WhatsApp Image 2017-08-15 at 2.23.07 PM

Mempercepat dan Meluruskan Pelaksanaan Tanah Objek Reforma Agraria

Jakarta (kpa.or.id) – Kementrian ATR/BPN beserta KSP menggelar pertemuan dengan beberapa organisasi masyarakat sipiil guna membahas tentang tata cara pendaftaran potensi TORA oleh masyarakat sipil, Kamis,(10/8). Selain itu, kesempatan ini juga ditujukan guna membahas dan merespon lokasi prioritas usulan masyarakat sipil di mana KPA termasuk di dalamnya bersama SPI, AMAN, dan API yang telah diterima oleh Kementrian ATR/BPN.

Hadir dalam diskusi ini ialah Pokja II tim Reforma Agrarian serta Usep Setiawan dari KSP. Sementara organisasi masyarakat sipil diantaranya, Henri Saragih (SPI), Rukka Simboliggi (AMAN), Deny Rahadian (JKPP), Serta Dewi Kartika dan Roni Septian (KPA).

Guna mempercepat pelaksanaan TORA, pemerintah telah membentuk tim Reforma Agraria yang dikomandoi oleh Kementrian Kordinator Perekonomian yang terdiri dari tiga Pokja, yakni, 1) Pokja I pelepasan kawasan hutan dan perhutanan sosial yang diketuai oleh KLHK, 2) Pokja II redistribusi dan legalisasi TORA yang diketuai Kementrian ATR/BPN, dan 3) Pokja III pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diketuai oleh Kementrian Desa PDTT.

Diskusi kali dititikberatkan untuk membahas mekanisme dan bentuk kerjasama antara pemerintah dalam hal ini kementerian ATR/BPN bersama masyarakat sipil atas penentuan lokasi-lokasi prioritas pelaksanaan reforma agraria.

KPA sendiri sebelumnya sudah melakukan putaran konsolidasi lokasi prioritas di Jawa-Bali, Sulawesi dan terakhir di Sumatra. Sebanyak 621.656 hektar lahan yang tersebar di 343 lokasi dengan cakupan 18 provinsi dan 97 kabupaten/kota di seluruh Indonesia telah berhasil diidentifikasi. Data prioritas ini juga telah diserahkan kepada Kementrian ATR//BPN dan Kementrian LHK di masing-masing putarannya.

Pengajuan lokasi-lokasi di atas bukan tanpa alasan. Proses sertifikasi dan redistribusi yang telah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini masih bersifat top down dan diputuskan sepihak sehingga besar potensi untuk salah sasaran.

Atas dasar itulah KPA menginisiasi adanya pengajuan lokasi-lokasi yang dikuasai anggota-anggota KPA yang telah memenuhi syarat reforma agraria sejati seperti lokasi yang memiliki ketimpangan penguasaan tanah, masih dalam konflik, sudah digarap penuh, memiliki dukungan politik dan hukum dari pemerinta terkait maupun lembaga lainnya.

Dalam kesempatannya, Sekjend KPA, Dewi Kartika menegaskan bahwa kita harus merespon kampanye-kampanye anti land reform. Kejadian yang terjadi selama ini di mana objek land reform tidak bermanfaat secara maksmimal bukan karna kesalahan petaninya, namun karena redistribusi objeknya tersebut tidak tepat sasaran.

Itulah mengapa pentingnya melibatkan para petani dalam pelaksanaan reforma agraria ini. Karena merekalah yang paling tau mana subjek dan mana objeknya,” sambung Dewi.

Hasil dari pertemuan ini ialah kedua pihak menyepakati bahwa ke depan akan ada pertemuan bilateral setiap minggu antara Pokja II, yakni kolaborasi antara KPA dan Kementrian ATR/BPN dengan organisasi masyarakat sipil guna membahas, memverifikasi, menganalisis data lokasi prioritas yang sudah didaftarkan.

Pertemuan mingguan ini akan menentukan lokasi-lokasi yang paling prioritas secara bertahap dengan melakukan identifikasi status konflik mulai dari yang paling mudah hingga yang tersulit dari segi penyelesaiannya. (BW)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *