Penangkapan Tulang Bawang

Petani Tulang Bawang Kembali Ditangkap, Komitmen Negara untuk Penyelesaian Konflik Agraria Dipertanyakan

Tulang Bawang (kpa.or.di) – Lima petani Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) diantaranya Bambang bin Suwono, Daniel Sukardi, Tohir Mantra, Sukatno bin Paiman, dan Ariyanto bin Amir Hamzah ditangkap oleh Polres Tulang Bawang. Kelima petani yang berasal dari Desa Bujuk Agung dan Agung Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang ini ditangkap pada hari Rabu, (1/11) lalu dan langsung ditahan di rumah tahanan di Menggala, Tulang Bawang hingga saat ini.

Penangkapan ini berawal dari aksi unsuk rasa yang dilakukan oleh massa korban gusuran PT. BNIL pada tanggal 2 Oktober 2016 lalu. Saat itu, lima orang ini ditangkap oleh aparat kepolisian dan ditahan di Polres Tulang Bawang sebagai tersangka. Mereka dituduh melanggar pasal 170 KUHP, yakni melakukan tindak kekerasan dan pengrusakan di depan umum. Namun kelima petani STKBG tersebut kembali dipulangkan dua hari setelahnya.

Unjuk rasa itu merupakan rentetan dari konflik yang terjadi antara petani STKGB yang berada di Desa Bujuk Agung dan Agung Jaya dengan PT. BNIL sejak tahun 1987. Mereka merupakan transmigran yang telah menempati dua desa tersebut sejak tahun 1986, atau setahun sebelum pecahnya konflik. Konflik muncul ketika Gubernur Lampung saat itu, yakni Yasir Hadibroto mengeluarkan SK untuk lahan pencadangan bagi dua perusahaan diantaranya PT. BNIL dan PT. Rimba Lampung Abadi seluas 7000 hektar.

Persoalannya, lahan yang dicadangkan untuk dua perusahaan tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan. PT. BNIL melakukan penyerobotan tanah seluas 1577 di dua desa di atas yang berimbas kepada warga yang bermukim di atasnya. padahal lokasi peruntukkan pencadangan berada di Kecamatan Mesuji.

Mempertanyakan Komitmen Negara untuk Menyelesaikan Konflik Agraria di Tulang Bawang

Konflik yang tengah dihadapi oleh petani STKGB di atas telah berlangsung selama dua dekade terakhir. Berbagai upaya telah dilakukan warga, bahkan laporan kasus ini telah sampai ke pemerintahan nasional.

Oktober tahun lalu, sempat muncul harapan di mana Gubernur Lampung membuat SATGAS penyelesaian konflik. Namun sejauh ini belum membuahkan hasil dikarenakan tim yang dibentuk tidak berjalan.

Komnas HAM sendiri juga juga telah mengeluarkan surat rekomendasi terkait penyelesaian sengketa lahan tersebut yang langsung ditujukan oleh kepada Presiden Jokowi dan beberapa lembaga/institsi Negara di antaranya DPR RI, Kapolri, Gubernur Lampung, DPRD Lampung,  Kapolda Lampung, Kanwil BPN Lampung, Bupati Tulang Bawang, DPRD Kab. Tulang Bawang, Kantah Tulang Bawang, PT. BNIL dan masyarakat.

Isi rekomendasi diantaranya berbunyi, 1) meminta SATGAS yang telah dibentuk segera menjalankan fungsinya dalam rangka menyelesaikan konflik yang terjadi antara warga dengan PT. BNIL; 2) meminta kepolisian bersama pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang mengusut tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PT. BNIL selama berlangsung konflik dan memberikan perhatian kepada keluarga korban; 3) segara menghentikan upaya intimidasi yang terus-menerus dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pihak perusahaan, dan 4) segera memulihkan hak atas tanah warga Desa Bujuk Agung dan Agung Jaya yang telah dirampas oleh pihak perusahaan.

Rekomendasi ini merupakan respon dari Komnas HAM atas laporan konflik yang diadukan oleh warga bulan Maret yang lalu. Sayangnya, rekomendasi tersebut sepertinya belum ditanggapi secara serius oleh pemerintah. Negara dalam hal ini sepertinya masih berpangku tangan untuk menyelesaikan konflik yang tengah dihadapi oleh warga.

Di tengah kebuntuan penyelesaian konflik, warga kembali mendapat intimidasi. Penangkapan lima petani Tulang Bawang ini merupakan indikasi bahwa Negara tidak hadir untuk menyelesaikan konflik yang tengah dihadapi warga Desa Bujuk Agung dan Agung Jaya. (BW)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *