WhatsApp Image 2017-06-12 at 11.41.19 AM

Warga Tuntut Pemerintah Selesaikan Sengketa Tanah Tanjung Sari, Luwuk.

Banggai (kpa.or.id) – Ratusan Massa aksi, terdiri dari warga Tanjung Sari dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Masyarakat Tanjung Bersatu kembali menggelar aksi terkait sengketa tanah di KelurahanTanjung Sari, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Senin siang, (12/6).

Aksi yang berlangsung dari pukul 10 pagi hingga pukul 3 sore ini merupakan aksi lanjutan dari aksi-aksi yang dilegar oleh warga sebelumnya. Aksi dilakukan secara maraton yang dimulai dari lokasi penggusuran ke PN Luwuk, Polres Banggai, Kantor Pertanahan Banggai dan berakhir di DPRD Banggai. Terakhir, warga juga melakukan aksi di tempat yang sama, Kamis, (8/6) lalu.

Dalam aksinya, warga menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah daerah, diantaranya; 1) meminta agar tanah mereka dikembalikan; 2) pemerintah bertanggung jawab atas kejadian penggusuran serta membebaskan dua orang rekan mereka yang ditahan; 3) meminta pemerintah untuk menyediakan rumah alternatif; 4) meminta BPN untuk menyatakan secara tertulis bahwa alas hak warga masih sah secara hukum: dan 5) mengutuk tindakan represif aparat kepolisian terhadap warga saat berlangsungnya aksi.

Saat ini, warga Tanjung Sari sedang dilanda sengketa lahan yang berbuntut penggusuran terhadap 290 unit rumah warga akhir Mei lalu. Penggusuran ini berawal dari sengketa lahan  antara warga dengan pihak yang mengaku sebagai ahli waris di atas lahan tersebut.

Sengketa di atas merupakan dampak dari dua Putusan MA yang jadi kontroversi dan menjadi perdebatan sejauh ini dari kedua belah pihak yakni terhadap objek eksekusinya dan status hukumnya masih terus dipersoalkan. Hal ini mengacu pada dua putusan yang berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan pada satu objek yang sama sehingga melahirkan tumpang-tindih klaim.

Tanjung Sari merupakan salah satu areal pemukiman warga yang berada di dalam pusat kota Luwuk dengan jumlah penduduk 1.411 jiwa dengan 343 KK. 75 % masyarakatnya berprofesi sebagai Nelayan dan 20 % adalah Buruh.

Sejauh ini, warga masih tetap bertahan di puing-puing rumah dan bangunan mereka sejak digusur akhir Mei lalu. Mereka tidak mau direlokasi bahkan tidak mau menerima bantuan apapun dari pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Tindakan ini sebagai sebuah aksi protes mereka terhadap ketidakjelasan pemerintah daerah dalam menjalankan hukum sehingga terjadi tumpang-tindih klaim yang akhirnya mengorbankan ribuan warga. (BW)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *