecamatan Leri.

Sejak awal penetepan menjadi kawasan hutan ini cacat hukum Menhut harus mencabut SK Penetapan ini. Warga yang selama ini menguasai lahan tersebut mempunyai hak untuk tetap menggarap lahan, jadi yang dilakukan oleh warga Desa Surokono Wetan tersebut bukanlah sebuah tindakan kriminal. Pihak kepolisian harus membebaskan Nur Aziz dari jeratan hukum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *