WhatsApp Image 2017-09-07 at 12.13.37 PM

Siaran Pers: Kriminalisasi Petani Kruwuk Rotorejo, Langkah Mundur Penyelesaian Konflik Agraria

Jakarta (kpa.or.id) – Peristiiwa kriminalisasi kembali menimpa petani di tanah air. Katirin, salah seorang petani Kelud Makmur, Kruwuk – Rotorejo, Desa Sumberagung, Kecamatan, Gandusari, Blitar, Jawa Timur mengalami tindakan kriminalisasi. Ia mendapat surat panggilan oleh pihak Kepolisan pada hari Selasa, (4/9/2017) untuk hadir sebagai saksi pada hari ini, Kamis, (7/9/2017) di Polres Blitar.

Pemanggilan ini merupakan yang kedua kalinya dialami oleh Katirin. Katirin dipanggil perihal tuduhan tindak pidana yang disematkan kepadanya dengan dasar pasal 6 UU No. 51/prp/ 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

Duduk perkara bermula dari eks HGU PT. Rotorejo Kruwuk yang pada tanggal 31 Desember 2009 telah habis masa berlakunya. Dengan habisnya HGU tersebut, secara otomtis menurut pasal 17 ayat 1 (a) PP No. 40/1996 yakni “Hak Guna Usaha Hapus Karena (a) Berakhir Jangka Waktunya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan”.

Eks HGU PT. Rotorejo Kruwuk Ini dulunya merupakan HGU PT. Candiloka berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Tgl. 18 – 12 – 1984, dengan No. 47/HGU/DA/84 Jo SK Menteri Dalam Negeri No. 47/HGU/DA/84/A/20, tanggal 3 – 6 – 1986, HGU diberikan kepada PT. Candiloka dan didaftarkan menjadi sertifikat HGU No. 4/Desa Gadungan dan HGU No. 1/Desa Sumberagung. Seluruhnya seluas + 5,572,270 Ha, dengan masa berakhir sampai tanggal 31 Desember 2009.

Berdasarkan ijin dari Menteri Agraria/ Kepala BPN Tanggal 28-05-1998 No. 3-VIII-1998 dan Akta JB yang dibuat dihadapan Camat Gandusari Tanggal 29-06-1998 No. 25/Gds/1998 kepemilikan perkebunan tersebut beralih dari PT. Candiloka kepada PT. Perkebunan Rotorejo Kruwuk hingga masa habisnya HGU.

Pasca habisnya HGU tersebut, warga di desa Gadungan dan Sumberagung, Kecamatan Gandusari, Blitar, Jawa Timur telah melakukan pendudukan dan menggarap lahan tersebut hingga sekarang.

Kurun waktu tersebut, seringkali kriminalisasi menimpa petani di dua desa ini. Sebelumnya Bejo, Nyono, Sungkono dan beberapa warga lainnya juga pernah mengalami peristiwa serupa. Kasus kriminalisasi tidak hanya terjadi di Kruwuk.

Di era pemerintahan Jokowi-JK saat ini, hampir saban hari publik dihadapkan dengan berita kasus kriminalisasi. Kalau coba kita urut, sudah banyak para petani dan pejuang agraria yang mengalami tindakan represif dan kriminalisasi. Mulai dari penangkapan 36 petani di Karawang, Kakek Sudjana di Cilacap, Petani Majalengka, Petani Indramayu, Petani di Enrekang, 3 orang petani Surokonto, petani Tumpang Pitu, hingga Joko Prianto. Mereka hanya sebagian kecil dari sekian banyak para petani dan pejuang agraria yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari Negara akibat mempertahankan tanah dan air ibu pertiwi.

Jabaran-jabaran kejadian di atas menjadi antitesis dari program kerja pemerintah Jokowi-JK yang ingin menjalankan reforma agrarian sebagai jalan kesejahteraan bagi petani. Pasalnya, alih menjalankan reforma agraria, justru petani terus-menerus dikebiri dan terusir dari tanahnya sebagai dampak dari konflik agraria akibat masifnya pembangunan dan ekspolitasi sumber agraria yang diwadahi rezim pemerintah.

Padahal, penyelesaian konflik agraria struktural yang kian masif adalah salah satu prasyarat dari impelementasi reforma agraria yang genuine (Baca: Reforma Agraria berdasarkan UUPA 1960). Tanpa adanya langkah tersebut, program yang hendak dijalankan pemerintah hanya akan menghasilkan liberalisasi tanah tanpa menyasar tujuan utamanya, yakni merombak struktur ketimpangan penguasaan tanah.

KPA memandang tindakan kriminalisasi yang terus dilakukan oleh rezim Jokowi-JK telah keluar dari semangat reforma agraria. Di saat petani butuh tanah, rezim ini justru terus menerus melakukan aksi represif dan mengusir petani dari tanah garapanyaa. KPA juga mengecam tindakan kriminalisasi terhadap Kaitiran dan menuntut Polres Blitar agar segara menghentikan proses kriminalisasi tersebut dan melakukan proses penyelesaian konflik melalui reforma agraria.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat. Tidak akan ada reforma agraria apabila petani dan pejuang agraria yang menggarap tanah dan mempertahankan kekayaan sumber-sumber agraria nasional terus-menerus direpresif oleh Negara.

Jakarta, 7 September 2017

Konsorsium Pembaruan Agraria – KPA

 

Dewi Kartika

Sekretaris Jendral

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *