konawe

Merintis Jalan Desa Maju Reforma Agraria di Konawe Selatan

Konawe Selatan (kpa.or.id) – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Serikat Tani Konawe Selatan (STKS) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Desa Maju Reforma Agraria (DAMARA), Selasa, (5/12) hingga Kamis, (7/12) lalu. Bertempat di pusat pelatihan STKS, di UPT Arongo, Desa Landono, Kecamatan Laikandonga, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, pendidikan dan pelatihan ini menekankan kepada beberapa teori serta praktik yang dibagi ke dalam dua bentuk, yakni kelas dan luar kelas.

Beberapa teori dan praktek yang disampaikan diantaranya; 1) Sejarah Agraria di Indonesia; 2) Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA); 3) Advokasi berjenjang dari desa; 4) Model-model tata produksi pertanian; dan 5) bentuk-bentuk lembaga permodalan kerakyatan. Teori dan praktik ini difasilitatori oleh beberapa aktivis KPA diantaranya, Rudi Casrudi dari Rukun Tani Indonesia (RTI), Kisran Makati (DN KPA), Syamsudin Wahid (Seknas KPA), Torop Rudendi (Korwil KPA Sultra), dan Tukinan (Pewartaku).

Sementara peserta yang hadir, rata-rata diantaranya merupakan Organisasi Tani Lokal (OTL) STKS yang tersebar di beberapa tempat di Kabupaten Konawe Selatan dan beberapa jaringan, yakni,  Forsda, STKS, Formatani, Forum Masyarakat Tue-tue Ngapa Walanda, Kelompok Tani Hukaea LAEA, dan Lembaga Adat Sarano Wonua Tolaki. Rata-rata dari mereka yang hadir tersebut saat ini tengah mengalami konflik dengan swasta maupun perusahaan Negara.

Pada materi pertama, peserta dijabarkan mengenai sejarah dan konflik agraria di Indonesia yang disampaikan oleh Rudi Casrudi. Rudi menjelaskan beberapa momentum perjalanan konflik dan gerakan reforma agraria di Indonesia, mulai dari era zaman kerajaan, zaman kolonial, era kemerdekaan hingga saat ini.

Penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami sejarah dan konflik agraria yang telah berjalan berabad-abad di Indonesia, supaya kita paham bahwa apa yang kita perjuangkan saat ini merupakan perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia yang dulu dipraktekkan oleh para pendahulu bangsa kita dalam rangka melawan penjajahan bangsa asing,” tutur Rudi.

Hal ini merupakan stimulus dan penambah kekuatan bagi kita yang saat ini masih berjuang untuk mendapatkan kembali hak kita atas tanah,” sambung Rudi.

Setelah penyampaian materi konflik dan sejarah agraria di Indonesia, Syamsudin Wahid memaparkan perkembangan advokasi LPRA di tingkat nasional dan wilayah. Ia juga menjelaskan pentingnya anggota KPA memahami serta membantu pelaksanaannya di tingkat akar rumput. LPRA sebagai otokritik untuk program TORA pemerintah yang dalam pelaksanaannya tidak menyasar akar dan tujuan reforma agraria. UPT Arongo dan beberapa wilayah OTL yang hadir juga masuk ke dalam agenda LPRA tersebut untuk didorong penyelesaiannya melalui metode yang partisipatif.

Berikutnya, peserta diberi pemaparan mengenai macam-macam model penataan produksi yang juga disampaikan oleh Rudi. Ada dua model yang dijelaskan, yakni model pertanian rumah tangga dan model pertanian kolekif. Dalam konteks pertanian rumah tangga, Rudi memulai dari analisis kebutuhan dasar setiap rumah tangga, seperti kebutuhan beras, cabe, sayur-mayur dan lainnya.

Analisis ini dipadukan dengan menghitung berapa banyak pengeluaran setiap rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut setiap bulannya. Dengan munculnya kesadaran bagi setiap rumah tangga untuk mulai memanfaatkan pekarangan rumah mereka, maka pengeluaran untuk kebutuhan itu sendiri akan bisa ditekan dan dikurangi.

Dalam hal ini, Butuh perencanaan untuk menanam baik sayuran maupun pohon. Mengintegrasikan lahan perkebunan dan ternak atau perikanan,” terang Rudi.

Sejauh ini, cara pertanian keluarga tersebut telah dipraktekkan oleh beberapa rumah tangga di UPT Arongo khususnya yang dilakukan oleh ibu-ibu. Mereka biasanya membuat satu kelompok kecil untuk melakukan model pertanian tersebut.

Seperti yang diungkapkan salah seorang warga, yakni Ibu Made, salah seorang perempuan di UPT Arongo. Ia menuturkan kendala yang dihadapi ialah kurangnya pendampingan dalam rangka menjaga ritme dan konsistensi warga untuk bekerja dalam kelompok tersebut.

Kelompok tani mawar ini kekurangan pendamping yang bisa membantu kami bisa tetap bertahan,” ungkapnya.

Hari berikutnya, Tukinan memaparkan konsep dan praktik tentang lembaga permodalan berbasis kerakyatan. Dalam kesempatan ini, Tukinan memberikan contoh Credit Union (CU) sebagai salah satu pilihan model lembaga keuangan rakyat.

Ada tiga pilar CU, pertama, pendidikan,  setiap anggota berhak mendapatkan pendidikan CU itu sendiri secara profesional. Kemudian, Swadaya atau diartikan bahwa CU dikerjakan dan ditanggungjawabkan secara bersama-sama oleh organisasi. Terakhir solidaritas, CU didasarkan atas solidaritas dari setiap anggota organisasi sehingga dengan adanya solidaritas tersebut akan menjadi kekuatan tersendiri bagi CU untuk terus berjalan.

Dalam proses penataan produksi, modal sering menjadi hambatan bagi petani. Sehingga dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut. Mereka sering terjerat oleh bank dan rentenir yang selama ini menghisap kaum tani. Disinilah pentingnya keberadaan lembaga modal yang dimiliki oleh organisasi tani,” tutur Kinan.

Selanjutnya, Kisran Makati menjelaskan mengenai advokasi berjenjang yang dimulai dari desa. Advokasi ini dilakukan sebagai usaha penyelesaian konflik dan klaim hak atas tanah.

Advokasi merupakan suatu usaha pembelaan sistematis yang secara terorganisir untuk menekan suatu kebijakan publik secara bertahap maju. Advokasi sangat perlu sebab berangkat dari definisi yang dijelaskan bahwa sistem kerja yang terorganisir dari kebijakan publik,” papar Kisran.

Advokasi juga merupakan suatu usaha perubahan sosial melalui semua sistem dan saluran piranti demokrasi perwakilan dan kemudian melalui proses politik legalisasi dalam sistem yang berlaku,” sambung Kisran.

Diakhir kegiatan, peserta didorong untuk melakukan evaluasi kegiatan dan menyusun beberapa tindak lanjut ke depan. Dari berbagai organisasi dan peserta yang hadir, didapat beberapa bentuk tindak lanjut, diantaranya, penguatan organisasi, pendirian CU, penataan produksi seperti pembuatan pupuk organik, dan perencanaan model pertanian keluarga yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

Dari Konflik Agraria Menuju Pembangunan Pedesaaan

Gerakan reforma agraria adalah anak kandung dari konflik agraria. Ungkapan ini telah menjadi sebuah kesepakatan bersama diantara pelaku dan pejuang reforma agraria di tanah air. Artinya gerakan perjuangan hak atas tanah yang dilakukan oleh rakyat merupakan inisiatif yang datang karena mereka mengalami konflik atau tumpang tindih klaim dengan bebagai kebijakan yang diterbitkan pemerintah, baik itu oleh berbagai ragam izin konsesi maupun kebijakan pembangunan dalam sektor infrastruktur.

UPT Arongo dan beberapa basis tani anggota STKS yang tersebar di berbagai desa di Konawe Selatan merupakan korban dari keluarnya peraturan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan transmigrasi yang tidak mempunyai kajian dan analisis secara mendalam. Akhirnya, situasi ini berdampak kepada munculnya konflik antara rakyat dengan pemilik izin konsesi besar. Perjuangan yang dilakukan oleh STKS ialah aksi reaksi terhadap situasi yang terjadi. Rakyat merespon kondisi yang tidak menguntungkan bagi mereka dengan cara berkumpul, membangun organisasi dengan harapan mereka mampu mengkonsolidasikan kekuatan sebagai kekuatan melawan balik atas perampasan yang mereka alami.

Walaupun secara praktik, telah muncul respon dari rakyat atas situasi ketidakadilan yang mereka hadapi. Akan tetapi secara perencanaan, aksi reaksi tersebut tidaklah muncul dari pemikiran dan analisis perjuangan secara jangka panjang atau lebih tepatnya dilakukan secara sporadis.

Maksudnya, perjuangan yang dilakukan kaum tani diberbagai wilayah konflik belumlah dirancang dan dilakukan secara utuh. Di banyak tempat, perjuangan kaum tani di wilayah konflik hanya sebatas berjuang untuk merebut tanah mereka kembali.

Di sisi lain, perjuangan reforma agraria berbicara perjuangan secara holistik. Perjuangan yang didasari munculnya pertentangan klaim dan pelan-pelan bertransformasi menuju desa yang berdaulat secara sosial, ekonomi, budaya, wilayah dan pada akhirnya melahirkan kedaulatan di bidang politik dengan melalui beberapa tahapan kerja, yakni tata kuasa, tata guna, tata kelola (produksi), hingga tata distribusi dan konsumsi yang dilakukan secara partisipatif oleh rakyat di pedesaan.

Dari berbagai pengalaman selama bertahun-tahun dalam memperjuangkan terlaksananya reforma agraria secara utuh, KPA menilai bahwa gerakan menuju ke arah pembaruan tata guna, tata kelola, hingga tata distribusi dan konsumsi belum sepenuhnya dijalankan. Perjuangan reforma agraria di pedesaan masih didominasi oleh pekerjaan untuk merebut tata kuasa (hak atas tanah).

Namun demikian, langkah menuju kepada tahap yang labih tinggi (baca: pasca tata kuasa) harus segera direncanakan dan dilaksanakan di wilayah-wilayah konflik agraria tersebut. Guna menjawab tantangan itu, KPA menginisiasi dan mengusulkan apa yang disebut sebagai Damara. Damara merupakan suatu proses kombinasi dan sinergi antara pembaruan agraria dan pembangunan pedesaan. Damara lahir dari proses pengumpulan kepingan-kepingan pengalaman KPA selama melakukan pendampingan gerakan tani di lapangan. Berbagai ragam pengalaman tersebut dikonsolidasikan dalam satu frame pengatahuan yang menghasilkan kajian dan perencanaan secara mendalam.

Secara ideologis, Damara ditujukan untuk: (1) mendorong terjadinya transformasi agraria di pedesaan yang lebih berkeadilan, berkelanjutan dan mensejahterakan, yang menjadi dasar bagi terjadinya transformasi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pedesaan; (2) memulihkan ketimpangan struktur agraria di level desa, termasuk mendorong proses penyelesaian konflik agraria (desa konflik), yang menjadi dasar pemulihan hak ekonomi politik masyarakat pedesaan; (3) mendorong syarat-syarat keberlanjutan pertanian rakyat (rumah tangga keluarga) di pedesaan – regenerasi; (4) mengembangkan dan memperkuat potensi desa di sektor agraria, termasuk keberagaman potensi (sosial, ekonomi, budaya) serta kearifan lokal yang ada di desa; (5) menjadikan desa sebagai pusat produksi dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan mandiri.

Secara praktik, konsep ini memang terus diujicoba dan kembangkan. Pengalaman di Kulon Bambang adalah salah satu keberhasilan damara dalam segi praktik di lapangan. Implementasi-implementasi semacam ini terus dilaksanakan dan dikembangkan di beberapa titik lokasi konflik anggota KPA.

UPT Arongo dan beberapa wilayah konflik di Konawe Selatan yang merupakan basis dari STKS, menjadi salah satu tempat dilaksanakan konsep dan prakik damara tersebut. Beberapa tahapan telah dan sedang dilakukan. Advokasi penyelesaiaan konflik di level pemerintahan, pelatihan pemetaan partisipatif, pelatihan penataan produksi, lembaga permodalan. Kesemuanya ini ditopang dengan terus melakukan pendidikan-pendidikan kader reforma agraria sebagai kader dan pemuda desa yang akan menjalankan dan meneruskan tonggak estafet perjuangan reforma agraria dan pembangunan pedesaan di desa mereka masing-masing. (BW)

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *