WhatsApp Image 2017-08-09 at 11.52.36 PM

KPA Serahkan 366.927 Hektar Lokasi Prioritas RA Region Sumatra ke Kementrian LHK dan ATR/BPN

Medan (kpa.or.id) – Setelah dua hari melakukan konsolidasi di internal serta melakukan verifikasi data konflik anggota organisasi. Rabu, (9/8), secara resmi KPA menyerahkan data Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) region Sumatra ke Kementrian LHK dan Kementrian ATR/BPN dengan disaksikan langsung KSP, Kanwil dan Kantah BPN dan organisasi/serikat anggota KPA se-Sumatra.

Luasan lokasi prioritas yang berhasil diidentifikasi KPA bersama organisasi/serikat tani ini sejumlah 366.927 Hektar dan melibatkan 26.640 Kepala Keluarga (KK). Angka tersebut tersebar di 153 titik, 35 Kabupaten, dan 7 provinisi di Sumatra dintaranya, Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, dan Lampung.

Bertempat di Saka Hotel, Medan, Sumatra Utara, agenda ini merupakan lanjutan dari putaran konsolidasi lokasi prioritas reforma agrarian Jawa-Bali dan Sulawesi yang telah berlangsung beberapa waktu lalu.

Agenda konsolidasi ini dibuka secara langsung oleh Noval Mahyar, Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara mewakili gubernur Sumatra Utara yang berhalangan hadir. kemudian dilanjutkan oleh Sekjend KPA, Dewi Kartika.

Hadir dalam kesempatan ini sebagai pembicara Usep Setiawan, Kantor Staf Presiden (KSP), Budi Suryanto (Kemen. ATR/BPN), dan Muhammad Sa’id (KLHK) sebagai pembicara serta Abdon Nababan (AMAN) dan Dewi Kartika (KPA)

Sementara hadir juga beberapa jajaran Kanwil dan Kantah BPN dan seluruh organisasi/serikat tani anggota KPA di Sumatra seperti BPRPI, PPSS, STT, PPJ, Walhi Sumsel, GTM, KSPPM, STaB, GRI, YRBI dan organisasi tani lainnya.

Setalah resmi dibuka, acara dilanjutkan dengan pemaparan yang dilakukan oleh para pembicara secara bergantian yang diawali oleh Usep Setiawan, Budi Suryanto, Muhammad Sa’id, Abdon Nababan, dan diakhiri oleh Dewi Kartika.

Intinya adalah negara hadir untuk berbagai persoalan rakyat lewat reforma agraria. Ini tidak hanya pemberian sertifikat tetapi juga aset dan akses.  Itu kurang lebih gambaran soal reforma agraria’” Ujar Budi Suryanto

Kita dari awal sudah mendorong kepada Kanwil dan Kantah di daerah agar segara menjemput bola ke masyarakat guna mengindentifikasi TORA,” terang Budi.

KPA mencatat sejak era pemerintahan SBY, konflik agraria di Sumatera paling tinggi.  Tahun 2016 ada 450 konflik dengan luas 1,2 juta hektar,” Dewi mengawali.

Belum adanya kanalisasi penyelesaian konflik agrarian menjadi penyebab mengapa konflik agraria masih tinggi dari tahun ke tahun. Beberapa konflik tersebut bukan hanya terjadi di perkebunan seperti yang marak terjadi di Sumatra. Namun konflik juga terjadi di sektor tambang, perkebunan, properti, pesisir kelautan, kehutanan.

Dari monitoring konflik yang dilakukan KPA setiap tahunnya, beberapa provinsi di Sumatra setiap tahun tercatat sebagai provinsi penyumbang angka konflik tertinggi yang utamanya terjadi di sektor perkebunan. Tahun 2016, provinsi Riau menjadi penyumbang terbanyak konflik agraria.

Ketimpangan struktur agrarian telah melahirkan krisis sosial-ekologis di pedesaan. Kemiskinan pun semakin tidak terhindarkan dan menyebar ke kota. Mereka yang kehilangan sumber dan akses agraria di desa akhirnya memilih pergi ke kota dengan kondisi keterbatasan skill dan pengetahuan sehingga menimbulkan masalah baru,” lanjut Dewi.

Mempercepat dan Meluruskan Pelaksanaan Reforma Agraria

Dalam kesempatannya, Usep Setiawan mengatakan bahwa ini disebut percepatan karena waktu terus berjalan usia pemerintahan pemerintah pusat sudah mau selesai. Waktu tersisa mau kita dorong soal reforma agraria ini agar bisa dicapai pertama 9 juta ha diredistribusi dan 12,7 juta ha lewat Perhutanan Sosial.

Walaupun Jokowi dalam kesempatannya telah berulangkali menyebutkan bahwa reforma agraria menjadi salah satu prioritas pemerintahannya. Namun sejauh ini belum tampak pelaksanaannya di lapangan.

Memasuki tiga tahun pemerintahan Nawacita, tugas untuk menuntaskan janji reforma agraria melalui skema redistribusi dan sertifikasi 9 juta hektar lahan terlihat semakin berat.

Kondisi ini yang membuat pemerintah tidak memiliki pilihan lain selain terus mempercepat pelaksanaan reforma agrarian,” aku Usep.

Terbaru, Jokowi membentuk tim Reforma Agraria yang dikomandoi oleh Kemenko Perekonomian yang terdiri dari tiga pokja yakni, 1) Pokja pelepasan kawasan hutan dan perhutanan sosial yang diketuai oleh Mentri LHK; 2) Pokja legalisasi dan redistribusi TORA yang diketuai Mentri ATR/BPN; dan 3) Pokja pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diketuai Mentri Desa.

Namun demikian, mempercepat pelaksanaan reforma agraria tentu bukanlah jaminan bagi terlaksananya reforma agrarian yang sejati. Tidak ada jaminan bahwa dengan percepatan pelaksanaan TORA akan mencapai tujuan dari reforma agraria. Perlu ketelitian dalam menentukan subjek dan objek TORA agar menjadi tepat sasaran.

Akhir-akhir ini, Jokowi semakin sering melakukan seremonial pemberian sertifikasi kepada rakyat. Pertanyaannya, apakah pemberian sertifikat tersebut sudah tepat sasaran di mana pemerintah tidak bisa memastikan apakah sudah dilakukan penataan ulang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang timpang pada titik-titik sertfikasi tersebut.

Reforma agraria bukan semata bagi-bagi tanah, apalagi  hanya sertifikasi tanah. Sertifikasi atau legalisasi aset hanya satu bagian kecil dari keseluruhan proses Reforma Agraria yang utuh.

Tentu percepatan tanpa berinisiatif meluruskan kembali reforma agraria yang sudah berjalan ini merupakan sebuah langkah gegabah. Cepat dibutuhkan, namun ketepatan dengan melibatkan masyarakat juga menjadi bagian penting,” tegas Dewi.

Kalau dilihat secara mendasar, banyak bagian dari kebijakan TORA saat ini yang sudah keluar dari spirit reforma agraria sejati,” lanjut Dewi.

Mendorong Pelibatan Rakyat dalam Pelaksanaan Reforma Agraria

Salah satu syarat dari pelaksanaan reforma agraria yang sejati ialah pelibatan aktif masyarakat sipil dan kaum tani dalam menentukan penerima manfaat (subjek) dan tanah (objek) agar tujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan. Tanpa hal tersebut, mustahil tujuan pokok dari reforma agraria di atas dapat tercapai.

Pelibatan masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring/evaluasi menjadi sangat penting. Pelibatan masyarakat menjadi kunci dari keberhasilan reforma agrarian. Sebab masalah-masalah yang muncul dikemudian hari dan kampanye anti-land reforma muncul dari tidak dilibatkannya masyarakat.

Pembelajaran bahwa tanah yang sudah diredistribusi dijual dan tidak digarap dengan baik disebabkan tanah tidak diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan lahan garapan (salah subjek)  dan salah objek seperti tanah tidak subur, ukuran/luasan yang tidak sesuai dengan skala ekonomi.

Pengalaman di berbagai Negara bahwa keberhasilan reforma agraria ditentukan oleh kemauan politik (political will) dari pemerintah dan keterlibatan langsung masyarakat.

Kehendak politik dari pemerintah akan melahirkan terobosan politik, peraturan-peraturan yang mempercepat dan memperkuat pelaksanaan reforma agraria sehingga tidak melenceng dari tujuannya, yakni mencapai keadilan, kesejahteraan, penyelesaian konflik, termasuk memastikan anggaran pelaksanaan.

Sementara pelibatan masyarakat akan menghasilkan data agraria yang akurat, ketepatan subjek dan objek, melahirkan model-model penguasaan, penggunaan dan pengusahaan tanah di lapangan agrarian yang sesuai dengan ekonomi yang berkerakyatan dan berkeadilan. Tentu ditambah dengan keberlanjutan manfaat-manfaat dari reforma agraria dan dukungan politik masyarakat terhadap pemerintah.

Kita sudah lakukan konsolidasi lokasi prioritas di Jawa-Bali, Sulawesi dan sekarang Sumatra sebagai usaha dalam mendorong pelibatan aktif masyarakat dalam kebijakan reforma agraria,” tutur Dewi.

Sedang landasan hukum sudah banyak tersedia misalnya UUPA, TAP MPR/2001, UU Desa, SK Pokja RA, SK Menteri LHK, Perpres. No. 45/2016 ttg RKP 2017, Putusan MK 34 atas pengakuan Hutan Adat, SK Menteri KLHK terkait pemutakhiran Data TORA.

Tahun 2018-2019 sudah tidak mungkin lagi reforma agrarian dijalankan secara efektif karena merupakan tahun sibuk politik. Jadi ini saatnya untuk mempercepat dan tentunya perlu kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat sipil,” tutup Dewi. (BW)

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *