WhatsApp Image 2017-04-12 at 10.25.50 AM

Tindaklanjuti Konsolidasi Lokasi Prioritas Reforma Agraria, KPA Wilayah Jawa Tengah Datangi Kanwil BPN

Semarang (kpa.or.id) – Menindaklanjuti agenda konsolidasi lokasi prioritas reforma agraria wiilayah Jawa dan Bali yang diselenggarakan awal Maret lalu oleh KPA dan Kantor Staf Presiden (KSP). Rabu, (12/4) KPA Wilayah Jawa Tengah kembali melakukan audiensi dengan Kanwil BPN Jawa Tengah.

Dalam audiensi tersebut, perwakilan KPA Jateng berjumlah 29 orang yang terdiri dari Purwanto, kordinator KPA Wilayah KPA Jateng dan beberapa perwakilan dari serikat tani anggota KPA seluruh Jateng, diantaranya FPPKS Sragen, SETAM Cilacap, STIP Pemalang, FPPB Batang, dan Hitambara. Sementara dari BPN Kanwil Jaten diwakili langsung oleh Heri sebagai Kakanwil BPN Jateng dan beberapa kepala bidang diantaranya Kepala bidang pengadaan tanah dan kepala bidang penyelesaian konflik. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari agenda konsolidasi sebelumnya.

Awal Maret lalu, KPA bersama KSP telah mengadakan konsolidasi lokasi prioritas reforma agrarian di mana pada waktu itu juga mengundang Kementrian ATR/BPN dan KLHK. Pada kesempatan tersebut, KPA secara resmi memberikan data-data lokasi prioritas dengan luas 60 ribu hektar yang tersebar di Jawa dan Bali kepada pemerintah. Angka tersebut didapat dari hasil pengumpulan data-data serikat tani anggota KPA yang saat ini sedang berkonflik dengan perusahaan Negara (Perhutani dan PTPN) maupun perusahaan swasta.

Harapannya, ke depan Kanwil BPN Jateng mampu menjadi mitra strategis KPA Jateng dalam menyelesaikan beberapa konflik agraria yang saat ini terjadi di Jawa Tengah guna mendorong dan mempercepat pelaksanaan reforma agraria di Jawa Tengah serta mengawal pelaksanaannya agar tepat sasaran.

Pada dasarnya, KPA membuat dua klarifikasi sebaga acuan dalam melakukan inventarisir lokasi prioritas tersebut, yakni kawasan hutan dan non-hutan. Dari 60 ribu hektar luasan lokasi prioritas yang telah terdata tersebut, seluas 10.554 hektar berada di Jateng. Konflik tersebut berada di kawasa hutan dan non-hutan.

Dalam kawasan hutan tercatat seluas 8.794 hektar lahan yang telah digarap warga berkonflik dengan Perhutani. Angka ini merupakan angka tertinggi untuk konflik kawasan hutan di wilayah Jawa. Sementara untuk kawasan non-hutan, terdapat 1760 hektar luas lahan saat ini tengah berkonflik. Rinciannya, 1251 hektar tengah berkonflik dengan perusahaan swasta. Sisanya, 509 hektar tengah berkonflik dengan PTPN.

Permasalahan di Jawa saat ini ialah di mana terdapat penerima manfaat (subjek) dengan angka yang cukup tinggi. Sementara, lahan (objek) yang tersedia sangat terbatas. Salah satu faktor yang membuat kondisi tersebut ialah luasnya lahan yang saat ini dikuasai perusahaan baik itu milik Negara maupun swasta. Kebanyakan diantaranya tumpang tindih dengan lahan garapan warga.

Laporan akhir tahun KPA 2016 mencatat dua provinsi di Jawa yakni Jawa Timur dan Jawa Barat menempati posisi tiga besar jumlah konflik agrarian tertinggi di Indonesia. Jawa Timur berada di kedua dengan jumlah 43 konflik agrarian dan diikuti Jawa Barat dengan jumlah 38 konflik di urutan ketiga.

Kondisi tersebut berdampak angka ketimpangan yang semakin tinggi di Jawa. Mengacu laporan BPS tahun 2017, rasio gini pulau Jawa berkisar antara 0,37-0,42 di mana provinsi D.I. Yogyakarta tercatat sebagai provinsi dengan ketimpangan tertinggi. Angka tersebut termasuk angka ketimpangan yang tinggi di Indonesia. Sementara Jawa Timur dan Jawa Tengah tercatat sebagai dua provinsi yang memiliki penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Jawa Timur di urutan pertama dengan jumlah 4.775.000, diikuti Jawa Tengah di posisi kedua dengan total 4.505.780 kaum berpenghasilan rendah.

Kemiskinan tersebut merupakan dampak dari kehilangan lahan garapan yang dialami oleh rakyat sehingga tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan hidup. Kebanyakan lahan garapan mereka beralih fungsi menjadi perkebunan maupun infrastruktur akibat proyek investasi modal yang diakomodir oleh Negara. Kondisi ini semakin langgeng akibat tumpang tindih kebijakan di lapangan agraria.

Melihat kondisi di atas, artinya pulau Jawa sangat relevan untuk dilaksanakan reforma agraria dengan memprioritaskan lahan-lahan yang saat ini tengah berkonflik untuk diredistribusikan kepada masyarakat. Reforma Agraria merupakan solusi dalam mengurangi ketimpangan tersebut. (BW)

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *