IMG_5554

Kriminalisasi, Kado Hari Tani untuk Petani Sragen.

Sragen (kpa.or.id) – Belum genap seminggu pasca peringatan hari lahir UUPA 1960 ke-57 dan Hari Tani Nasional 2017. Petani di tanah air kembali mendapat perlakuan buruk oleh pemerintahan Jokowi-JK. Sunarji, petani Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS) asal Sragen mendapat surat panggilan dari pihak Kepolisian. Ia diminta mendatangi kantor Polres Sragen hari Jum’at, 6 Oktober 2017 guna dimintai keterangan.

Sunarji dimintai ketengan sebagai saksi atas dugaan tindak pidana yakni mengerjakan atau menduduki lahan perkebunan tanpa hak/secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (a) UURI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pemanggilan ini merupakan tindaklanjut dari laporan PTPN IX kepada Polres Sragen

Sunarji sendiri bukan kali ini saja mengalami kriminalisasi. Tahun 2012 silam, ia terpaksa mendekam di balik jeruji besi selama 1,5 tahun karna dituduh melakukan penganiayaan oleh PTPN IX. Gesekan-gesekan antara FPPKS organisasi di mana Sunarji bernaung dengan PTPN IX ini terus berlangsung hingga sekarang, baik itu dalam skala kecil maupun besar.

Ihwal konflik terkait tanah terlantar eks-HGU PTPN IX di Sambirejo, Sragen yang digarap oleh kurang lebih 800 petani FPPKS dikarenakan HGU PTPN IX tersebut telah habis masa berlakunya pada tahun 2006 dan tidak diperpanjang. Namun dalam perjalanannya, PTPN IX kerap melakukan melakukan intimidasi, termasuk kriminalisasi kepada petani yang menggarap di atas eks HGU tersebut seperti yang dialami Sunarji.

Ketika dikonfirmasi, Sunarji menyatakan akan menghadiri panggilan tersebut. Ia juga akan menjabarkan duduk perkara persoalan ini dan akan menjelaskan kepada pihak Polres bahwa tuduhan di atas tidak mendasar sama sekali.

Sunarji tidak sendiri, ia nanti akan ditemani oleh seluruh petani penggarap FPPKS didampingi oleh KPA Jateng, API Jateng, Walhi Jateng, LBH Semarang, LBH Jogya, dan YAPHI Solo sebagai pendamping hukum. Petani FPPKS akan mendatangi Polres Sragen. Para petani merasa telah karna selalu dipermainkan oleh salah satu badan usaha milik Negara tersebut.

Purwanto, Korwil KPA Jateng mengatakan bahwa petani dan para pendamping sudah siap untuk mendatangi Polres Sragen guna menemani Sunarji besok.

Pemanggilan yang ini jelas tidak berdasar, karna tanah yang diklaim PTPN IX tersebut sudah berstatus tanah terlantar sehingga tidak jelas klaimnya.” Ujar Purwanto.

Bukan sekali ini saja, sebelumnya petani FPPKS sudah sering mengalami perlakukan serupa oleh pihak PTPN IX sehingga sering terjadi gesekan di antara dua pihak. Oleh sebab itu, besok kami akan mendatangani Polres Sragen bersama-sama petani sebagai bentuk dukungan penuh terhadap mbah Narji,” tambahnya.

Tahun lalu, petani FPPKS dibubarkan ketika melakukan pelatihan reforma agraria dan pemetaan partisipatif. Saat itu dua petani dijemput paksa oleh pihak kepolisian ketika sedang melakukan pelatihan pemetaan partisipatif di lapangan. Bahkan mereka sempat diintimidasi dengan tuduhan komunis.

Aspirasi Petani Berbalas Kriminalisasi

Tanggal 24 September 2017 kemarin, para petani turun ke jalan dalam rangka memperingati hari tani nasional. Hal serupa juga dilakukan oleh para petani di Jawa Tengah. Momen ini dianfaatkan para petani guna menyampaikan aspirasi kepada pemerintah nasional maupun daerah terkait maraknya konflik agraria yang semakin memperburuk kondisi petani di berbagai penjuru di tanah air.

Salah satu asprirasi dan tuntuntan yang dilayangkan pada yakni kasus kriminalisasi. Bukan tanpa sebab, selama Jokowi-JK memimpin pemerintahan, tidak ada indikasi kasus kriminalisasi akan berhenti. Menurut catatan KPA, sepanjang tahun 2015-2016 sedikitnya 455 petani telah dikriminalisasi/ditahan, 229 petani mengalami kekerasan/tertembak, dan 18 orang tewas di wilayah-wilayah konflik agraria.

Kasus-kasus kriminalisasi petani dan pejuang agraria tersebut diperkirakan akan teru bertambah. Maraknya proses pembangunan dan pembukaan izin-izin konsesi tanpa memikirkan nasib masyarakat dan petani yang berada di atasnya menjadi salah satu penyebab.

Dalam tiga bulan terakhir saja, sudah empat kali kasus kriminalisasi menguap di Jawa Tengah. Sebelumnya ada petani Sumur Pitu yang ditahan, Joko Prianto, Sudjana, dan yang terakhir ini Sunarji. Kasus-kasus kriminalisasi ini merupakan akibat dari tumpang tindih kebijakan di sektor agraria yang akhirnya berdampak kepada petani dan masyarakat.

Belum genap sebulan aspirasi-aspirasi dan tuntutan tersebut dilayangkan. Berharap pemerintah  segera menyelesaikan konflik yang sedang mereka hadapi. Namun kenyataannya suara-suara tersebut hanya berbalas praktek-praktek kriminalisasi yang tak kunjung berhenti. (BW)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *