Resolusi MUNAS VII KPA

MENEGASKAN KEMBALI JALAN PEMBARUAN AGRARIA SEJATI

 

Masalah agraria di Indonesia sejak masa penjajahan masih belum berubah. Ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah menyebabkan rakyat tidak bisa terlepas dari situasi kemiskinan dan pengangguran. Konflik agraria terus terjadi tanpa penyelesaian yang berkeadilan dan menguntungkan rakyat. Korban di pihak rakyat terus berjatuhan. Kriminalisasi dan kekerasan masih dialami petani, buruh, nelayan, masyarakat adat dan kaum miskin, baik laki-laki maupun perempuan. Perusakkan lingkungan pun terus berlangsung. Kesemua persoalan tersebut di atas menjadi krisis agraria yang berkepanjangan karena tidak dijalankannya pembaruan agraria.

Kita memahami bahwa pemerintah sekarang sedang merumuskan kebijakan nasional bagi pelaksanaan reforma agraria. Pada bulan Mei 2016 telah terbit Perpres 45/2016 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2017 yang di dalamnya menempatkan reforma agraria atau pembaruan agraria sebagai prioritas nasional. Bahkan, 24 Agustus 2016 yang lalu, Presiden Jokowi sudah menyerukan bahwa pembaruan agraria harus dipercepat pelaksanaannya, didetailkan skema penyelenggaraannya, diperkuat kelembagaannya dan dipastikan dapat menyelesaikan ketimpangan dan konflik agraria. Namun, kami melihat subtansi dan prosesnya belum sesuai dengan harapan rakyat. Hingga 2 (dua) tahun perjalanan pemerintahan ini, belum ada kebijakan nyata dan kongkrit yang hasilnya bisa dirasakan rakyat.

Ditengah belum jelasnya program reforma agraria, kita menyaksikan di lapangan agraria terjadi ekspansi, eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber agraria oleh badan usaha skala besar masih dilanggengkan dan difasiltasi oleh pemerintah. Hal ini juga menegaskan bahwa tidak ada perubahan mendasar paradigma pembangunan nasional. Pembaruan agraria tetap tidak menjadi dasar pembangunan nasional Indonesia. Kapitalisme agrarialah yang menjadi pemandu rezim dalm menyusun kebijakan dan program.

Sementara itu, pembaruan agraria berdasarkan inisiatif rakyat dari bawah telah menjadi pilihan ideologis bagi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sejak didirikan 1994 hingga kini. Pilihan ideologis ini sekaligus menjadi jalan lapang menuju terselenggaranya penataan penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah dan kekayaan alam di Indonesia. Jalan ideologis yang sekaligus strategis ini, kita tempuh melalui upaya membesarkan kekuatan rakyat. Kita bangun dan terus perkuat organisasi-organisasi petani, buruh, nelayan, masyarakat adat dan kaum miskin perempuan dan laki-lakinya.

Semangat juang dan rasa memiliki organisasi KPA. Spirit gerakan yang selalu kritis, tegas dan terang benderang kita jaga. Kewaspadaan dalam mencermati perkembangan kebijakan pembaruan agraria terus dipegang. Kita jaga sikap optimis agar selalu semangat, dan sikap skeptis agar selalu waspada terhadap segala bentuk penyimpangan. Kita lahirkan secara terus menerus kader-kader gerakan pembaruan agraria sejati.

Melalui Musyawarah Nasional VII KPA di kota Makassar pada tanggal 8-10 November 2016, dimana usia KPA sudah memasuki 22 tahun, para pelaku dan pendukung gerakan pembaruan agraria di Indonesia bermaksud menyampaikan seruan bagi kalangan internal, sekaligus seruan bagi pihak eksternal pihak penguasa dari pusat hingga daerah.

Secara internal, Munas VII KPA menyerukan:

  1. Mari terus memperkuat organisasi KPA secara struktur dan kerja-kerja pengorganisiran basis.
  2. Mendorong upaya-upaya langsung untuk menguasai dan mengusahakan tanah, memperkuat basis ekonomi produksi petani, nelayan, dan masyarakat adat.
  3. Membangun Desa Maju Reforma Agraria (Damara) sebagai pilihan model praksis perjuangan pembaruan atas inisiatif rakyat.
  4. Menggencarkan pendidikan dan kaderisasi bagi penguatan kapasitas organisasi KPA dan organisasi rakyat anggota KPA.
  5. Mengubah watak gerakan pembaruan agraria yang berbasis kasus menjadi gerakan pembaruan agraria berbasis penguasaan territorial, yang terus menerus memperkuat upaya pembangunan pusat-pusat ekonomi-produksi kolektif kerakyatan di lapangan agraria.
  6. Menjadi penentang utama terhadap tindakan kriminalisasi dan represif aparat terhadap pejuang agraria, utamanya anggota KPA.

Sedangkan secara eksternal, Munas VII KPA menyerukan:

  1. Menegaskan bahwa organisasi KPA akan menolak segala kebijakan yang anti pembaruan agraria, termasuk kebijakan pembangunan infrastruktur atas nama kepentingan umum yang bersifat merampas tanah dan kehidupan rakyat.
  2. Menolak segala bentuk monopoli, liberalisasi dan kapitalisasi agraria di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, pesisir-kelautan dan pembangunan infrastruktur.
  3. Mendorong dan memastikan lahirnya kebijakan pelaksanaan pembaruan agraria sejati, yang berperspektif gender, ekologis, kolektivisme, dan solidaritas.
  4. Mendorong kebijakan pembangunan ekonomi yang berwatak kerakyatan.
  5. Mendesak penguasa untuk memerintahkan TNI dan POLRI keluar dari lapangan konflik agraria mengingat keberpihakannya kepada penguasa dan pemodal.
  6. Mendorong konsolidasi elemen gerakan rakyat yang lebih luas untuk membangun aliansi dengan sekutu utama, baik gerakan petani, perempuan, buruh dan mahasiswa untuk perjuangan pembaruan agraria.
  7. Mendesak penguasa untuk membebaskan aktivis dan pejuang agraria yang dikriminalisasi akibat memperjuangkan hak-haknya
  8. Mendesak penguasa untuk membatalkan Hak Guna Usaha (HGU) yang Monopolistik dan bermasalah

Demikian Resolusi Munas VII KPA disampaikan sebagai pegangan bagi anggota KPA dan seluruh pelaku serta pendukung gerakan pembaruan agraria, sekaligus bagi penguasa di pusat hingga daerah. Sekali lagi kami tegaskan, bahwa di Makassar tanggal 10 November 2016 yang merupakan Hari Pahlawan ini, KPA tidak akan pernah mundur selangkah pun dalam mengkritisi kebijakan agraria yang bertentangan dengan prinsip dan semangat pembaruan agraria sejati. KPA dan jaringan organisasi masyarakat sipil di Indonesia menegaskan akan mengawal penuh secara kritis dan konstruktif atas pelaksanaan pembaruan agraria di Indonesia.

Kami juga menegaskan akan mengembangkan terus gerakan pembaruan sehingga mampu menjadi gerakan alternatif yang mampu memperbaiki kehidupan rakyat di desa-desa, serta pemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Pembaruan agraria sejati kini saatnya untuk dijalankan dengan menempatkan rakyat tani, buruh, nelayan, masyarakat adat dan kaum miskin perempuan dan laki-laki sebagai pelakunya yang utama. ***

 

Makassar, 10 November 2016,

Peserta Munas VII KPA

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *