WhatsApp Image 2017-04-11 at 12.30.38 PM

KPA Sultra Bersama Serikat Tani Konawe Selatan Bangun Basis Tani di Rakawuta

Konawe Selatan (kpa.or.id) – Gerakan Reforma Agraria Sejati mensyaratkan beberapa faktor, satu diantaranya ialah organisasi tani yang kuat dan besar. Tanpa itu gerakan reforma agraria atas inisiatif rakyat yang dicitakan selama ini bakal sulit dicapai. Bahkan  dalam politik kebijakan sangat riskan untuk dipolitisir oleh segelintir pihak yang mengakibatkan kebijakan reforma agraria menjadi salah arah.

Menydari situasi tersebut, basis-basis tani KPA yang tersebar di beberapa wilayah di tanah air terus memperluas gerakan RA dengan terus membangun serikat/organisasi tani di level akar rumput.

Senin, (10/4) lalu, KPA Wilayah Sulawesi Tenggara bersama sala satu serikat tani KPA di Konawe Selatan, yakni Serikat Tani Konawe Selatan (STKS) mengadakan pertemuan dengan Petani di Desa Rakawuta, Kecamatan Mowali, Kabupaten Konawe Selatan. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan RA dan pembentukan organisasi tani Rakawuta yang nantinya akan menjadi ranting STKS di desa tersebut.

Pertemuan ini dihadiri 42 orang warga dan Kepala Desa Rakawuta serta beberapa perwakilan dari desa tentangga yakni Desa Wuwura, Desa Lamelara, Desa Wonua Monapa yang juga korban penggusuran PT Merbau Indah Raya di Kecamatan Mowila. Sementara itu, KPA diwakili oleh Torop Rudendi sebagai kordintor KPA wilayah Sultra.

Desa Rakawuta bersama beberapa desa tetangga mereka saat ini sedang mengalami konflik lahan dengan PT. Merbau Indah Raya. Perusahaan yang juga melakukan perampasan lahan di Desa Laikandonga, Kecamatan Ranomeeto yang juga merupakan desa transmigrasi. STKS sendiri awalnya didirikan oleh warga Desa Laikandonga yang dipelopori oleh Ujang Uskandiyana dan beberapa rekannya sebagai alat perjuangan untuk merebut hak atas tanah mereka yang telah dirampas oleh pihak perusahaan.

Rakawuta: Dari Konflik Agraria Menuju Gerakan Reforma Agraria

Desa Rakawuta merupakan salah satu desa transmigrasi swakarsa yang mulai dibangun pada tahun 1990. Warganya berasal dari Kecamatan Landono, Mowila dan Ranomeeto di Kabupaten Konawe Selatan dengan jumlah keseluruhan 60 KK. Pada awalnya setiak KK dijanjikan akan  menerima Lahan 1,5 hektar dengan rincian 0,25 ha untuk pekarangan, 0,50 ha untuk lahan usaha I dan 0,25 ha untuk lahan usaha II

Tahun 1999,  masyarakat menerima sertifikat untuk lahan pekarangan, akan tetapi tidak semuanya menerima. Sementara untuk lahan usaha I dan II beli  utk lahan LU I dan LU II tdk ada satupun sertifikat yg diterima warga. Karena penasaran, ada salah satu warga yg mempertanyakan hal tersebut ke kantor wilayah BPN Konawe  Selatan. Dari pengakuannya kanwil BPN Konawe Selatan mengatakan bahwa semua sertifikat sudah diterbitkan dan diserahkan kepada seluruh kepala desa.

Hal ini melahirkan pertanyaan di benak warga dikarenakan mereka baru menerima sertifikat untuk lahan pekarangan dan itu pun tidak seluruhnya menerima.

Tahun 2010, PT Merbau Indah Raya menyerahkan sejumlah uang kepada Kepala Desa  Rakawuta untuk diserahkan kepada warga yang bersedia LU II mereka dijadikan sebagai lahan plasma perkebunan seluas 62,50 hektar.

Dari seluruh warga, 23 orang diantaranya menerima tawaran tersebut dengan luasan lahan sekitar 17,5 hektar. Masing-masing warga menerima uang sebesar Rp 750 ribu dari LU II yang mereka lepaskan ke perusahaan.

Beberapa hari kemudian, 8 warga menerima jumlah uang sejumlah Rp 750 sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Namun uang tersebut bukanlah mereka terima dari kepala desa, melainkan dari camat Mowila. Karna tidak sedikitpun menaruh curiga, warga akhirnya menerima uang tersebut karna menganggap itu hanya sekedar bonus dari pihak perusahaan sebagai ucapan terimakasih karna telah bersedia memberikan lahan mereka untuk dijadikan plasma.

Setelah itu PT. Merbau Indah Raya mulai melakukan pembebasan lahan di Kecamatan Mowila, namun tidak termasuk desa Rakawuta. Berselang beberapa tahun, tepatnya pada tahun 2016 pihak perusahaan mulai kembali melakukan pembukaan lahan di sekitar perbatasan Desa Rakawuta. Masyarakat Rakawuta tidak merasa curiga atas aktivitas tersebut dan tidak mengetahui bahwa lahan mereka sudah menjadi target dari perusahaan.

Pada tahun  yang sama, lahan produktif warga Rakuwuta seluas 20 hektar menjadi sasaran penggusuran perusahaan. Sontak warga terkejut dan melakukan perlawanan atas tindakan sepihak tersebut. Warga pun akhirnya berhasil menghentikan aktivitas alat berat milik perusahaan. Merasa dirugikan akhirnya warga melapor ke Polsek Mowila namun tidak diproses secara hukum. Pihak kepolisian hanya  turun ke lokasi untuk melerai pertikaian antara warga dengan perusahaan.

Karena perlawanan terus menerus dilakukan  oleh warga, akhirnya perusahaan menarik alat berat mereka dar lokasi. Namun tidak jauh dari lokasi mereka tetap melakukan penggusuran di desa Wuwura yang merupakan desa induk dari Rakawuta. Lahan yang mereka gusur tersebut merupakan lahan warga desa yang sudah memiliki sertifikat hak milik.

Tentunya tindakan sepihak perusahaan ini kembali melahirkan konflik baru. Warga Desa Wuwura akhirnya dengan dibantu warga Desa Rakawuta melakukan aksi perlawanan terhadap perusahaan. Mereka pun membuat persatuan diantara dua desa tersebut. Mereka pun akhirnya kemudian berinisiatif untuk melakukan aksi di kantor DPRD Konawe Selatan, dengan melahirkan kesepakatan hearing antara masa aksi anggota DPRD Konawe Selatan.

Dialog yang cukup panjang tersebut akhirnya melahirkan rekomendasi, di mana diantaranya bahwa DPRD akan segera turun ke lokasi konflik dan segera menyelesaikan konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak.

Tiga hari pasca aksi, beberapa anggota DPRD Konawe Selatan turun ke lokasi untuk meninjau lahan lahan yang digusur oleh pihak perusahaan. Pihak DPRD pun berjanji akan menyelesaikan konflik tersebut.

Tahun demi tahun berlalu, namun pihak DPRD tidak kunjung menepati janji mereka. Warga yang merasa sudah dipermainkan akhirnya melaporkan sengketa yang mereka alami ke Ombudsman Sultra. Mereka pun merespon laporan warga dan mendorong untuk melaporkannya ke Ombudsman RI di Jakarta.

Bulan Agustus 2016, Ombudsman RI memanggil PT. Merbau Indah Raya, Kanwil BPN, dan Dinas Perkebunan Konawe Selatan untuk duduk bersama mendiskusikan konflik lahan yang sedang menimpa warga Desa Rakawuta dan Wuwura. Pertemuan tersebut melahirkan kesepakatan yang tertuang dalam bentuk berita acara di mana isinya menyebutkan perusahaan segera menghentikan aktivitas di atas lahan warga yang melahirkan konflik di antara kedua belah pihak. Berita acara tersebut ditandatangani oleh semua pihak yang hadir pada waktu itu.

Walaupun telah ditandatangani kesepakatan, pihak PT. Merbau tetap berupaya melakukan aktivitas di atas lahan warga. Namun usaha mereka masih terus bisa dihentikan oleh warga yang terus melakukan penjagaan terhadap lahan mereka.

PT. Merbau Indah Raya kerap melakukan penggusuran di Kabupaten Konawe Selatan, khususnya di dua Kecataman, yakni Mowila dan Ranomeeto. Karna merasa punya masalah dan musuh yang sama akhirnya warga di Desa Rakawuta mengajukan diri untuk menjadi bagian dari perjuangan STKS. Bagi STKS sendiri, yang telah dulu  situasi ini merupakan momentum untuk memperkuat organisasi dan memperluas spirit perjuangan gerakan RA di Konawe Selatan. Sebelumnya, STKS sudah lebih dahulu bergabung menjadi salah satu anggota KPA di Konawe Selatan dalam memperjuangkan reforma agraria di Konawe Selatan. (TR)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *