Kemitraan Jambi

Transformasi Perkebunan Berbasis Kerakyataan

Jambi (kpa.or.id) – Konflik agraria di sektor perkebunan sawit masih menjadi masalah yang akut. Menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pada 2016 tercatat 450 konflik agraria dengan luasan wilayah sekitar 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.754 kepala keluarga (KK). Perkebunan sawit, adalah wilayah konflik terbanyak yakni 163 konflik dengan luas 601.680 hektar. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2015 dimana terdapat 127 kasus konflik dengan luas 302.526 hektar. Dari sisi korban pun menjadi wajah buruk situasi agrarian nasional, pada 2016, 177 orang ditahan/dikriminalisasi, 64 orang dianiaya atau mengalami kekerasan, dan 13 orang tewas. Mayoritas korban konflik agrarian adalah petani.

Salah satu upaya meredam konflik yang semakin meluas dan kronis pada sektor perkebunan sawit adalah ragam skema kemitraan yang ditawarkan banyak pihak. KPA menilai program kemitraan yang ditawarkan oleh pemerintah atau pun perusahaan, tidak menjawab problem ketimpangan struktur agraria yang terjadi di lapangan. Karena itu, KPA berpandangan bahwa kemitraan sejatinya adalah cara untuk menjawab krisis agraria di lokal yang terjadi yaitu: konflik agraria, kerawanan pangan, kerusakan lingkungan dan kemiskinan di komunitas lokal.

Hal tersebut dipaparkan dalam acara dialog multipihak Pembangunan Desa Maju Reforma Agraria di Wilayah Perkebunan Sawit di Jambi pada tanggal 06/12/2017 dengan tema Realisasi Kemitraan Berkeadilan Untuk Transformasi Perkebunan Berbasis Kerakyataan. Acara ini diselenggarakan oleh KPA bekerjasma dengan Serikat Petani Kelapa Sawit dan dihadiri oleh Bapak Joko Heriyadi Staf Ahli Menteri ATR/BPN dan Bapak Agus Rizal Kepala Dinas Perkebunan Prov Jambi.

Dalam kegiatan dialog tersebut Bapak Joko menjelaskan terkait kebijakan reforma agraria dan target reforma agraria dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2019. Target legalisasi aset tahun ini sekitar 5 juta bidang, tahun 2018 satu juta bidang dan tahun 2019 satu juta bidang. Sedangkan Agus Rizal menjelaskan mengeni perseoalan perkebunan di wilayah Jambi.

Acara ini diharapkan dapat membuat program kemitraan yang lebih berkeadilan untuk transformasi perkebunan berbasis kerakyatan di Jambi. “Selama ini pengelolaan perkebunan sawit hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar saja, rakyat tidak mendapat manfaat dari perkebunan tersebut, justru malah lahan rakyat banyak yang diserobot dan raykat disingkirkan”. ujar Dewi Kartika dalam presentasinya. “Inilah saatnya membangun kemitraan yang baru yang mengedepankan rakyat” tambahnya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *