WhatsApp Image 2017-08-09 at 7.17.21 PM

Lokasi Prioritas Reforma Agraria, Salah Satu Cara Kritisi TORA

Medan (kpa.or.id) Hari ke-2, Selasa (8/8), Konsolidasi Lokasi Prioritas Reforma Agraria Region Sumatra dilanjutkan untuk membahas perkembangan reforma agraria Jokowi, sekaligus proses verifikasi terakhir data-data lokasi prioritas reforma agraria region Sumatra yang akan diusulkan KPA bersama anggotanya secara resmi ke pemerintah.

Konsolidasi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) beranjak dari pemikiran agar Jokowi tidak salah sasaran, baik obyek maupun subyek dalam menjalankan reforma agraria.

Lokasi prioritas yang telah kita selenggarakan di Jawa-Bali, Sulawesi dan saat ini Sumatera ialah salah satu cara KPA untuk mengkritisi mengkritisi TORA versi pemerintah,” tutur Dewi Kartika, Sekjend KPA.

Lokasi prioritas ini merupakan wilayah-wilayah konflik agraria yang selama ini dihadapi dan diadvokasi oleh KPA bersama anggota. Konsolidasi LPRA juga membuka bagi non-anggota atau jaringan. Proses pengumpulan data dengan format yang disepakati telah berjalan sejak Oktober 2017 mulai dari dari tingkat tapak hingga masuk ke KPA di tingkat nasional.

Setelah sebelumnya menggelar dua kali putaran konsolidasi, yakni Region Jawa-Bali dan Sulawesi. Saat ini, giliran Sumatra yang menggelar konsolidasi lokasi prioritas reforma agraria.

Konflik agraria masih menjadi PR besar bagi Sumatera hingga saat ini. Masifnya ekspansi perkebunan skala besar masih menjadi faktor utama penyebab konflik. Dari Catatan Akhir Tahun KPA 2016, 450 konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun tersebut, empat provinsi di Sumatera menempati  empat besar konflik agraria tertinggi, yakni Riau (posisi ke-1), Sumatera Utara (posisi ke-4), Aceh (posisi ke-5), dan Sumatera Selatan di posisi ke-6.

Gambaran tersebut semakin memperjelas masifnya konflik agraria di pulau Sumatera. Dari hasil pengumpulan data selama beberapa bulan terakhir yang dilakukan KPA dan anggota organisasi di 7 (tujuh) provinsi di Sumatra telah terkumpul untuk Tahap I seluas 366.927 hektar tanah dengan melibatkan 26.640 KK yang tersebar di 150 lokasi, 35 kabupaten, dan 7 provinsi di Sumatera.

Luasan ini terbagi dari wilayah non-hutan dengan luasan 306.932 hektar dan wilayah hutan dengan luas 59.995 hektar. Diantara konfliik agraria di atas, terdapat beberapa pihak yang terlibat atau berhadapan dengan masyarakat dalam konflik, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pihak swasta, hingga militer dan kepolisian.

Di wilayah hutan, aktor konflik didominasi oleh pihak swasta dengan jumlah 38, diikuti pemerintah daerah (5) dan pemerintah nasional (1). Sementara untuk wilayah non-hutan didominasi oleh PTPN (83), swasta/HGU (19) dan pabrik pengolahan/HGB (1).

Lokasi prioritas merupakan upaya kritis terhadap TORA pemerintah yang masih bersifat top down dan diputuskan sepihak. Padahal reforma agraria yang genuine, prasyarat keberhasilannya adalah melibatkan rakyat sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi.

Lebih lanjut, Dewi Kartika dalam pemaparannya menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada kesungguhan pemerintah untuk menjalankan reforma agraria secara utuh. Belum ada kriteria TORA yang disepakati bersama, masing-masing kementerian menetapkan TORA tanpa mengacu pada tujuan dan prinsip RA, hingga kecil kemungkinannya TORA tersebut beririsan dengan masalah-masalah agraria di lapangan, khususnya konflik agraria. Begitu pun ketiadaan tata laksana yang sistematis dari pusat hingga daerah dalam menjalankan RA, termasuk mekanisme penerimaan usulan TORA dari bawah (bottom-up process) belum ada.

Kementrian ATR/BPN hingga saat ini belum menetapkan kriteria TORA mereka. Baru pihak KLHK yang berani membuka kriteria TORA dari pelepasan kawasan hutan, meskipun beberapa kriteria tersebut patut dikritisi karena bertentangan dengan prinsip reforma agraria itu sendiri, salah satunya kriteria 20% berasal dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, ini jelas akan memperparah ketimpangan struktur agraria. “Artinya ada 80%-nya, yang lagi-lagi dialokasikan untuk korporasi,” ungkap Dewi.

Hal lain, perlu dipisahkan secara jelas konsekuensi hukum skema-skema yang sedang disediakan oleh pemerintah. Pemerintah berupaya menggabungkan perhutanan sosial masuk ke dalam kebijakan reforma agraria. Kedua skema ini positif, namun antara RA dan skema PS mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda, antara alas hak milik secara penuh dengan hak ijin atau “meminjam” kawasan hutan untuk dikelola dalam waktu tertentu. Hal ini harus dipahami secara utuh, utamanya oleh gerakan sosial sehingga tidak campur-aduk sebagai pilihan (alternatif) model semata. Di Jawa misalnya, ini menjadi kontraproduktif bagi gerakan tani yang selama ini konsisten memperjuangkan RA dan berkonflik dengan Perhutani, karena kembali skema PS yang ditawarkan. Termasuk Lampung dan Bali, ditutup kemungkinan TORA dari pelepasan kawasan hutan.

Jangan sampai wilayah-wilayah yang sudah dikuasasi dan digarap penuh oleh rakyat dan serikat, telah menjadi pemukiman, sawah, ladang, kebun subur rakyat, ada fasilitas umum dan fasilitas sosial dan sudah menjadi desa definitif dijadikan sebagai objek PS. Ini merupakan kemunduran yang jauh dari perjuangan reforma agraria. Pada 2014 lalu kita mengusung agenda RA sejak masa transisi SBY ke Jokowi melalui Buku Putih Reforma Agraria, karena kita sadar model-model yang ada tidak menyembuhkan akar masalah ketimpangan dan konflik,” tutup Dewi.

Harun Nuh, salah satu Dewan Nasional (DN) KPA menguatkan pernyataan Dewi dengan mengkritisi beberapa kebijakan RA Jokowi dan tindakan yang diambil beberapa pegiat reforma agraria baik di nasional dan daerah dalam menyikapinya. Perjuangan agraria itu harus konsisten dan ideologis, yakni tanah untuk rakyat,” tegas harun

Kalau perjuangan tanah adat harus konsisten di tanah adat, begitupun sebalinya dengan perjuangan TORA. Jangan sampai dengan adanya skema PS ini kita yang awalnya berjuang untuk tanah adat malah mengambil skema PS tersebut. Ini merupakan kemunduran untuk perjuangan reforma agraria,” tambah Harun.

Lebih jauh, ada kemandegan yang terjadi di pemerintah Jokowi dalam melaksanakan reforma agraria, di satu sisi perpres reforma agraria hingga saat ini tak kunjung ditandatangani Presiden. Sementara di sisi lain, Presiden telah melaksanakan beberapa kali seremonial sertifkasi tanah di beberapa titik di tanah air yang diklaim sebagai reforma agraria.

Kondisi ini seperti mengulang cerita era pemerintahan SBY, di mana perpres reforma agraria tak kunjung ditandatangani hingga akhir pemerintahannya. Sementara, ia mengklaim bahwa telah melakukan reforma agraria.

Konsolidasi LPRA KPA bersama anggota dan jaringan yang tergabung adalah upaya gerakan RA mempercepat, sekaligus meluruskan pelaksanaan RA agar RA selamat sampai tujuan,” tutup Dewi. (BW)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *