WhatsApp Image 2017-07-31 at 22.27.43

Bertemu Kantor Staf Presiden, KPA Bahas Global Land Forum dan Terhambatnya Reforma Agraria

Jakarta (kpa.or.id) – Dua hal penting menjadi bahasan utama pada pertemuan KPA dengan Kepala Staf Presiden, Teten Masduki, Jumat pagi, (28/7).

Pertemuan yang dihadiri oleh Sekretariat Nasional KPA dan perwakilan dari Rimbawa Muda Indonesia (RMI) dan International Land Coalition (ILC) ini membahas tindak lanjut rencana kerjasama penyelenggaraan Global Land Forum (GLF) tahun 2018, di mana KPA sebagai representasi Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan forum global pertemuan organisasi masyarakat sipil tingkat nasional dan internasional yang konsen dalam isu hak atas tanah dan pangan.
“Global Land Forum adalah forum 3 tahunan yang diadakan oleh jaringan pemerhati tanah International Land Coalition”, kata Dewi Kartika.

Selain GLF, KPA juga membahas perkembangan agenda reforma agraria yang dinilai terhambat.

Menuju Global Land Forum 2018

Setelah sebelumnya diselenggarakan di Guatemala (2013) dan Senegal (2015), tahun 2018 nanti Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah pelaksanaan GLF.

GLF merupakan ruang pembelajaran bagi tiap organisasi yang tergabung dalam ILC, dimana KPA merupakan anggota sekaligus host bagi region Asia. Selain KPA, beberapa organisasi lain di Indonesia yang masuk di dalamnya yakni Sajogyo Institute, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) dan Rimbawa Muda Indonesia (RMI).

Bagi Indonesia sendiri, kegiatan GLF menjadi momen penting karena akan menarik perhatian nasional dan internasional terhadap kebijakan agraria terutama mengenai kebijakan reforma agraria pemerintah saat ini. Melalui National Engagement Strategy (NES) yang dimulai pada tahun 2014, keanggotaan CSO Indonesia dalam ILC berhasil menarik komitmen Jokowi guna melakukan redistribusi tanah seluas 9 juta hektar dalam kerangka reforma agraria.

Sebagai langkah selanjutnya, pemerintah perlu memprioritaskan dan menjalankan janji tersebut dengan mempertimbangkan pendekatan reforma agraria dari bawah untuk menyelesaikan persoalan agraria yang dihadapi, baik oleh perempuan dan laki-laki yang hidup dan mengelola tanah di pedesaan.

“Momentum GLF ini menjadi krusial, terutama sebagai sebuah kesempatan untuk mendorong perubahan positif di Indonesia dan untuk memberikan sumbangsih pemikiran pada dunia”. Ujar Dewi, yang dipilih menjadi Ketua Organizing Committee (OC) dalam panitia bersama nasional / National Organizing Committee (NOC).

Sementara itu, Teten Masduki dalam waktu dekat berencana akan memanggil instansi dan lembaga pemerintah terkait dalam rangka mendukung kegiatan GLF, serta membuat ruang pertemuan bersama dengan NOC yang baru terbentuk.

Rencananya, GLF tahun 2018 nanti akan diselenggarakan di Gedung Merdeka, Bandung. Tempat ini dipilih dengan mengingat keterikatan sejarah anti-kolonialisme yang dulu pernah digelorakan oleh Soekarno ketika menggelar Konferensi Asia-Afrika (KAA) guna membangun rasa solidaritas dan kesamaan di antara negara-negara dunia ke-3 termasuk Indonesia.

“Kita pilih Bandung dan memakai Gedung Merdeka untuk mengambil spirit sejarah dalam menyuarakan semangat dekolonialisasi terutama dalam konteks pertanahan.“ Kata Iwan Nurdin, Ketua Dewan Nasional KPA.

Reforma Agraria yang Terhambat

Setelah GLF, sesi kedua pertemuan kemudian difokuskan untuk membahas perkembangan kebijakan reforma agraria yang saat ini nampak berjalan lambat.

Dalam kesempatan tersebut, KPA melaporkan beberapa hambatan yang terjadi seperti data-data lokasi prioritas reforma agraria yang telah disusun dan diberikan ke Kementrian/Lembaga terkait, belum nampak diproses secara serius. Tidak terintegrasinya kinerja pemerintah pusat dan daerah dianggap menjadi salah satu kendala mandeknya pelaksanaan program tersebut.

Merespon situasi itu, Teten Masduki, mengatakan bahwa pihaknya (KSP) merasa sudah clear, sehingga menurutnya yang perlu di dorong adalah kementerian dan pemerintah di tingkat daerah. Padahal selama ini, ketika melakukan pendampingan dan advokasi di daerah, KPA justru sering menerima hambatan dari pemerintah daerah karena kurangnya koordinasi dengan pemerintah pusat. Begitu juga hubungan antar kementerian yang masih mengalami masalah akibat tumpang tindih kewenangan serta ego sektoral yang membuat mekanisme pelaksanaan reforma agraria menjadi terganggu. (AL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *