WhatsApp Image 2017-08-12 at 9.07.15 AM

Solusi tanpa Perppu Ormas

Benarkah tanpa Perppu 2/2017 Indonesia tidak akan selamat dari tindakan intoleransi, radikalisme? Tabel di bawah ini mencoba mendata tindakan intoleran, radikal dan langkah antisipasinya. Mengenai langkah hukum disertakan pula dasar hukumnya. Hal ini menunjukkan tidak ada kekosongan hukum, yang ada adalah kekosongan tindakan.

No. Tindakan Intoleransi – Radikal Langkah Antisipasi Dasar Hukum Pihak Berwenang Ranah
1. Kekerasan
  • Proses hukum
  • Pasal 170 KUHP jika bersama-sama
  • Pasal 351 KUHP
  •  Pasal 59 ayat (2) d UU 17/2013 tentang Ormas
Kepolisian Hukum
2. Razia
  1. Pelarangan, bila belum terjadi
  2. Dihambat, bila sudah terjadi
  3. Proses hukum, bila razia dilakukan dengan kekerasan
  • Pasal 170 KUHP jika bersama-sama
  • Pasal 59 ayat (2) e UU 17/2013 tentang Ormas
Kepolisian Hukum
3. Persekusi
  • Pelarangan, bila belum terjadi
  • Dihambat, bila sudah terjadi
  • Proses hukum, bila razia dilakukan dengan kekerasan
  • Pasal 170 KUHP jika bersama-sama
  • Pasal 351 KUHP
  • Pasal 59 ayat (2) d UU 17/2013 tentang Ormas
  • Pasal 59 ayat (2) e UU 17/2013 tentang Ormas
  •  UU 26/2000
  • Kepolisian
  • KHAM
Hukum
4. Merebut pengelolaan tempat ibadah/ibadah
  • Penghentian pemihakan negara terhadap 1 tafsir khususnya yang eksklusif & meminggirkan tafsir lain
  • Penghentian pemihakan negara terhadap majelis keagamaan tertentu dalam 1 agama yang menyebarkan gagasan intoleran
  • Wacana tanding tentang agama, keyakinan yang toleran
Organisasi keagamaan Sosial
5. Siar kebenciana.       Di TV

b.      Di radio

c.       Di media sosial

  • Dilarang
  • Diproses hukum apabila mengulangi
  • Pasal 156 KUHP
  • Pasal 20 (2) Kovenan Hak Sipil & Politik
  • UU Penyiaran
  • Komisi Penyiaran Indonesia
  • Kepolisian

 

  • Sosial
  • Hukum
6. Pendidikan agama intoleran, radikal di sekolah
  • Penghentian pemihakan negara terhadap 1 tafsir khususnya yang eksklusif & meminggirkan tafsir lain
  • Penghentian pemihakan negara terhadap majelis keagamaan tertentu dalam 1 agama yang menyebarkan gagasan intoleran
  • Wacana tanding tentang agama, keyakinan yang toleran
  • Penyediaan guru-guru agama yang mempromosikan toleransi & perdamaian, bukan peperangan
  •  Mendiknas
  • Sekolah
  • Keluarga
Sosial
7. Ekskul keagamaan yang berisi paham intoleran, radikal
  • Sekolah tidak memberi ruang kepada alumni, pengajar yang mengajarkan intoleransi, diskriminasi, peperangan atas dasar agama, keyakinan & lainnya
  • Pengawasan atas hal di atas oleh kemendiknas, Kemendikti
  • Kemendiknas
  • Kemendikti
  • Sekolah
  • Keluarga
Sosial
8. Kutbah keagamaan yang berisi paham intoleran, radikal

  1. Di sekolah
  2. Di kantor pemerintahan
  3. Di kantor swasta
  4. Di tempat publik lain
  1. Tidak memberi ruang kepada pengkutbah yang mengajarkan intoleransi, diskriminasi, peperangan atas dasar agama, keyakinan & lainnya
  2. Memberi ruang lebih luas kepada pengkutbah yang mengajarkan toleransi, perdamaian
  3. Pengawasan atas hal di atas oleh kemendiknas, Kemendikti, Kementrian terkait, Komnas HAM
Bila ada siar kebencian:

  • Pasal 156 KUHP
  • Pasal 20 (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah menjadi hukum Ina dengan UU 12/2005
  • Pemerintah
  • Organisasi keagamaan
  • Sekolah
  • Sektor Swasta
  • Keluarga
  • Sosial
  • Hukum, bila ada ujar kebencian
9. Pelarangan aktivitas warga (putar film, bedah buku, diskusi, pameran foto, dll) oleh ormas intoleran a.       Tidak memberi ruang ormas intoleran untuk membubarkan aktivitas demokrasi: pameran foto, putar film, bedah buku, diskusi, aksi damai, dllb.      Kepolisian, kampus, pengurus gedung kesenian tidak menurut desakan Ormas untuk melarang aktivitas demokrasi berdasarkan intoleransi & radikalisme
  • Pasal 170 KUHP jika bersama-sama
  • Pasal 351 KUHP
  • Pasal 59 ayat (2) d UU 17/2013 tentang Ormas
  • Pasal 59 ayat (2) e UU 17/2013 tentang Ormas
Kepolisian ·         Sosial·         Hukum, bila ada ujar kebencian & kekerasan
10. Diskriminasi berbasis etnis, ras a.       Memproses pelaku termasuk korporasib.      Pengawasan oleh KHAM UU 40/2008
  • Kepolisian
  • KHAM
Hukum
11. Diskriminasi berbasis agama, keyakinan a.       Memberi pemahamanb.      Menghentikan tindakan tersebut

c.       Memprosesnya sesuai hukum

UU 39/1999
  • Kepolisian
  • KHAM
·         Hukum·         Sosial
12. Menyalahkan keyakinan orang lain di depan umum secara verbal bukan dalam kerangka ativitas ilmiah a.       Diajak berdiskusi oleh guru agama yang toleranb.      Diberi pemahaman kebangsaan dan budi pekerti
  • Organisasi agama
  • Keluarga
  • Sekolah
Sosial
13. Tidak mau bersalaman, berbicara, berkunjung ke rumah orang (dll) yang berbeda agama/keyakinan a.       Diajak berdiskusi oleh guru agama yang toleranb.      Diberi pemahaman kebangsaan dan budi pekerti
  • Organisasi agama
  • Keluarga
  • Sekolah
Sosial
14. Menyerang rumah orang karena berbeda (aliran) keyakinan Proses hukum
  • Pasal 170 KUHP jika bersama-sama
  • Pasal 351 KUHP
  • Pasal 429 KUHP
  • Pasal 59 ayat (2) d UU 17/2013 tentang Ormas
Polisi Hukum
15. Demonstrasi di depan rumah ibadah karena dianggap berbeda keyakinan, agama a.       Apabila dilakukan dengan damai tidak perlu diapa-apakahb.      Diberikan pemahaman oleh pemuka agama tentang bersikap toleran

c.       Diberikan pemahaman mengenai kebangsaan

  • Polisi
  • Pemuka agama
  • Pemerintah
  • Keluarga
  • Sosial
  • Hukum
16. Membawa/menyeret orang yang berbeda (aliran) keyakinan ke kantor polisi a.       Tidak meneruskan kasus karena bentuk intoleransi atau radikalisme, juga bertentangan dengan hak beragama, berkeyakinan sesuai konstitusi & UUb.      Jika ada kekerasan yang dilakukan bersama-sama, penganiayaan, penculikan diproses pidana sesuai perbuatan
  • Pasal 170 KUHP jika bersama-sama
  • Pasal 351 KUHP
  • Pasal 328 KUHP
  • Pasal 59 ayat (2) d UU 17/2013 tentang Ormas
  • Pasal 59 ayat (2) e UU 17/2013 tentang Ormas
Polisi Hukum
17. Melaporkan orang yang berbeda keyakinan dengan tuduhan sesat, menodai agama Laporan tidak perlu direspon polisi (dihentikan penyidikannya) karena pada umumnya ini bentuk intoleransi atau radikalisme, juga bertentangan dengan hak beragama, berkeyakinan sesuai konstitusi & UU
  • UUD 1945 & amandemennya
  • Pasal 18 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah menjadi hukum Ina dengan UU 12/2005
  • UU 39/1999
Sosial
18. Fatwa keagamaaan tentang kesesatan suatu kelompok atau orang a.       Merupakan hak keagamaan selama dirumuskan secara baik dan tidak disebarkan dalam kerangka siar kebencian Sosial
19. Tidak mengakui paham Pancasila a.       Pendidikan untuk menumbuhkan daya kriisb.      Diseminasi massif wacana tanding

c.       Pemberdayaan masyarakat

  • Kemendiknas
  • Kemendikti
  • Sekolah
  • Keluarga
Sosial

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *