931ec5b8-b081-44e8-80fd-2b1499836d9b

Mendorong Lokasi Prioritas Reforma Agraria dan Sistem Perkebunan yang Berkeadilan di Jambi

Jambi (kpa.or.id) – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama KPA wilayah Jambi menggelar konsolidasi gerakan reforma agrariabersama beberapa serikat tani anggota KPA di Jambi layaknya Serikat Tani Tebo (STT), Persatuan Petani Jambi (PPJ), dan Serikat Tani Batanghari. Hadir juga diantaranya perwakilan dari Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Oxfam Indonesia dan beberapa organisasi tani jaringan KPA. Konsolidasi yang bertempat di Mayang Baru, Jambi ini berlangsung Senin, (13/11) selama sehari penuh.

Beberapa situasi-situasi tantangan gerakan reforma agraria kontempores serta capaian-capaian advokasi di level nasional dan daerah dibahas dalam pertemuan ini, seperti 1) situasi nasional dan wilayah terkait kebijakan reforma agraria dan penyelesaian konflik serta kondisi gerakan reforma agraria; 2) mensosialisasikan inisiatif-inisiatif yang sedang didorong oleh organisasi KPA secara nasional; 3) membahas rencana kerja KPA di Jambi, terkait pengembangan desa maju reforma agraria dan kemitraan berkeadilan; dan 4) merumuskan rencana aksi bersama di tingkat wilayah.

Agenda dibuka langsung oleh Korwil KPA Jambi, Fransdody Tarumanegara dan dilanjutkan Ferry Widodo dari Departemen Penguatan Organisasi (PO) sekretariat nasional KPA mewakili Sekjend KPA, Dewi Kartika.

Mengawali pembicaraannya, Fransdody memaparkan perkembangan gerakan reforma agraria khususnya apa yang dilakukan KPA wilayah di Jambi. Beberapa hal yang dipaparkan dalam kesempatan ini, yakni perkembangan Desa Maju Reforma Agraria (DAMARA), bergabungnya SPB sebagai anggota KPA untuk wilayah Jambi hingga proses perkembangan advokasi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) di Jambi.

Memperkuat Lokasi Prioritas Lokasi Reforma Agraria

Saat ini, KPA tengah menginisiasi dan mendorong Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) untuk mengkritisi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang dinilai tidak sejalan dengan spirit reforma agraria sejati. Pasalnya, penetapan lokasi TORA tidak berdasarkan atas inisiatif organisasi masyarakat sipil dan serikat-serikat tani yang berada di wilayah konflik agraria (bottom up). Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi cenderung tidak mengakomodir penyelesaian konflik-konflik agraria sehingga dikhawatirkan tidak berjalan sesuai tujuan RA sejati itu sendiri, diantaranya menyelesaikan konflik, mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, dan memperkuat hak petani atas tanah.

Sejatinya, LPRA yang tengah didorong KPA merupakan solusi di tengah ketidakpastian pelaksanaan reforma agraria sejauh ini. Alasannya, LPRA merupakan lokasi-lokasi yang secara kategori telah memenuhi syarat reforma agraria, seperti sedang berkonflik, mempunyai serikat/organisasi tani, telah digarap secara penuh oleh petani secara mandiri.

KPA telah berhasil melakukan pendataan LPRA di 409 lokasi konflik dan tersebar di 19 provinsi dengan luasan 643.616 hektar dengan melibatkan 136.804 KK. Dengan asumsi satu KK rata-rata empat orang, artinya ada setengah juta lebih manusia (petani) saat ini tengah menghadapi ketidakpastian terkait hak mereka atas tanah. Angka ini pun kemungkinan akan bertambah besar. Pasalnya, masih ada sedikitnya 1.502.600 hektar potensi LPRA untuk tahap kedua.

Pendataan LPRA merupakan praktik reforma agraria dari bawah yang coba diidorong KPA, yang mana prosesnya langsung diinisiasi oleh 77 serikat tani dan organisasi masyarakat sipil anggota KPA di berbagai wilayah.

Di Jambi sendiri, untuk tahap pertama terdapat 20 lokasi LPRA dengan total luasan 11.201 hektar (red: hutan dan non-hutan). Angka tersebut menjadi alat tawar oleh KPA wilayah Jambi  guna terus mendorong penyelesaian konflik di tingkat daerah.

Membangun Sistem Perkebunan yang Berkeadilan

Masifnya perkembangan perkebunan skala besar utamanya sawit di Indonesia berbanding lurus dengan konflik agraria yang terus meningkat. Sebagai provinsi yang mempunyai luasan perkebunan sawit yang cukup besar, Jambi juga menjadi salah satu provinsi yang rentan terjadinya konflik agraria sebagai imbas  dari cepatnya pertumbuhan perkebunan sawit tersebut.

Walaupun diklaim sebagai salah satu komoditas penyumbang terbesar devisa Negara, pemerintah tidak bisa menutup mata bahwa ekspansi dan perluasan perkebunan sawit oleh korporasi-korporasi skala besar ini juga menjadi salah satu penyebab utama konflik agraria.

Kurun waktu 2016 saja, KPA mencatat telah terjadi 163 konflik di atas lahan seluas 601.680 hektar di sektor perkebunan. Sebagian besar konflik tersebut terjadi di area perkebunan sawit, utamanya yang dimiliki korporasi skala besar.

Menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, setiap tahun, angka penguasaan tanah bagi perkebunan kelapa sawit terus merangkak naik. Dalam 5 tahun terakhir saja, telah bertambah 3 juta hektar luas lahan perkebunan kelapa sawit. Fakta ini menunjukkan bahwa moratorium yang diberlakukan pemerintahan Jokowi-JK belum mampu membendung libido ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Pemberian HGU oleh Kementrian ATR/BPN menjadi penyebab utama. Menurut data yang mereka rilis, pada tahun 2013, terdapat 26.366.788 bidang tanah yang bersertifikat di Indonesia dengan luas 72.954.190 hektar. Di dalamnya terdapat 10.368 sertifikat HGU, namun luasannya mencapai 46 % atau sekitar 33.5 juta hektar dari tanah bersertifikat tersebut. Artinya HGU yang diberikan didominasi oleh perusahaan kelapa sawit skala besar.

Di tengah carut marut situasi di atas, DPR RI justru mendorong RUU Perkelapasawitan yang dinilai anti terhadap kesejahteraan petani, utamanya buruh tani dan petani plasma. Pasalnya, semangat yang diusung rancangan peraturan ini lebih condong kepada perlindungan industri perkebunan sawit ketimbang buruh, petani mandiri dan plasma sawit.

Situasi ini bukannya tidak direspon berbagai pihak. Pemerintah dan para korporasi pun telah membentuk sistem  kerjasama antara perusahaan dengan petani dengan menawarkan skema kemitraan. Namun kemitraan yang ditawarkan tersebut belum menjawab problem ketimpangan struktur agraria yang terjadi di lapangan. Program tersebut justru semakin melegitimasi ketergantungan buruh tani dan petani plasma kepada dominasi korporasi.

Oleh karna itu, organisasi masyarakat sipil perlu menginisiasi skema yang lebih berkeadilan di sektor perkebunan. KPA sendiri telah  mempersiapkan sistem pendukung bagi serikat/organisasi tani anggota  yang berkonflik dengan pihak perusahaan perkebunan (swasta) dan telah dilakukan tahapan-tahapan awalnya sejak tahun 2015 dengan menerapkan 9 prinsip kemitraan berkeadilan.

Prinsip-prinsip inilah yang menjadi panduan dan arahan utama KPA. Singkat kata, model kemitraan yang hendak ditawarkan haruslah betul-betul sesuai dengan prinsip reforma agraria. Hilirisasi peran perusahaan di sektor pengolahan hasil panen petani dan distribusi hasil menjadi nilai yang penting untuk menekankan prinsip keadilan,  sebagai salah satu indikator bahwa transformasi yang diharapkan telah terbangun.

Prinsip-prinsip tersebut, menjadi nilai-nilai dasar termasuk indikator untuk membangun peta jalan bagi pembangunan Desa Maju Reforma Agraria (DAMARA) di sektor perkebunan, khususnya di lokasi-lokasi garapan serikat/organisasi tani anggota KPA. (BW)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *