WhatsApp Image 2017-06-07 at 5.06.04 PM

KPA, SP, dan KIARA Gelar Dialog Publik RUU Pertanahan

Jakarta (kpa.or.id) –  Bertempat di hotel Akhmani, Jakarta Pusat, KPA, SP, dan KIARA menggelar dialog publik membahas perkembangan RUU Pertanahanan, Rabu (7/6). Dialog publik ini bertujuan untuk mambahas perkembangan RUU pertanahan di mana  saat ini pemerintah sedang menyusun Draft Inventarisir Masalah (DIM) sebelum diberikan ke DPR RI guna disahkan sebagai UU yang mengatur pertanahan.

Dialog publik yang berlangsung selama kurang lebih 4,5 jam ini mengambil tema “Mewujudkan Perlindungan Hak Rakyat Atas Tanah Melalui RUU Pertanahan yang Berkeadilan Gender.

Diskusi ini menghadirkan beberapa orang narasumber, diantaranya, Yahya Zakaria (KPA), Dewy Puspa (SP), Susan Herawati (Kiara). Sementara itu, hadir juga beberapa orang perwakilan dari pemerintahan sebagai narasumber, yakni Yagus Suyadi dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Endi Sugandi dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tahun ini RUU-P kembali masuk prolegnas DPR RI. Meskipun telah berulang kali masuk agenda prolegnas, namun RUU-P urung disahkan hingga sejauh ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, proses legalisasi rancangan peraturan perundangan ini tidak begitu mulus karna terjadinya tarik-menarik kepentingan oleh berbagai pihak, utamanya kelompok-kelompok korporasi.

Sebagai RUU yang ditujukan untuk mengatur kekayaan agraria nasional terutama tanah. Posisi RUU-P sangat strategis, terutama dalam rangka mewujudkan keadilan agraria dan kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita UUPA 1960 sebagai penterjemah pasal 33 UUD 1945.

Tujuan digelarnya dialog ini ialah untuk mendapatkan perkembangan terkini pembahasan RUU-P di DPR RI dan penyusunan DIM-nya di pemerintah. Ruang ini juga menyediakan ruangan bagi masyarakat sipil guna menyampaikan pendapat khususya terkait reforma agrarian, hak masyarakat pesisir, dan perempuan atas tanah dalam RUU pertanahan tersebut.

Dari dialog ini diharapkan, Publik bisa mendapatkan perkembangan terkini proses penyusunan DIM dan pembahasan RUU-P di DPR dan pemerintah serta menyampaikan masukan dan kritikan terhadap RUU tersebut. (BW)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *