petani Lumajang

KPA Sambut Baik Rekomendasi Munas NU Atas Agenda Reforma Agraria

“Gus Dur Pasti Tersenyum, Siarkan Kabar Baik Ini Kepada Petani”

Jakarta (kpa.or.id) – Hasil Rekomendasi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di NTB, 23-25 November 2017 disambut positif oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Salah satu rekomendasi pokok Munas di Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan adalah perbaikan atas kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria yang tengah dijalankan pemerintah.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika di Jakarta (25/11) langsung memberikan apresiasi atas langkah maju NU dalam merespon urgensi reforma agraria saat ini. “Ini patut disyukuri, pelurusan RA yang kita ikhtiarkan selama ini, menjadi bagian rekomendasi utama. Ini setidaknya cukup menyerap aspirasi umat, para petani di bawah yang masih bergulat dengan konflik agraria dan perjuangan hak atas tanah” ujar Dewi.

Sebelumnya Sekjend KPA diundang hadir dalam Pra-Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU yang diselenggarakan PB NU pada 4 November 2017 di Lampung untuk memaparkan status perkembangan kebijakan reforma agraria saat ini, hambatan-hambatannya, sekaligus diminta memberikan rekomendasi solusi.

Topik reforma agraria memang menjadi tema utama yang secara khusus diangkat Pra Munas NU tersebut.

Dalam sesi dialog bersama salah satu Ketua PB NU,  M. Maksum Machfoedz dan Tim Perumus Rekomendasi Pra-Munas, Sekjend KPA menjelaskan perkembangan kebijakan RA dan mengapa KPA mendorong agar pemerintahan Joko Widodo yang bertanggung jawab atas agenda reforma agraria untuk tidak sekedar “asal mempercepat” tetapi menganjurkan upaya pelurusan arah RA, yang sesuai dengan kaidah dan tujuan-tujuan reforma agraria.

“Seluruh kebijakan agraria, tanah, hutan maupun non-hutan, termasuk kebijakan RA haruslah kembali ke amanat Pancasila, Konstitusi dan UUPA 1960.” tegas Dewi di hadapan peserta Pra Munas, para ulama besar, para kyai dan santri.

Dewi menekankan kembali kenapa pelurusan menjadi penting. Mengingat RA yang dijalankan dilakukan melalui penetapan kriteria tanah obyek reforma agraria (TORA) yang bersifat top-down, sepihak oleh pemerintah. Realisasinya belum menyentuh lokasi-lokasi dimana terjadi ketimpangan struktur agraria yang tajam, dimana petani gurem dan buruh tani berada, serta tidak menyasar wilayah konflik. Monopoli atas tanah dan hutan oleh korporasi, pemodal dan pemerintah masih dilanggengkan.

Belum lagi masalah kelembagaan RA yang tidak memadai, sehingga pembentukkan Badan Otorita Reforma Agraria (BORA) menjadi mendesak. Lebih memprihatinkan RA cenderung menyempit kembali seperti masa SBY, menjadi sertifikasi biasa. Termasuk masalah belum terintegrasinya program penunjang RA, seperti pelatihan dan fasilitasi pengembangan badan usaha ekonomi kolektif milik rakyat pasca reform.

Dalam pemaparannya, Dewi menutup dengan menekankan lagi bahwa pelurusan arah kebijakan RA penting agar agenda bangsa ini selamat. Sebab kata kunci RA adalah “restrukturisasi” dan “keadilan”. Mengajak para ulama menegaskan RA sebagai solusi mendasar menuju transformasi sosial di pedesaan yang kita cita-citakan.

Dewi menyadari bahwa corrective action melalui rekomendasi Munas NU belum sepenuhnya menyentuh masalah krisis agraria yang akut, termasuk sikap atas kriminalisasi dan refresifitas aparat/pihak keamanan swasta terhadap petani. Tetapi tetap patut diapresiasi.

“Kita tau Gus Dur adalah penganjur land reform di masa pemerintahannya. Gus Dur pasti tersenyum atas hasil musyawarah NU ini. Siarkan kabar baik ini kepada serikat-serikat dan petani yang masih berjuang, menghadapi ancaman represif dan kriminalisasi. Agar tau bahwa alim ulama NU juga mendukung perjuangan RA mereka, agar tetap istiqomah berjuang” ujar Dewi menutup responnya (26/11).

Rekomendasi terkait RA yang menjadi salah satu rekomendasi pokok yang diletakkan dalam bidang Ekonomi dan Kesejahteraan di butir nomor pertama dan kedua yaitu:

  1. Pembatasan penguasaan tanah/hutan;
  2. Pembatasan kepemilikan tanah/hutan;
  3. Pembatasan masa pengelolaan tanah/lahan;
  4. Redistribusi tanah/hutan dan lahan terlantar;
  5. Pemanfaatan tanah/hutan dan lahan terlantar untuk kemakmuran rakyat;
  6. Penetapan TORA (Tanah Objek Agraria) harus bersifat partisipatoris, melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak bersifat top down;
  7. Data TORA harus akurat;
  8. Perlu dibentuk Badan Otorita ad hoc yang bertugas mengurus restrukturisasi agraria;
  9. Perlu dukungan instansi militer dan organisasi masyarakat sipil.

Sementara di butir nomor kedua hasil rekomendasi Munas dan Konbes NU menekankan kepada pemerintah agar memberikan perhatian lebih kepada pembangunan pertanian dengan mempercepat proses industrialisasi pertanian dengan menempuh sejumlah langkah yang dimulai dengan pembagian lahan pertanian dan pencetakan sawah baru, peningkatan produktivitas lahan, perbaikan dan revitalisasi infrastruktur irigasi, proteksi harga pasca panen, perbaikan infrastruktur pengangkutan untuk mengurangi biaya logistik, dan pembatasan impor pangan, terutama yang bisa dihasilkan sendiri di dalam negeri.

Pemerintah perlu menjalankan program pro-petani seperti pemberdayaan koperasi petani, kredit usaha petani, asuransi petani (menghadapi ekternalitas dan perubahan iklim), peningkatan kapasitas petani, inovasi teknologi pertanian, penciptaan pasar dan nilai tambah komoditas, penciptaan lahan pertanian, riset pertanian, dan menyiapkan lahirnya petani-petani baru,” seperti dikutip dari rekomendasi Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Lombok.

Terkait rekomendasi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besaes Nahdlatul Ulama (NU) 2017 bisa dilihat di:

https://www.nu.or.id/post/read/83654/hasil-lengkap-rekomendasi-munas-dan-konbes-nu-2017

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *