Catahu 2017

KPA Launching Catatan Akhir Tahun 2017

Jakarta (kpa.or.id) – Pada penghujung akhir tahun 2017 ini, KPA meluncurkan Catatan Akhir Tahun 2017. Berlangsung di Resto Tjikini Lima di daerah Cikini tadi pagi, Rabu, (27/12), pukul 10.00 WIB. Hadir dalam acara ini Sekjend KPA, Dewi Kartika, Ketua Harian PBNU, M. Maksum Machfoedz, dan anggota DPR RI, Budiman Sudjatmiko.

Agenda tahunan ini dibuka langsung oleh Dewi Kartika yang langsung dilanjutkan dengan pemaparan hasil catatan akhir tahun KPA, yang berisi mengenai (1). Laporan Konflik Agraria 2017, (2). Laporan Kemajuan Reforma Agraria 2017 (3). Monitoring Kebijakan Agraria 2017.

Setiap tahun KPA mendata jumlah konflik agraria strukutural yang terjadi di Indonesia dari berbagai sektor. Pendataan ini merupakan bagian dari kerja-kerja KPA untuk mendukung upaya advokasi dan penyelesaian konflik. Melalui Catatan Akhir Tahun 2017 ini KPA akan memaparkan rekaman situasi agraria nasional sekaligus menunjukan analisa terhadap berbagai dinamika kebijakan agraria satu tahun terakhir. Program reforma agraria yang dijalankan oleh pemerintah banyak sekali kekurangannya, selain konsep yang melenceng dari cita-cita UUPA 1960 juga kendala-kendala teknis antar lembaga pemerintah yang menaungi bidang agraria. Janji politik reforma agraria yang dibelokkan dan ditambah kebijakan-kebijakan pembangunan infrastruktur yang abai terhadap hak-hak rakyat makin melanggengkan ketimpangan penguasaan tanah dan menambah daftar panjang konflik agraria.

Selama tiga tahun ini, KPA melihat di beberapa kesempatan presiden Jokowi sering menyampaikan pentingnya pelaksanaan reform agraria dalam pidatonya, apalagi reforma agraria merupakan janji politik Jokowi. Ringkasnya, pemerintah saat ini sudah memiliki keinginan politik untuk menjalankan reforma agraria, namun belum kuat.

Hal ini bisa dilihat dengan masih maraknya konflik agraria, perampasan tanah, dan penyingkiran rakyat dengan menggunakan kekerasan oleh pemerintah yang tengah menjanjikan reforma agraria tentu membuat titik-titik harapan dan kepercayaan bisa menipis. Apalagi pekerjaan mengurai ketimpangan struktur agraria belum juga berjalan. Dalam konteks kebijakan, Perpres RA belum ditandatangani sejauh ini. Justru kebijakan parsial yang sering diterbitkan sehingga tidak juga menyasar persoalan yang mendasar.

Dewi Kartika mengatakan “Pemerintahan Jokowi ini tidak mempunyai kehendak politik yang kuat untuk melaksanakan reforma agraria. Terlihat dari jumlah konflik agraria selalu meningkat dari waktu ke waktu. Tahun ini terdapat 659 kejadian konflik agraria dengan luasan 520.491,87 ha lahan dan melibatkan sebanyak 652.738 KK.”

Dari semua sektor yang dimonitor, perkebunan masih menempati posisi pertama. Sebanyak 208 konflik agraria telah terjadi di sektor ini sepanjang tahun 2017, atau 32 persen dari seluruh jumlah kejadian konflik. Sektor properti menempati posisi kedua dengan 199 (30%) jumlah kejadian konflik. Posisi ketiga ditempati sektor infrastruktur dengan 94 konflik (14%), disusul sektor pertanian dengan 78 (12%) kejadian konflik. Seterusnya sektor kehutanan dengan jumlah 30 (5%) konflik, sektor pesisir dan kelautan sebanyak 28 (4%) konflik, dan terakhir sektor pertambangan dengan jumlah 22 (3%) kejadian konflik yang terjadi sepanjang tahun 2017. Dengan begitu, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK (2015-2017), telah terjadi sebanyak 1.361 letusan konflik agraria.

“Jika dirata-rata, hampir dua konflik agraria terjadi dalam satu hari di Indonesia sepanjang tahun ini.” Lebih lanjut Dewi menambahkan.

Di akhir pemaparannya Dewi mengusulkan agar pemerintah segera melakukan pelurusan dan percepatan program reforma agraria, membuat perpres reforma agraria, membuat Badan Otoritas Reforma Agraria yang berada langsung di bawah presiden, segera menyelesaikan konflik agraria, stop Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan menjalankan lokasi Priorotas Reforma Agraria (LPRA), menghentikan kriminalisasi thd petani, RUU Pertanahan harus bervisi kerakyatan, stop RUU Perkelapasawitan, pengakuan dan pemenuhan hak dasar petani, nelayan dan masyarakat adat.

Budiman Sudjatmiko menanggapi pemaparan catatan akhir tahun KPA ini dengan beberapa catatan, bahwa konflik agraria struktural ini memang sudah berlangsung lama dan program reforma agraria yang dijalankan pemerintah juga mengalami banyak kendala. Namun ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan, seperti kalau di tingkat desa ada UU Desa yang mampu mengangkat perekonomian lokal melalu badan usaha milik rakyat atau milik desa.

Prof Maksum Makfoedz menambahkan bahwa korban konflik agraria banyak yang merupakan kaum nahdliyin dan kaum marhaen. “Apa yang terjadi di Kulon Progo dan di Kendeng itu yang jadi korbannya kan banyak dari Nahdliyin dan kaum Marhaen”.

NU pada pra Munas alim ulama dan pra Konferensi Nasional Lampung pada november yang lalu telah meneguhkan diri untuk memperjuangkan reforma agraria karena angka ketimpangan pemilikan lahan ini sangat tinggi. “Ketidakadilan agraria di Indonesia sudah sedemikian parah, perusahaan memonopoli lahan jutaan hektar sementara rakyat digusur dari tanahnya”. Ujar Prof Maksum.

Dalam sesi diskusi, para penanggap dan narasumber banyak dihujani pertanyaan. Salah satunya menanyakan program reforma agraria yang tidak mampu menyelesaikan konflik agraria dan beberapa kejadian penggusuran dalam pembangunan infrastruktur seperti di Kulon Progo.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *