wisata-pulau-komodo

Pesona Komodo: Investasi Pariwisata dan Wajah Muram Perampasan Lahan

Dewasa ini, berwisata ke suatu tempat dengan berbagai tawaran panorama keindahan alam adalah impian hampir dari semua orang. Bahkan sebagian besar dari kita rela merogoh kocek sedemikian besar agar bisa mengunjungi berbagai tempat yang diidam-idamkan tersebut. Masuk akal, karena selain bisa melepas penat dengan segala aktivitas yang padat, ada suatu kebanggaan yang bisa diraih dari perjalanan tersebut.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa dunia pariwisata telah menjelma menjadi primadona baru. Fenomena ini, menjadi berkah tersendiri bagi sebagian pihak yang mampu memanfaatkannya sebagai peluang.

Tak ayal, berbagai pihak mencoba memanfaatkan momentum tersebut untuk menanamkan investasi di sektor pariwisata. Sebagai primadona baru, sektor pariwisata dianggap sebagai ladang  yang sangat menjanjikan untuk mengeruk keuntungan.

Indonesia merupakan salah satu pihak yang diuntungkan dengan pesatnya perkembangan sektor pariwisata. Sebagai sebuah Negara, Indonesia dikaruniai berbagai panorama keindahan alam yang layak dikunjungi oleh berbagai wisatawan dan terbentang dari Sabang hingga Merauke.

Menyadari potensi di atas, pemerintah Indonesia tak ketinggalan untuk memanfaatkannya. Berbagai macam cara melalui Kementrian Pariwisata dilakukan mulai dari promosi ke berbagai Negara hingga menyelenggarakan berbagai even pariwisata seperti Sail Tomini, festival Sentai, Kelimutu Festival, festival Danau Toba hingga sail Komodo yang digelar setiap tahunnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada Juli 2016 mencapai rekor tertinggi dalam kurun waktu satu bulan yakni mencapai 1,03 juta kunjungan atau mengalami peningkatan sebesar 20,42 persen dibanding bulan sebelumnya.

Tidak puas sampai disitu, pada tahun yang sama  Pemerintah Indonesia juga telah membentuk lembaga non-kementrian dalam bentuk Badan Otoritas Pariwisata (BOP) yang ditugaskan mengelola  destinasi di luar Bali dalam rangka mewujudkan “single destination single management”. Hal ini dimaksudkan bahwa nantinya setiap daerah pariwisata yang telah ditetapkan akan dikelola oleh masing-masing BOP.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan 10 daerah destinasi wisata yang akan dikembangkan melalui BOP tersebut. Pulau Komodo dan Labuan Bajo menjadi salah satu dari sepuluh daerah yang destinasi yang telah ditetapkan.

Perluasan Investasi Pariwisata Melalui Skema BOP

Tidak disangkal lagi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki potensi kekayaan, keindahan alam serta budaya yang luar biasa.  Selain itu, Taman Nasional Komodo (TNK) yang didirikan pada tahun 1980 merupakan habitat bagi salah satu satwa langka yang hanya bisa dijumpai di pulai ini yakni Varanus Komodoensis atau yang biasa disebut Komodo.

Keberadaan Komodo dan seluruh ekosistem di dalamnya telah masyur sebagai salah satu keajaiban alam dunia (World’s seven wonders of nature). Potensi ini didukung oleh potensi laut. Pertanian, peternakan, pertambangan, dan juga potensi ekonomi kreatif dari kekayaan potensi budaya yang dimiliki.

Siapa yang tidak tahu Komodo, kadal raksasa ini merupakan salah satu hewan purba yang masih tersisa hingga saat ini. Sebagai satwa langka, komodo merupakan spesies kadal terbesar di dunia dan hanya bisa ditemui di NTT yang tersebar di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Montang dan Gili Dasami. Keunikan ini jelas menjadi daya tarik tersendiri bagi Pulau Komodo untuk didatangi oleh para wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

Walaupun faktanya saat ini Komodo bisa ditemukan dibeberapa Negara akibat maraknya aktivitas perdagangan illegal spesies langka ini yang telah berlangsung lama. Namun Pulau Komodo tetaplah mempunyai magnet tersendiri.

Dengan berbagai potensi yang dimilikinya, tidak heran kalau pemerintah berharap NTT mampu menjadi salah satu destinasi wisata yang akan mendulang banyak keuntungan guna menambah devisa Negara dan melalui penarikan investasi dalam dan luar Negeri

Tahun 2016 lalu, Presiden Jokowi telah merencanakan akan membentuk Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo yang terletak di Provinsi NTT. Seperti dibahas sebelumnya, BOP merupakan sebuah lembaga di luar kementrian yang nantinya akan bertugas mengembangkan pariwisata melalui pembangunan berbagai prasarana penunjang pariwisata, perbaikan akses infrastruktur dasar (air, listrik, jalan, bandara, dan pelabuhan) dan penyediaan hotel dalam kerja sama dengan pihak swasta.

Didesain untuk menciptakan suasana kompetisi dan menggenjot pertumbuhan industri pariwisata. BOP nantinya akan banyak bermitra dengan pihak swasta melalui skema penanaman modal. Bak gayung bersambut, target ambisius ini semakin terlihat mudah dengan lahirnya berbagai regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi investasi modal swasta.

Dari berbagai regulasi tersebut, sebut saja UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perpres No.  3/ 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Perpres Nomor 38 /2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur merupakan segelintir regulasi yang akan memudahkan akses pihak swasta guna menanamkan investasi.

Segala kemudahan tersebut semakin nyata dengan lahirnya skema Public Private Partnership (PPP) melalui Perpres No, 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Proses pengembangan pariwisata di Pulau Komodo dan Labuan Bajo dengan target 500 ribu pengunjung pada 2019 tentu harus didukung oleh infrastruktur yang memadai seperti ketrersediaan jalan, akses listrik, restoran, bandara, pelabuhan hotel serta segala infrastuktur yang akan mempermudah rencana investasi modal.

Dalam rancangan pembangunannya, pemerintah Indonesia juga telah memasukkan NTT dalam koridor Master Plan Perencanaan dan Perluasan Pembangunan (MP3EI) bersama Bali dan NTB dengan fokus pada pembanguan pariwisata dan daya dukung pangan nasional.

BOP Labuan Bajo sendiri ditargetkan sebagai lembaga yang akan bekerja untuk mencapai target di atas dengan prediksi pemasukan devisa hingga US$ 500 Juta. Sementara itu, target Investasi yang dibutuhkan sekitar Rp 16 Triliun, yang terdiri dari, Rp 8 triliun investasi Pemerintah dan Rp 8 triliun investasi swasta melalui penanaman modal asing dan dalam Negeri.

Nantinya, BOP akan memiliki hak dalam hal penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Pembangunan di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores serta penyusunan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan di Kawasan Labuan Bajo Flores.

Bagi para investor  baik lokal maupun asing, NTT dengan segala kekayaannya adalah surga, bukan hanya surga dalam arti keindahan alam dan budayanya. Namun surga bagi kepentingan akumulasi kapital dari keuntungan yang mereka dapat melalui investasi modal.

Labuan Bajo menjadi sangat strategi posisinya dalam konteks ini. sebagai ibu kota dari Kabupate Manggarai Barat, Labuan Bajo merupakan pintu masuk bagi para pengunjung guna menuju TNK. Dengan jumlah 170 pulau, daerah ini memiliki kurang lebih 40 spot diving yang sangat digemari oleh pendatang dari berbagai penjuru.

Meskipun BOP masih dalam tahap perencanaan, serangan para pebisnis swasta melalui penanaman modal terus berkembang pesat di Komodo. Bahkan jauh sebelumnya, investasi pariwisata sudah mewabah di Komodo. Ditandai dengan pendirian zona konservasi dan pariwisata TNK pada tahun 1980. Sejak saat itu, arus investasi sektor pariwisata makin masif berdatangan ke Komodo.

Investasi Pariwisata dan Perampasan Lahan

Meskipun telah berdiri sejak tahun 1980, zona konservasi dan pariwisata TNK sebenarnya tidak berimplikasi terhadap peningkatan perekomonian masyarakat yang berada di wilayah sekitarnya.  Justru kemiskinan menjadi semakin tajam. Menurut data BPS (2010), dari 1,8 juta jiwa penduduk Flores, terdapat 330.380 (17,33%) penduduk miskin, jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional yakni 13,33%. Hal ini mengindikasikan derasnya arus pariwisata tidak menjamah warga local dan kaum miskin yang ada di sana.

Keuntungan justru lebih banyak diteguk olah para investor yang menanamkan investasi dalam putaran ekonomi pariwisata Pulau Komodo. Seperti dilansir Tempo.co dalam salah satu artikelnya, Dari tahun 2012, misalnya, jumlah peredaran uang mencapai lebih dari Rp 838 miliar.

Sejak 2001, setidaknya ada tiga pulau yang disewakan ke orang asing, pertama, Pulau Bidadari yang dikelola Ernest Lewandowski sejak 2001 dengan nilai investasi US$382,2 juta; kedua, Pulau Kanawa oleh Stefano Plaza seorang investor dari Italia pada 2010 yang diikuti pembangunan hotel dan restoran dengan total investasi US$35 juta; dan terakhir, Pulau Sebayur yang disewa juga oleh warga Italia bernama Ed pada tahun denga nilai investasi U$ 2,5 juta. Terakhir, Ada juga investor asal Belanda yang kini membuka jasa wisata tirta di Pulau Rinca dan Komodo. (www.lintasntt.com)

Disamping itu, saat ini telah banyak dibangun resor-resor megah, puluhan hotel melati, homestay, dan restoran yang tersebar di dalam kota hingga punggung Bukit Waringin sebagai penunjang pariwisata.

Menurut catatan Maribeth Erb, hotel pertama di Labuan Bajo dibangun pada tahun 1971 oleh seorang pengusaha keturunan Cina yang berasal dari Ende. Ia memanfaatkan kunjungan pertama dua orang wisatawan yang berasal dari Jerman ke Labuan Bajo pada tahun 1967. Sejak saat itu pembangunan hotel dan penginapan terus berkembang.

Tahun 2015, tercatat ada 1.355 kamar hotel dengan rentang harga 5-10 USD per malam (Stroma, 2015). Biasanya orang asing punya strategi tersendiri untuk menguasai maupun memiliki lahan untuk kepentingan investasi di Labuan Bajo. Mereka menikahi perempuan lokal dan kemudian membeli tanah atas nama istrinya tersebut.

Banyaknya rencana investasi pariwisata di NTT mengakibatkan banyak warga lokal yang akhirnya tergusur akibat lahan mereka dirampas untuk diberikan kepada para investor. Dikutip dari laporan KPA, selama tahun 2016 telah terjadi 10 konflik agraria di NTT. Jumlah ini meningkat tajam dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah dua konflik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa rencana BOP di NTT telah menarik banyak orang untuk datang berinvestasi di salah satu pulau di wilayah timur Indonesia ini. Salah satu kebutuhan penanaman modal tersebut ialah adanya ketersediaan lahan.

Selain peminggiran masyrakat lokal dari tanahnya, peristiwa kriminalisasi terhadap warga yang melakukan aktivitas berburu dan nelayan. Salah satu alasan terjadinya penangkapan tersebut ialah konservasi. Dengan dalih proteksi terhadap kelestarian lingkungan dan komodo yang keberadaannya dianggap terancam oleh aktivitas warga lokal, pemerintahan setempat melarang bahkan meneror warga lokal yang melaksanakan aktivitas berburuh dan melaut di zona yang mereka tetapkan secara sepihak. Padahal warga lokal telah melakukan aktivitas tersebut selama berpuluh-puluh tahun.

Mengutiip laporan Walhi, pada tahun 2001 tercatat sebanyak 31 orang warga lokal dikriminalisasi dan dipenjarakan dengan rentang waktu hukuman dari enam bulan hingga tiga tahun dengan tuduhan melakukan aktivitas berburu rusa dan illegal fishing.

Sementara rentang waktu 2002 – 2003 sedikitnya tiga nelayan ditembak oleh pihak TNK dan petugas dalam kawasan dalam sebuah patroli. Masih menurut catatan Walhi, pada tahun  2004 sebanyak 40 orang nelayan lokal disiksa dan ditangkap. Beberapa keluarga nelayan dipindahkan secara paksa dari kawasan taman nasional.

Proses peminggiran masyarakat secara struktural terus terjadi hingga saat ini di Labuan Bajo. Mereka biasanya dipinggirkan dengan dalih proyek pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembangunan prasarana transportasi, penyediaan air bersih, hingga penginapan-penginapan untuk keperluan pengembangan pariwisata.

Bayangan perampasan lahan dan ruang hidup terus-menerus menghantui kehidupan warga lokal seriring dengan ditetapkan Komodo sebagai salah tempat tujuan pariwisata melalui skema BOP.

Dengan target 500 ribu kunjungan pada tahun 2019, BOP diprediksi akan memperluas wilayah cakupan perampasan lahan yang saat ini sedang berlangsung di Labuan Bajo dan beberapa tempat disekitarnya. Pasalnya, dengan jumlah kunjungan yang terhitung masing 90 ribu saat ini, eskalasi perampasan lahan sudah terjadi dengan cukup massif. Hal ini ditambah dengan orientasi pembangunan rezim pemerintahan saat ini yang cenderung lebih mementingkan kepentingan investasi dari pada memikirkan hak-hak masyarakat lokal.

Satu sisi, keindahan pulau komodo menjadi surga tersendiri bagi para wisatawan. Sementara di sisi lain, pesona-pesona keindahan tersebut sering berujung bencana bagi masyarakat. Kehilangan lahan, terpinggirkan dari ruang hidup, dan tercerabut dari sumber-sumber penghidupan mereka. Skema pembangangunan yang lebih memprioritaskan investasi dari pada hak-hak masyarakat yang terdampak.

 

 

Penulis:

Benni Wijaya

(Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan KPA)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *