WhatsApp Image 2017-05-15 at 8.33.59 AM

Laporan dari Konsolidasi Lokasi Prioritas Reforma Agraria Region Sulawesi

Kendari (kpa.or.id) – Setelah menggelar konsolidasi lokasi prioritas reforma agrarian Jawa – Bali awal Maret lalu. Kali ini KPA kembali menggelar Konsolidasi Lokasi Prioritas Reforma Agraria Region Sulawesi. Agenda yang berlangsung selama dua hari dari Senin, (15/5) higga Selasa, (16/5) ini ditujukan dalam rangka menjalankan reforma agraria atas inisiatif rakyat (agrarian reform by leverage) di pulau Sulawesi.

Bertempat di Kendari, Sulawesi Tenggara, agenda yang berlangsung selama dua hari ini dihadiri oleh serikat-serikat tani anggota KPA se-Sulawesi untuk mengkonsolidasikan dan mengidentifikasi wilayah-wilayah garapan mereka yang saat ini sedang berkonflik baik itu dengan Negara maupun pihak swasta. Hadir juga dalam agenda ini perwakilan dari pemerintahan baik nasional maupun daerah, diantaranya Kantor Staf Presiden (KSP),Kementerian ATR, Kemetrian LHK, Kementrian Desa PDT dan intstansi-instansi pertanahan serta kehutanan se-Sulawesi.

Wilayah Konflik dan Penggarap Sebagai Prioritas Reforma Agraria

Hari pertama, Senin, (15/5) rangkaian acara difokuskan untuk konsolidasi internal antara KPA dengan serikat-serikat tani yang tersebar di seluruh Sulawesi guna menkonsolidasikan dan mengidentifikasi wilayah-wilayah garapan mereka yang akan diusulkan menjadi lokasi prioritas reforma agraria dalam skema kebijakan TORA pemerintah.

Roni Septian, staf advokasi kebijakan KPA selaku tim lokasi prioritas KPA menjabarkan sedikitnya terdapat 58 lokasi prioritas reforma agraria yang tersebar di 4 provinsi, yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan dengan total lahan seluas 179.916 hektar. Jumlah ini terbagi atas kawasan non-hutan seluas 119.385 Ha dan kawasan hutan seluas 60.531 Ha”.

Jokowi dalam kampanyenya telah menetapkan reforma agraria sebagai salah satu program prioritasnya dengan dimasukkan ke dalam program Nawacita melalui redistribusi tanah dan sertifikasi dengan target 9 juta hektar.

Bahkan agenda ini telah dikuatkan melalui Perpres No. 45 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 di mana reforma agraria menjadi salah satu prioritas nasional dalam pembangunan Indonesia dimulai tahun ini.

Namun sejauh ini, target tersebut masuh jauh dari harapan. Memasuki tiga tahun kepemimpinannya, tidak sampai 10 % yang telah terealisasi dari angka 9 juta hektar di atas.

Reforma agraria sebagai prioritas pembangunan nasional dalam rangka mengurangi kemiskinan dan ketimpangan penguasaan lahan menjadi sangat relevan melihat konteks situasi nasional saat ini. Hal ini mengingat situasi ketimpangan dan kemiskinan di pedesaan dan perkotaan semakin dalam dan parah.

Per-Maret 2016, laporan BPS menunjukkan bahwa desa masih menjadi penyumbang angka kemiskinan di tanah air. Tercatat sebanyak 17,67 juta penduduk miskin hidup di desa. Sedangkan 10,34 juta penduduk miskin hidup di kota.

Sementara, Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 2,40 di tahun 2015 menjadi 2,74 di tahun 2016. Kemudian Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,67 pada tahun 2015 menjadi 0,79 di tahun 2016.

Jawa tercatat sebagai pulau dengan populai penduduk berpendapatam rendah tertinggi. Hal ini disebabkan salah satunya banyaknya jumlah penduduk, sementara ketersediaan lahan-lahan garapan semakin terbatas.

Fenomena ini diperkuat dengan angka konflik agraria dalam dua tahun kepemimpinan Jokowi yang terus meningkat. KPA mencatat dari 252 angka konflik pada tahun 2016 naik siginifikan menjadi 450 di tahun 2016. Bahkan luasannya konflik naik hampir 200 % dari 400.430 hektar tahun 2015 menjadi 1.265.027 hektar di tahun 2016.

Dari 450 kejadian konflik agraria di tahun 2016, 45 atau 10 % dari total konflik tersebut berada di Sulawesi. Meskipun angka konflik didominasi oleh Jawa dan Sumatra, bukan berart reforma agraria di Sulawesi tidak menjadi penting.

Logikanya, dengan jarak yang sangat dekat pemerintahan nasional, konflik di Jawa masih tinggi tanpa ada proses penyelesaian yang memadai. Apalagi konflik agraria di Sulawesi yang sangat jauh dari pusat kebijakan nasional tersebut.

Kalau diperhatikan, hampir seluruh provinsi di pulau ini mengalami krisis agraria berupa perampasan tanah karena ekspansi perkebunan dan pertambangan. Situasi ini semakin ini runyam dengan program transmigrasi yang kerap melahirkan konflik baru karena tidak diurus dengan baik.

Konflik-konflik ini akhirnya menjadi kasus-kasus menahun karna tidak pernah menjadi prioritas untuk diselesaikan. Bisa dilihat beragam konflik bertebaran dari Utara hingga ke Selatan. Konflik PLTA Seko, Konflik Transmigrasi Arongo, Konawe Selatan, Kasus Tambang di Dongi-dongi, Konglik perkebunan Bohotokong, hingga terbaru konflik di Tiberias, Sulawesi Utara.

Torop Rudendi, Koordinator KPA wilayah Sultra menyebutkan pentingnya melaksanakan reforma agraria di Sulawesi karena sudah terlalu banyak konflik dan tingginya monopoli sumber agraria oleh korporasi dan elit-elit daerah yang menyebabkan tingkat kemiskinan semakin tinggi.

“Kondisi ini sudah bisa dikategorikan sebagai daerah darurat agraria”. tegasnya

Menjalankan Reforma Agraria Sejati di Sulawesi

Hari kedua, Selasa, (16/5), konsolidasi dilanjutkan dengan tema “Lokakarya Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria Region Sulawesi”. Rangkaian acara hari kedua ini merupakan kerjasama KPA dengan KSP dengan juga mengikutsertakan beberapa kementrian terkait, seperti Kementrian ATR/BPN, KLHK, Kemendesa, BPN wilayah dan dinas kehutanan se-Sulawesi.

Pertemuan antara masyarakat sipil dengan lembaga pemeritahan ini dimaksudkan untuk mendorong agar pemerintah melaksanakan reforma agraria di lokasi-lokasi prioritas yang telah ditetapkan KPA bersama serikat-serikat tani yang merupakan hasil pendataan beberapa bula terakhir. Sekaligus menemukan model pelaksanaan reforma agraria di Sulawesi yang selaras dengan pembangunan pedesaaan, pertanian dan kehutanan.

Konsolidasi dan lokakarya ini sangat penting agar bisa terhindar dari kesalahan yang selama ini dikhawatirkan pemerintah seperti praktek jual-beli tanah hasil redistribusi atau tidak dikelolah dengan baik oleh si penerima manfaat.

Kasus-kasus ini terjadi merupakan buntut dari kebijakan pemerintah sendiri yang selama ini tidak melibatkan masyarakat sipil dalam menentukan lokasi, penerima manfaat, dan model-model implementasi di lapangan yang tepat sasaran.

Sekjend KPA, Dewi Kartika mengatakan, penetapan lokasi TORA oleh pemerintah harus terus dikawal agar selaras dengan lokasi-lokasi prioritas dari KPA, sehingga tepat sasaran dan mampu menyelesaikan konflik.

Penetapan TORA yang cenderung minim pelibatan organisasi tani secara langsung akan membuka peluang salah sasaran saat diimplementasikan. Hal ini yang harus dipastikan dan terus dikawal agar TORA tepat sasaran.”

Dalam rangkaian acara ini, KPA juga memberikan data lokasi prioritas reforma agrarian se-Sulawesi yang telah terdata atas kerjasama KPA dengan serikat-serikat tani selama ini. Setelah itu, data-data ini akan didorong untuk segera ditindaklanjuti di wilayah masih-masing agar segera direalisasikan.

Torop Rudendi berharap, agar segera dibentuk gugus tugas di wilayah Sulawesi yang melibatkan komunitas dan pegiat reforma agraria, sehingga pelaksanaan reforma agraria Jokowi mampu menyelesaikan konflik dan memangkas ketimpangan struktur penguasaan lahan yang ada”, (AL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *