aksi sepetak1

Siaran Pers: Satu Dekade Serikat Petani Karawang dan Hari HAM Sedunia

Pernyataan Sikap Serikat Petani Karawang (SEPETAK) Satu Dekade Pendirian Organisasi dan Memperingati Hari HAM

Genap setengah abad lamanya sub-entitas Negara bernama Kementrian Kehutanan merampas tanah masyarakat khususnya di Desa Mulya Sejati, Kecamatan Ciampel dan Desa Medal Sari, Kecamatan Pangkala. Tanah tersebut yang pada bentuk uraian geometrik secara kadasterial tertuang dalam buku C Desa dan/atau girik sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah – pra UUPA 1960 dan setelahnya menjadi bukti pembayaran pajak, bukti penguasaan serta pemanfaatan tanah juga merupakan petunjuk terang untuk keperluan konversi ke status hak milik di luar kawasan hutan dan/atau kelompok-kelompok hutan yang telah ditunjuk Kementrian Pertanian pada tahun 1954 melalui SK Mentan No. 92/Um/54. Namun pada tahun 1967, Brigade Planologi menyengaja kekeliruan dengan melakukan penetapan batas-batas kawasan hutan dengan cara penataan batas  pada tahun 1967 yang menyimpang dari petunjuk SK Mentan No. 92/Um/54 sehingga tanah-tanah masyarakat yang berstatus milik adat menjadi berada dalam kawasan hutan.

Tidak selesai disitu, Kementrian Kehutanan terus melancarkan agresinya kepada kaum tani yang berada di perbatasan kawasan hutan. Bersama sekutunya, Perum Perhutani, Kementrian Kehutanan berhasil melucuti baik hak atas tanah petani dengan menghilangkan bukti dasar kepemilikan hak atas tanah berupa girik tertera atas nama petani.

Tanpa Pri Kemanusiaan, Lalim dan Biadab

Selama ini, Kementrian Kehutanan sebagai jawatan yang berwenang atas kelola hutan. Sedangkan konstitusi memberikan kuasa pengelolaan sumber-sumber kekayaan hutan kepada Perum Perhutani perlu ada evaluasi yang berarti. Sebagai sebuah BUMN, Perhutani yang bertugas mendapatkan keuntungan  dari pengelolaan sumber daya hutan tidaklah efektif. Alih-alih menata kelola hutan secara produktif, dia berdiri tegak sebagai tuan tanah berbadan hukum pemegang monopoli tanah berskala super luas.

Demi keuntungan yang hendak diperolehnya, Perhutani lebih memilih  menerapkan program kerjasama seperti PHBM dan sekarang Perhutanan Sosial dengan alasan pada kepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan yang optimal dan peningkatan IPM yang bersifat fleksibel, partisipatif dan akomodatif. Padahal pola kolaborasi antara Perhutani dengan petani masyarakat desa hutan cenderung merugikan para petani. Singkat kata, keuntungan finansial yang diperoleh Perum Perhutani mengalir deras dari cucuran keringat kaum tani.

Jauh dari jangkauan rasa kemanusiaan, sub-entitas Negara bernama Kementrian Kehutanan dan terutama Perum Perhutani sepanjang kiprahnya di lapangan tak henti-hentinya melangsungkan penghisapan terhadap para petani dengan meminta bagian secara paksa atas segala hasil produksi para petani dengan alasan super profit BUMN penyumbang anggaran Negara. Sepak terjang Perum Perhutani yang kejam sungguh menyengsarakan para petani yang terpaksa angkat kaki dari tanahnya, terusir karena rumah-rumahnya dibakar para mandor Perum Perhutani

Bahkan tak sedikit para petani yang harus berurusan dengan pihak yang berwajib karena menebang pohon di atas tanahnya sendiri dan melawan kekejaman Perum Perhutani. Selebihnya keangkaramurkaan Perum Perhutani adalah menggarong tanah-tanah milik para petani.

Kemanusiaan dan Keadilan Agraria dalam Kandungan Pancasila

Jika Negara masih mempertahankan Perhutani sebagai jawatan yang dapat dipercaya mampu berkontribusi finansial secara signifikan terhadap APBN, itu jelas salah kaprah. Pada 2016 saja, Perhutani merugi hingga 321 miliar, itu belum termasuk pajak yang belum dibayar. Walaupun pada kuartal pertama 2017, Perhutani mendapat keuntungan sebesar 121 miliar atau meningkat 138 % dair tahun sebelumnya. Jika dirata-rata 121 milar pada tiap kuartalnya maka keuntungan Perhutani pada 2017 sebesar 484 miliar saja dari lahan seluas 2.426.206 hektar yang dimonopolinya. Berarti Perhutani hanya menghasilkan Rp. 200.000,- perhektar dalam satu tahunnya. Bayangkan jika lahan seluas itu berada dalam pengelolaan kaum tani, jelas jauh akan lebih produktif dan berlipat ganda nilainya.

Jika merujuk pada kemampuan petani Medalsari yang mampu menghasilkan Rp. 30.000.000,-/tahun maka akan didapat Rp. 72.786.181.000.000,-.  Dengan demikian, hasil yang didapat petani 150 kali lipat lebih besar dari pada dikelolah oleh Perhutani.

Namun apa mau dikata, Negara tidaklah menginginkan rakyatnya sejahtera. Bertolak dari itu dan apa yang dinamakan suatu falsafah. Pencasila telah lama menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia terutama kaum tani yang etos bekerja gigih berjuang dalam mempertahankan hidupnya dengan tetap menjaga kelestarian hutan/alam dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Kini unsur Negara (Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Perum Perhutani) yang berwenang telah melampaui kuasa tuhan dengan mendepak mundur kemanusiaan. Mencabik-cabik keadilan atas sumber-sumber agraria dan artinya jawatan kehutanan saat ini tengah merongrong keluhungan Pancasila.

Atas dasar itu semua maka kami Serikat Petani Karawang (SEPETAK) menyatakan:

  1. Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) harus mengembalikan tanah-tanah rampasan kepada pemiliknya.
  2. Berikan Hak Kelola secara penuh atas tanah hutan produktif kepada petani penggarap dalam wadah koperasi tani, bukan Perhutanan Sosial.
  3. Pemerintah daerah Kabupaten Karawang memberikan dukungan kepada petani dan/atau entitas petani korban penggarongan tanah oleh Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Perum Pehutani

Karawang, 11 Desember 2017

Serikat Tani Karawang (SEPETAK)

 

Engkos Kosasih

Sekretaris Jendral

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *