aksi Jambi - Mei

PERNYATAAN SIKAP GERAKAN REFORMA AGRARIA JAMBI

Pemerintah saat ini telah menempatkan Reforma Agraria sebagai prioritas nasional, Kebijakan pelaksanaan Reforma Agraria yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Tanah seluas 9 juta hektar menjadi objek redistribusi tanah dan legalisasi aset dalam kerangka kebijakan reforma agraria.

Reforma agraria yang digadang-gadang pemerintah nyatanya di lapangan jalan di tempat, karena tidak menyasar lokasi yang memiliki ketimpangan agraria dan konflik yang berkepanjangan. Reforma agraria yang diklaim pemerintah saat ini hanya sekedar bagi-bagi sertifikat tanpa merubah ketimpangan penguasaan tanah yang terjadi.

Di tengah mandeknya dan biasnya pelaksanaaanreforma agraria tersebut. Perampasan dan kriminalisasi petani justru semakin marak terjadi. Hanya pada 2017 saja, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sedikitnya telah terjadi 659 kejadian konflik agraria di berbagai wilayah dan provinsi di tanah air dengan luasan 520.491,87 hektar. Konflik-konflik tersebut melibatkan sedikitnya 652.738 Kepala Keluarga (KK). Dibanding tahun 2016, angka kejadiankonflik pada tahun ini menunjukkan kenaikan yang sangat siginifikan di mana terjadi peningkatan hingga 50%. Jika dirata-rata, hampir dua konflik agraria terjadi dalam satu hari di Indonesia sepanjang tahun ini.

Dalam skala Nasional, Sepanjang tahun 2017 ini, 13 warga negara tewas, 6 orang tertembak dalam konflikagraria. Dalamkonflikagrariatahun 2017, sebanyak 612 warga negara menjadi korban kekerasan dalam peristiwa konflikagraria, dan dari jumlah tersebut sebanyak 369 diantaranya ditahan (kriminalisasi), yang terdiri dari 351 laki-laki dan 18 orang perempuan. Dalam kejadian konflik agrarian tahun ini, dilaporkanse banyak 224 orang dianiaya (170 laki-laki dan 54 perempuan).

Semakin kacaunya situasi agraria Nasional menjadikan KPA mengkritisi pelaksanaan Reforma Agraria pemerintah dengan memberikan konsep tanding berupa usulan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Sebanyak 404 lokasi seluas 632.595 Ha dengan 136.833 KK secara resmi kepada suruh Kementerian/Lembaga terkait. Termasuk di dalamnya LPRA seluas 15.000 hektar dari 20 lokasi se-Provinsi Jambi yang diusulkan petani di Jambi. Dari banyaknya lokasi yang diusulkan petani, hingga saat ini tidak ada satupun lokasi usulan petani yang terselesaikan konfliknya.

Salah satu contoh LPRA yang diusulkan untuk wilayah Jambi, adalah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tidak ditindaklanjuti pemerintah. Tahun 2017 Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan bahwa terdapat SK Menteri LHK No.727/Menhut-II/2012 jo SK No.690/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2017 yang menyatakan bahwa dari kedua SK tersebut, tanah seluas 4200 hektar diperuntukkan kepada Koptan Sawit Ketalu. Padahal lahan tersebut  telah digarap oleh petani desa Sungai Rotan, Sungai Paur, Lampisi dan Cinta Damai dilepaskan dari kawasan hutan.

Sedangkan fakta di lapangan lokasi yang dimaksud adalah Desa Definitif berdasarkan Perda Kab. Tanjung Jabung Barat No. 8 Tahun 2008 jo PerdaNo. 20 Tahun 2011 tentang pembentukan Desa Sungai Paur dan Desa Tanah Tumbuh,Desa Lampisi, dan Desa Cinta damai  sedangkan Desa Sungai Rotan merupakan kampung tua, Di dalam desa-desa tersebut sudah terdapat pemukiman, tanah pertanian hingga fasilitas umum dan sosial.

Permasalahan SK Menteri LHK selanjutnya adalah, terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Tanjung Jabung Barat Nomor 518/115/Dkukm/2012, Koptan Sawit Ketalu merupakan koperasi yang menyandang status DIBEKUKAN, artinya koperasi tersebut tidak sah sebagai subjek hukum penerima tanah pelepasan kawasan hutan.

Ketika pemerintah tidak segera melakukan revisi SK Menteri LHK,maka akan menyebabkan 1030 Kepala Keluarga petani kehilangan mata pencarian, 830 Pelajar dipastikan putus sekolah karena tidak ada biaya, 412 balita tidak bisa mendapatkan gizi yang baik.

Berdasarkan permasalahan di atas, dengan ini, KPA Wilayah Jambi ( KPA-Jambi ) beserta Serikat Petani Bersatu Tanjung Jabung Barat ( SPB-Tanjab barat ), Serikat Tani Tebo ( STT ), Persatuan Petani Jambi (PPJ) dan Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi(LMND) menuntut:

  1. Pemerintah Provinsi Jambi segera melaksanakan reforma agraria yang sesuai dengan Sila ke-5 Pancasila, Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, UUPA 1960 dan TAP MPR No.IX Tahun 2001 tentang PA-PSDA, yakni reforma agraria yang bertujuan merombak ketimpangan struktur agraria, menyelesaikan konflik dan meningkatkan derajat kehidupan rakyat.
  2. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melakukan intimidasi dan kriminalisasi terhadap Pemerintah Desa Sungai Rotan,Desa Lampisi,Desa Cinta Damai,dan Desa Sungai Rotan dan Serikat Tani yang memperjuangkan Hak Atas Tanahnya
  3. Stop Monopoli Tanah dan Segera Laksanakan Reforma Agraria Sejati
  4. Menteri KLHK segera merevisi SK. No.690/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2017 agar Peruntukan Lahan seluas 4200 Hektar dalam SK tersebut menjadi untuk Masyarakat Desa Cinta Damai, Desa Lampisi, Desa Sungai Rotan, Desa Sungai Paur.
  5. Pemerintah segera memberikan Pengakuan Hak kepada Masyarakat Desa Cinta Damai, Desa Lampisi, Desa Sungai Rotan, Desa Sungai Paur Lahan seluas 4200 Hektar tersebut.
  6. Hentikan Intimidasi dan Kriminalisasi terhadap Petani, Buruh, Mahasiswa dan Aktivis yang memperjuangkan Reforma Agraria.
  7. Usut tuntas Koperasi Tani Sawit Ketalu yang menyerobot lahan Petani Desa Cinta Damai, Desa Lampisi, Desa Sungai Rotan, Desa Sungai Paur.

 

Jambi, 09 Mei 2018

Koordinator Aksi  :

KPA Wilayah Jambi          : Frandody (082371425487 )

LMND                                 : Hasbi (082114741658)

SPB-Tanjab Barat             : Rudole Simbolon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *