IMG-20160408-WA0022

Pemberitahuan Ketersediaan Dana Darurat untuk Korban Kriminalisasi Agraria

A. Latar Belakang

Dalam periode 2009-2014, di tengah konflik agraria dan perjuangan rakyat atas tanah dan SDA, tercatat ada 1.395 orang yang telah menjadi korban kriminalisasi aparat. Para korban ini ditangkap, dipidanakan dan divonis secara tidak adil.

Tiga tahun terakhir (2012-2014), KPA mencatat sedikitnya terdapat 263 anggota KPA (petani, pimpinan serikat tani dan aktivis agraria) yang menjadi korban kriminalisasi aparat di area-area konflik agraria. Sementara itu, AMAN pada 2014 mencatat 166 kasus kriminalisasi terhadap masyarakat adat di seluruh Indonesia.

Diperlukan respon cepat, efektif dan sistematis dari gerakan sosial untuk menangani dan mengkampanyekan kasus-kasus kriminalisasi secara luas ke publik,

Untuk itu Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) dan jaringannya, yang terdiri dari KPA, AMAN, KontraS, Walhi, SP, Kiara, SPI, API, Pusaka, SW, Bindes, Sains, AGRA, IHCS dan JKPP bekerjasama dengan Rights and Resources Initiative (RRI) memastikan tersedianya  dana darurat yang dapat diakses secara luas oleh korban kekerasan dan kriminalisasi dalam perjuangan hak atas tanah dan SDA.

Kasus-kasus kriminalisasi dan kekerasan yang dimaksud adalah kasus yang terjadi di semua sektor agraria (perkebunan, kehutanan, pertambangan, pesisir-kelautan, infrastruktur dan perkotaan), yang dialami oleh petani, masyarakat adat, nelayan, masyarakat miskin kota dan aktivis penjuang agraria, individu maupun kelompok.

B. Pengaturan Dana Darurat bagi Korban Kriminalisasi dan Kekerasan – Pejuang Hak atas Tanah

  1. Persyaratan dan kriteria pengajuan permohonan dana darurat

Pemenuhan persyaratannya dibatasi pada

Organisasi, komunitas atau pun individu/pejuang hak atas tanah (land rights defenders) atau pejuang HAM (human rights defenders), sebagaimana mengacu pada Deklarasi Pejuang HAM (A/RES/53/144, 1999). Mereka adalah yang memperjuangkan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah dan SDA.

Jumlah dana dan kategori/kriteria aktivitas yang dapat dimohonkan:

Dana maksimal yang dapat diakses pemohon sejumlah Rp. 25.000.000 sejauh dipergunakan untuk kategori aktivitas sebagai berikut:

  • Pemindahan lokasi sementara;
  • Biaya pelayanan bantuan hukum pada situasi darurat (saat pemanggilan sebagai saksi, tersangka ataupun ketika penjemputan paksa – termasuk pendampingan saat BAP – hingga sebelum kasus memasuki persidangan);
  • Biaya investigasi lapangan oleh tim KNPA dan/atau jaringannya dalam rangka memberikan respon cepat dan tanggap darurat terhadap terjadinya kasus kriminalisasi/kekerasan;
  • Bantuan dana (lump sum) untuk keluarga korban, yang terkait dengan kasus yang telah mengakibatkan kematian pejuang hak atas tanah;
  • Perawatan kesehatan darurat bagi korban perjuangan hak atas tanah;
  • Bagi kebutuhan pengadan barang seperti tenda, peralatan masak, dan peralatan lain yang dibutuhkan korban ketika dalam masa penampungan/pengungsian atau dalam kondisi darurat lainnya bisa mengajukan permohonan dengan mengisi kolom yang sudah tersedia di format pengajuan dengan mekanisme peminjaman atau hibah (sesuai kesepakatan antara tim dana darurat dengan lembaga pemohon)

Dana ini tidak dapat digunakan untuk: 1) Biaya kantor atau pun sifatnya reimburse pembiayaan kasus kriminalisasi/kekerasan di masa lalu; 2) Program pemberdayaan HAM/hukum (misal pelatihan dsb.); 3) Peruntukkan kegiatan lain yang tidak memenuhi prinsip darurat; dan 4) Biaya Persidangan Rutin.

  1. Mekanisme pengajuan permohonan dana darurat

Proses pengajuan dilakukan melalui salah satu anggota Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), dan anggota KNPA yang bersangkutan akan meneruskan permohonan ini kepada tim pengambil keputusan (reference group). Lembaga pemohon harus membuat permohonan sesuai format, yang berisi informasi ringkas (tidak lebih dari 1000 kata) yang menjelaskan situasi darurat secara memadai mengenai:

  • Kasus kriminalisasi atau kekerasan yang telah terjadi, latar belakang dan situasi darurat yang terjadi yang membutuhkan respon cepat dari KNPA;
  • Siapa pejuang hak atas tanah (korban kriminalisasi/kekerasan) yang memerlukan dana darurat dan bagaimana mereka terlibat dalam isu hak atas tanah tersebut;
  • Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi atau kemungkinan pelanggaran lanjutan yang akan terjadi apabila tidak direspon cepat – jika relevan;
  • Bagaimana dana darurat akan membantu korban dan mendukung perjuangan hak atas tanah.
  1. Mekanisme pelaporan penggunaan dana darurat
  • Pemohon mengisi format pelaporan yang telah disediakan oleh tim dana darurat KNPA
  • Laporan disertai dengan ringkasan mengenai situasi di lokasi setelah dana darurat digunakan
  • Laporan disertai dengan dokumentasi berupa foto, video dan bukti transaksi keuangan penggunaan dana darurat.
  • Jika ada ditemukan permasalahan terkait transparansi, distribusi, maupun mekanisme penggunaan dana darurat di lapangan oleh salah satu pihak dalam hal ini organisasi/aliansi/organisasi pemohon yang tergabung dalam aliansi kepada korban, agar segera melaporkan secara tertulis ke organisasi penjamin atau tim pengambil keputusan (reference group) dana darurat KNPA untuk keperluan verifikasi.

Cara pengajuan 

Dalam rangka memenuhi prinsip transparasi dan kelengkapan administrasi pengajuan, maka salah satu anggota dan/atau jaringan KNPA (pihak pemohon) mengajukan permohonan akses dana darurat sesuai dengan format pengajuan. Aplikasi permohonan ke KNPA dikirimkan melalui email danadaruratknpa@gmail.com, dan permohonan dapat pula ditembuskan kepada Sdr. Dewi Kartika melalui dewi@kpa.or.id dan 081394475484.

 

Unduh Formulir:

1. Formulir Pengajuan

2. Formulir Pelaporan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *