WhatsApp Image 2017-10-27 at 10.17.56 AM

Laporan dari konferensi tenurial 2017; Hari terakhir

Seluruh rangkaian konferensi telah berakhir pada sore hari ini. Meskipun ada beberapa catatan namun keseluruhan rangkaian acara berjalan dengan baik dengan partisipasi penuh dari masyarakat sipil (organisasi rakyat berbasis tani, berbasis masyarakat adat, LSM , Akademis serta Media) dan Pemerintah (kedua kementrian LHK & ATR, serta 2 pimpinan daerah). Hasil-hasil diskusi panel telah diplenokan sejak dari pagi hingga siang hari ini.

Dalam Pleno III mengulas mengenai Inovasi Kebijakan Reforma agraria dan Perhutanan Sosial, menghadirkan beberapa narasumber seperti Dr. Hadi Daryanto Dirjend PSKL, Ir Wiratno Dirjen KSDAE, Dr. Putera Prathama Dirjen PHPL, Ir Yuyu Rahayu Dirjen PKPL, Muhamad Irwan Bupati Sigi, Prof San Afri Awang, dan dari masyarakat sipil diwkili oleh Dewi Kartika. Dalam kesempatan ini para narasumber masih berbicara mengenai normatif kebijakan dan pelaksanaan RA dan PS, namun Dewi Kartika memberikan penegasan bahwa LPRA sebagai jalan yg jelas utk meluruskan dan mempercepat pelaksanaan RA di Indonesia.

Beberapa catatan kesimpulan yang diterbitkan oleh penyelenggara konferensi ini adalah: Pertama, tanah dan sumberdaya alam lainnya di satu sisi jumlahnya terbatas, di sisi lain sangat terkait dengan ruang hidup dan hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat yang jumlahnya terus meningkat. Namun demikian, dengan akumulasi persoalan masa lalu, sistem penguasaan, penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatannya yang telah berjalan selama ini terlanjur mengadirkan ketidak-adilan sosial, menyebabkan terjadinya konflik maupun tidak terlindunginya masyarakat adat dan lokal, selain juga menurunkan fungsi-fungsi lingkungan hidup;

Kedua, masalah tenurial tersebut telah menjadi perhatian pemerintah, masyarakat sipil, serta dunia usaha untuk diselesaikan, baik yang tercermin dalam pernyataan sebagai komitmen dalam Konferensi Tenurial ini, maupun kebijakan baru yang sudah ada dan yang sedang dijalankan.

Ketiga, masih terdapat gap antara kebijakan di tingkat nasional dengan pelaksanaan kebijakan itu di tingkat praksis; antara lain berupa lambatnya respon pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu sendiri, respon swasta maupun pengelola hutan/lahan di lapangan yang masih terbatas.

Keempat, ruang lingkup pelaksanaan perhutanan sosial, penetapan hutan adat, maupun pelaksanaan reforma agraria tidak dapat dilaksanakan secara parsial, sebaliknya perlu dikaitkan dengan upaya memperbaiki ketimpangan struktur agraria yang diikuti dengan pemberdayaan masyarakat lebih luas di berbagai fungsi kawasan; konservasi, lindung maupun produksi serta dijalankan diluar kawasan hutan, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, dari Aceh sampai Papua, baik di wilayah daratan maupun perairan serta pulau pulau kecil. Sejauh ini masih terdapat masalah hak dan akses masyarakat terhadap infrastruktur maupun sumber-sumber ekonomi, pendidikan maupun informasi dan pengetahuan, sehingga menjadi hambatan untuk mewujudkan kemandiriannya.

Kelima, upaya percepatan penyelesaian masalah tenurial, tidak terlepas dari upaya perbaikan sistem perizinan pemanfaatan sumberdaya alam maupun penetapan alokasi ruang, pencegahan dan pengendalian korupsi, jaringan kekuasaan yang menghambat perbaikan, peningkatkan partisipasi maupun keterbukaan informasi bagi publik serta kelembagaan penyelesaian konflik yang menyeluruh.

Konferensi yang diharapkan mampu menghasilkan peta jalan yang bisa menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan dan terobosan mandeknya reforma agraria dan keadilan tenurial di Indonesia ini telah sampai pada acara akhir. Selanjutnya tugas organisasi masuarakat sipil akan mengawasi dan memastikan implementasi tidak melenceng dari jalur yang telah dibicarakan dalam konferensi ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *