Bengun Rejo, Tanjung Hilir (2)

Perampasan Tanah Masyarakat Adat Rakyat Penunggu, Bukti Reforma Agraria Tidak Pernah Dijalankan

Pernyataan Sikap Konsorsium Pembaruan Agraria

Memasuki tahun ketiga, pemerintah Jokowi-JK semakin memperlihatkan wajah buruknya. Reforma Agraria hanya tinggal janji, perampasan tanah rakyat terus terjadi demi kepentingan bisnis dan investasi. Seperti tidak bosan, rakyat terus dieklusi dari tanah mereka sendiri. Perampasan-perampasan ini pun selalu diiringi tindak kekerasan oleh aparat Negara.

Saat ini, masyarakat adat rakyat penunggu di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara tengah menghadapi konflik perampasan tanah yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara II (PTPN II).

Dari informasi orang KPA di lapangan, perampasan tanah tersebut berlangsung sejak Kamis, 14 Desember 2017 di mana pada saat itu sekitar pukul 07.30 WIB, dua alat berat (baca: Backho dan Buldozer) dikawal oleh tentara dan brimob masing-masing satu kompi masuk ke lahan masyarakat adat rakyat penunggu di Desa Bangun Rejo. Mereka mengepung lahan dan menghancurkan tanaman pisang milik warga. Selain pisang, warga juga menanam ubi dan jagung di ladang tersebut.

Sekitar 40 warga berkebun di sana. Saat kejadian, warga yang sedang berada di kebun mereka masing-masing sempat melakukan perlawanan sehingga terjadi gesekan antara kedua belah pihak. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, para ibu-ibu yang berada di lokasi sempat menaiki alat berat guna mengambil kunci dengan tujuan agar proses penggusuran bisa dihentikan.

Saat kejadian, beberapa warga yang melawan sempat dimasukkan ke dalam truk namun kembali dilepaskan. Bentrok antara warga dan aparat berakhir pada sore hari. Informasi terakhir di lapangan, alat berat masih berada di ladang warga dan dijaga oleh aparat. Warga tidak dapat masuk ke ladang mereka masing-masing. Tentara dan polisi membuat tenda di ladang warga menjaga alat berat. Warga yang rumahnya berada di ladang tersebut sementara ini mengungsi ke desa tetangga. Terdapat sebanyak 6 (enam) KK yang rumahnya berada di ladang tersebut.

Melihat fakta di atas, KPA berpandangan bahwa apa yang dialami oleh warga Desa Bangun Rejo, Deli Serdang tersebut merupakan cerminan buruknya penyelesaian konflik agraria di sektor perkebunan. Perkebunan dan korporasi yang berada di dalamnya merupakan momok yang menakutkan bagi rakyat dan petani.

Dalam catatan KPA, selama satu dekade pemerintahan SBY, konflik agraria di sektor perkebunan merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan sektor lain. Dari 1.304 konflik dalam kurun waktu tersebut, perkebunan menyumbangkan 536 konflik agraria yang merupakan konflik tertinggi dari semua sektor.

Situasi tidak berubah di era pemerintahan Jokowi-JK. Dari tahun 2015 hingga 2016 telah terjadi 290 konflik agraria di sektor perkebunan yang juga merupakan angka konflik tertinggi. Sementara di dua tahun tersebut, Sumatra Utara menjadi provinsi lima besar penyumbang konflik agraria. Dengan melihat banyak dan maraknya perluasan perkebunan skala besar di Sumatra Utara. Bukan tidak mungkin, konflik agraria perkebunan terus merangkak naik di provinsi tersebut

Konflik agraria yang tengah dihadapi masyarakat adat rakyat penunggu ini merupakan bukti bahwa reforma agraria yang tengah digadang-gadang pemerintah melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) tidak pernah serius dijalankan. Pasalnya, Desa Bangun Rejo merupakan salah satu Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang telah didorong KPA kepada pemerintah. Data desa ini pun telah masuk dan diserahkan ke Kementrian ATR/BPN dalam Rapat Kerja Penyelenggara Reforma Agraria Kelompok TORA dari Tim Partisipatif Masyarakat dari tanggal 10 – 13 Oktober 2017 lalu di Bogor.

Dalam berita acara rapat kerja tersebut dalam poin dua disebutkan dengan jelas bahwa terhadap data yang masih berkonflik dengan PTPN selanjutnya akan diselesaikan dalam rapat kordinasi yang melibatkan Kementrian ATR/BPN, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian.

KPA melihat apa yang dilakukan oleh PTPN II yang dibantu oleh aparat TNI dan Polisi tersebut telah melanggar dan mencoreng rencana pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 45 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memasukkan reforma agraria sebagai agenda prioritas. Ditambah dalam hal ini, aparat kepolisian telah menyalahi Peraturan Kepala Polisi No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan fakta-fakta tersebut di atas, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menuntut;

  1. Mengecam keras konflik agraria yang masih terjadi di seluruh wilayah provinsi di tanah air.
  2. Presiden Jokowi segera mengintruksikan kepada seluruh kementrian dan lembaga terkait untuk segera menghentikan konflik agraria di Desa Bangun Rejo dan mempercepat pelaksanaan penyelesaian konfliknya melalui reforma agraria yang sejati
  3. Kementrian BUMN segera mengintruksikan kepada PTPN II untuk segera menarik diri dari tanah masyarakat adat rakyat penunggu yang saat ini masih dalam proses penyelesaian konflik.
  4. Kodam I Bukit Barisan agar dengan segera mengintruksikan kepada anggotanya untuk menarik diri dari Desa Bangun Rejo dan menghentikan segala bentuk intimidasi kepada warga karna telah menyalahi Tupoksi TNI sebagai penjaga kedaulatan dan pelindung keamanan segenap bangsa dan Negara
  5. Kapolda Sumatra Utara dan Kapolres Deli Serdang segera mengintruksikan anggotanya agar segera menarik diri dari Desa Bangun Rejo dan menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap warga.
  6. Menghimbau kepada seluruh organisasi rakyat dan tani untuk bersatu melawan segala bentuk perampasan tanah dan sumber-sumber agraria rakyat.

Demikianlah pernyataan sikap ini kami buat, untuk bisa dipahami oleh semua pihak.

Jakarta, 15 Desember 2017
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
Dewi Kartika
Sekretaris Jendral

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *