IMG-20140218-WA002

Nenek Siti Rahayu, yang Dikriminalisasi Karna Pertahankan Tanah Ulayat

Musi Rawas (kpa.or.id) – Siti Rahayu (70), seorang nenek warga Suku Anak Dalam (SAD) Musi Rawas dikriminalisasi bersama dengan rekannya, Hendri Lukita (30). Dua orang warga Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan ditangkap oleh Satreskrim Polres Musi Rawas, pasca aksi yang digelar oleh warga Desa Tebing Tinggi Rabu, (10/5) lalu.

Aksi ini sebagai bentuk kecaman warga terhadap vonis 4 bulan penjara yang dijatuhkan pihak Pengadilan Negeri Musi Rawas kepada 6 orang perempuan yang juga merupakan warga Desa Tebing Tinggi atas nama, Iin (34), Tatik (35), Susi Susanti, Nesi (36), Lina (26), dan Mehza (22). Enam orang perempuan di atas dikenai pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan perusakan saat terjadi konflik antara warga dengan pihak perusahaan pertengahan Januari lalu.

Sementara Siti Rahayu dituduh melakukan pengrusakan Polsek Nibung termasuk mobil patroli dan Polsek Rupit pada tanggal 17 di bulan yang sama.. Sedangkan Hendri Lukita ditangkap karena dituduh terlibat dalam aksi pembakaran kantor PT Lonsum empat hari setelahnya.

Menurut laporan tim KPA di lapangan, aksi penyerangan yang terhadi pertengahan Januari tersebut merupakan balasan warga atas tindakan yang dilakukan oleh PT. PP Lonsum terhadap lokasi pemukiman warga yang berada di dua titik berbeda. Pihak PT. PP Lonsum dengan dibantu aparat menghancurkan patok-patok batas dan pondok-pondok yang telah didirkan warga.

Berawal dari Penyerobotan Tanah Ulayat Warga Suku Anak Dalam

Kriminalisasi yang menimpa Siti dan Hendri serta 6 orang warga desa Tebing Tinggi bukannlah peristiwa tunggal atau berdiri dengan sendirinya. Peristiwa ini merupakan buntut dari sengketa lahan yang terjadi antara warga SAD Musi Rawas dengan PT. PP Lonsum.

Sengketa lahan ini sudah berlangsung kurang lebih 22 tahun sejak PT. PP Lonsum melakukan penyerobotan lahan garapan warga desa. Berbagai upaya pun telah dilakukan warga untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di atas lahan mereka tersebut. Namun hingga saat ini berbagai upaya yang telah dilakukan masih nirhasil sebab tidak pernah ditanggapi oleh pemerintah daerah maupun nasional.

Berawal pada tahun 1995, ketika itu PT. PP Lonsum mendatangi desa untuk menawarkan program pola kemitraan antara warga dengan perusahaan. A. Hamid Subagar selaku ketua suku waktu itu menyambut baik tawaran perusahaan dengan menyerahkan tanah ulayat atas  PT. PP Lonsum seluas 2500 hektar guna diajukan permohonan pembukaan plasma perkebunan kelapa sawit kepada PT. PP Lonsum. Tbk berdasar pola kemitraan yang ditawarkan kepada mereka.

Pola Kemitraan tersebut menetapkan bahwa warga akan memberikan lahan sejumlah 2500 hektar sebagai syarat mengajukan permohonan pembukaan plasma perkebunan. Nantinya pihak perusahaan akan memberikan masing-masing dua hektar lahan kepada warga dengan diikuti bantuan permodalan.

Namun di sisi lain, muncul protes dari warga transmigrasi pada pada waktu itu yang merasa dirugikan karna kehilangan lahan. Pemukiman transmigrasi ini berada di Desa Karya Makmur yang merupakan desa tetangga dari desa Tebing Tinggi.

Desa Tebing Tinggi dulunya merupakan Desa Induk (red: desa pertama) di wilayah ini. Suku Anak Dalam merupakan masyarakat yang pertama bermukim di sana yang datang pada tahun 1948 guna menggarap lahan dan membangun pemukiman di atas lahan seluas 2500 hektar tersebut.

Tahun 1985, desa ini kedatangan warga transmigrasi melalui program pemerintah. Demi kebutuhan pemukiman warga transmigrasi yang saat ini berada di Desa Karya Makmur, warga suku anak dalam melalui kesepakatan membagikan lahan mereka seluas 1100 hektar.

Karna adanya protes dari warga transmigrasi terkait kerjasama pola kemitraan antara warga desa Tebing Tinggi dengan PT. PP Lonsum tersebut maka pada tanggal 22 Desember 1995 dan 25 Januari 1996 diadakan musyawarah antara kedua desa.

Musyawarah ini menghasilkan beberapa poin kesepakatan, salah satunya warga transmigrasi yang berada di Desa Karya Makmur tetap menerima 1100 hektar lahan dan 1400 hektar dikembalikan ke warga Desa Tebing Tinggi.

Namun pihak perusahaan tidak mengindahkan hasil musyawarah tersebut dan terus melakukan aktivitas di atas lahan yang sudah disepakati warga tadi. Tindakan ini akhirnya melahirkan konflik berkepanjangan karna mendapat protes dan perlawanan dari warga.

Puncaknya, pertengahan Januari lalu terjadi aksi protes besar-besaran yang dilakukan oleh warga dengan cara menduduki kembali lahan mereka yang telah diserobot oleh pihak perusahaan. Tindakan ini akhirnya kembali menyulut konflik di antara kedua belah pihak.

Sebelumnya, Senin, (16/1), warga telah mengirimkan surat pemberitahuan bahwa akan ada kegiatan pendudukan terhadap lahan yang diserobot oleh PT. PP Lonsum tersebut. Pemberitahuan tersebut dikirimkan semua pihak terkait, baik instansi pemerintah daerah maupun pihak perusahaan, termasuk media massa.

Dua hari setelah itu, yakni Rabu, (18/5) hingga Kamis, (19/5) warga mulai melakukan pendudukan lahan dengan memasak patok-patok batas dan mendirikan pondok-pondok yang dikerjakan secara bersama.

Keesokan harinya, Jum’at (19/5) warga mendapati patok-patok batas dan pondok-pondok yang telah dirikan dirobohkan oleh aparat keamanan yang terdiri dari Polisi, TNI, dan perangkat perusahaan termasuk Manajer PT. PP Lonsum.

Situasi kembali memanas karna warga tidak terima dengan perlakuan tersebut sehingga kerusuhan hampir kembali terjadi. Terdapat satu mobil truk yang disandera oleh massa warga yang mulai tersulut. Keadaan bisa dikendalikan kembali setelah adanya informasi dari Sekdes bahwa Wakil Bupati Musi Rawas Utara akan mendatangai warga untuk mendudukan permasalahan

Malam harinya, diadakan musyawarah antara warga dengan kepala desa di rumah sekdes. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepatakan diantaranya:

  1. Bahwa massa bersedia mengembalikan 1 unit mobil apabila perusahaan dan atau petugas bersedia mendirikan kembali pondok yang dibuat oleh warga masyarakat sebagaimana adanya.
  2. Massa meminta agar pihak perusahaan dan unsur terkait tidak lagi mengganggu aktifitas kegiatan warga masyarakat di lapangan.
  3. Warga meminta agar hasil musyawarah disepakati dan dituangkan dalam bentuk hitam di atas putih (surat perjanjian).
  4. Pada akhir musyawarah tersebut, Kepala Desa akan menyampaikan hasil pembicaraan kepada pihak perusahaan PT PP Lonsum Tbk.

Tak kunjung mendapat jawaban atas hasil musyawarah di atas, keesokan harinya Sabtu, (21/5), massa warga kembali melakukan aksi di depan kantor PT. PP Lonsum. Massa yang marah kemudian membakar pos kecil dan kantor Divisi SKD Blok 295 PT Lonsum Sei Kepayang Estate. Kejadian tersebut kemudian ditanggapi oleh Dandim 0406 Musi Rawas bersama rombongan TNI-AD dan mengajak warga menggelar musyawarah serta tanya jawab yang berlangsung selama 1 jam. Disepakati bahwa warga desa dipersilahkan melanjutkan aktifitas membangun pondok dengan tidak lagi melakukan perusakan.

Namun, pasca kesepakatan tersebut warga desa didatangi oleh Mobil Bupati Musi Rawas dan mobil Brimob diikuti kurang lebih 20 unit mobil lainnya dengan membawa 200 orang pasukan berseragam anti peluru dan berperalatan lengkap.

Mereka melakukan pengeledahan ke seluruh rumah-rumah penduduk dan menangkapsecara paksa, baik laki-laki dan perempuan, bahkan anak-anak dibawah umur.

Aksi penggeledahan ini berlangsung selama tiga hari hingga Senin, (23/5). Sedikitnya 116 orang warga SAD menjadi korban selama aksi pengeledahan tersebut, termasuk diantaranya 5 anak di bawah umur serta kepala desa, Sekdes dan Ketua BPD Tebing Tinggi serta Ketua Pemangku Adat / Ketua LPMD Tebing Tinggi.

Ratusan warga tadi mengalami berbagai perlakuan diantaranya penganiayaan, intimidasi, hingga dikriminalisasi dengan dijatuhi vonis hukuman penjara 4 bulan seperti yang dialami 6 orang perempuan warga desa Tebing Tinggi tersebut. Mereka dikenai pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan perusakan. Bahkan 300 orang warga diantaranya harus melarikan diri ke hutan karna takut akan teror dan intimidasi yang terus dilakukan aparat keamanan.

Kriminalisasi, Jalan Pintas Peminggiran Rakyat

Di berbagai kasus, konflik agraria kerap diikuti tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat keamanan maupun pihak perusahaan terhadap warga yang melakukan protes dan penolakan.

Kriminalisasi seringkali dipakai sebagai senjata ampuh untuk menghalau warga dari lahan garapan mereka agar kepentingan pihak perusahaan untuk menguasai lahan bisa terakomodir dengan baik oleh pemerintah.

Kebanyakan warga yang berada di wilayah-wilayah konflik agraria tersebut hidup di bawah intimidasi dan teror dari aparat keamanan maupun preman yang disewa oleh pihak perusahaan yang akan mengambil lahan garapan mereka.

Ironisnya, kondisi seperti ini malah sering difasilitasi oleh pihak pemerintah baik daerah maupun nasional. Bahkan di beberapa kasus, pihak pemerintah terkesan acuh atau membiarkan konflik yang sedang berlangsung.

Konflik agraria dan kriminalisasi ibarat dua sejoli yang tidak terpisah satu sama lain. Dua fenomena ini selalu dan terus berjalan beriringan.

Kriminalisasi yang menimpa warga suku anak dalam di atas hanya salah satu dari sekian banyak praktek kriminalisasi yang disebabkan konflik agraria. Awal bulan ini, 40 warga Desa Tiberias di Sulawesi Utara ditangkap karna bersengkata dengan pihak perusahaan. Sebelumnya, petani Rembang juga mengalami perlakukan yang sama ketika hendak mempertahankan lahan dan lingkungan mereka dari eksploitasi industri semen. Belum lagi 6 orang warga Sukamulya, Majalengka yang ditangkap demi mempertahankan desa dari rencana pembangunan bandara BIJB Kertajati.

Praktek-praktek kriminalisasi ini terus-menerus bertumbuhan di wilayah-wilayah konflik agrarian yang terjadi di berbagai penjuru tanah air. Tak ayal, kriminalisasi terus bertumbuh dengan masif. Kurun waktu 2014 – 2016 saja, KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 1104 kali kasus intimidasi dan kekerasan dialami rakyat. Mereka diantara dianiaya, ditembak, ditangkap tanpa proses hukum yang jelas, hingga tak sedikit yang tewas.

Situasi-situasi ini terus melahirkan pengalaman-pengalaman buruk di pihak rakyat. Setiap hari mereka hidup dalam ketakutan dan rasa traumatik akibat teror dan tindak kekerasan tersebut. Kondisi ini memang sengaja diciptakan dengan tujuan agar perlawanan dari pihak rakyat terus melemah dan dengan perlahan meninggalkan lahan garapan mereka. (BW)

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *