Image 2017-09-12 at 12.00.02 PM

KPA: DPD RI Harus Kawal Pelaksanan Reforma Agraria oleh Pemerintah

Jakarta (kpa.or.id) – Mandeknya pelaksanaan reforma agraria di era pemerintahan Jokowi-JK saat ini harus menjadi fokus setiap lembaga Negara maupun masyarakat sipil. Salah satunya peran DPD RI dalam mengawal pelaksanaan agenda bangsa tersebut.

Hal ini didorong KPA dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara masyarakat sipil yang diwakili KPA, SPI, AGRA, dan AMAN dengan komite I DPD RI gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin, (5/9).

Sejauh ini, seperti diketahui tidak hanya dari sisi kaidah, prinsip, tujuan reforma agraria. Reforma agraria yang hendak dijalankan Jokowi-JK seyogyanya sudah bermasalah sejak penetapan Tanah Objek Reforma Agraria yang diperkenalkan pemerintah atau yang biasa diisingkat TORA.

Hal itu diungkapkan Sekjend KPA, Dewi Kartika dalam RDPU tersebut.  Dewi mencontohkan reforma agraria dalam kawasan hutan. Dari 4,8 juta hektar yang dijanjikan,  salah satu kriteria yang ditetapkan KLHK adalah alokasi TORA yang berasal 20 % dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan.

Kenapa ini perlu dikritisi. Karna ini sama saja memperkuat ketimpangan struktur agraria yang terjadi karna ada 80% atau bahkan 100% yang akan diberikan kepada perkebunan skala besar. Reforma agraria yang dijalankan KLHK ini justru merujuk kepada UU No. 14 Th 1999 tentang Kehutanan, dan bukan mengacu kepada UUPA 1960 atau TAP MPR No. IX tahun 2001.

Dari tujuh kriteria yang ditetapkan, KLHK pun menolak reforma agraria di pulau Jawa, Bali, dan Lampung. Dengan argumentasi bahwa tutupan hutan di tiga wilayah tersebut sudah minimum dari 30% fungsi hutan. KPA menilai ini merupakan standar ganda yang sedang didorong pemerintah mengingat masih banyaknya izin tambang dan konsesi-konsesi bermasalah yang seharusnya itu ditertibkan tapi masih dipertahankan.

Artinya ada standar ganda dalam menjalankan reforma agraria dengan mengkesampingkan situasi ketimpangan dan monopoli lahan. Artinya bagaimana untuk kawasan Perhutani yang sangat monopolisitik di pulau Jawa. Sementara di ketimpangan struktur agraria dan konflik agraria Jawa masih tinggi baik itu keberadaan petani gurem maupun landless”, lanjut Dewi.

Dari TORA kawasan hutan yang kami lihat ada empat kemungkinan meskipun kita tidak bisa meraba di mana lokasi tanah yang akan disasar oleh KLHK untuk reforma agraria karna prosesnya bersifat topdown (baca: tidak melibatkan masyarakat dan kaum tani) atau sepihak,” tambah Dewi.

Pertama, TORA dan penduduk tepat dan sudah terorganisir dengan baik sehingga memudahkan program-program lanjutan untuk pemberdayaan sistem ekononomi cluster maupun komunal. Ini tentu tidak ada masalah dan merupakan harapan kita. Namun pertanyaannya, bagaimana mekanisme yang akan dijalankan?

Kedua, penduduk (baca: objek) tepat tapi belum terorganisir apakah itu dalam bentuk koperasi, serikat tani, nelayan maupun masyarakat adat. Ini akan semacam apa?

Ketiga, ada lokasi TORA yang sesuai dengan pengembangan ekonomi, tapi ini tanah kosong atau yang disebut pemerintah sebagai fres land. Jadi tanah kosong apakah akan didorong transmigrasi. Bagi kami ini tentu ini akan menjadi blunder ketika mengingat banyaknya masalah yang ditimbulkan oleh program-program transmigrasi masa lalu yang hingga kini belum menemui titik penyelesaian.

Keempat, Lokasi TORA merupakan tanah kosong dan tidak cocok untuk pertanian dan perikanan, misalnya berbatu, lereng dan tebing jurang.

Belum lagi, kalau kita mendengar pengakuan ATR/BPN tentang alokasi tanah yang diserahkan KLHK ke mereka. Dari 700.000 hektar yang diserahkan KLHK ke ATR, kebanyakan lokasi tersebut berada di wilayah pegunungan dan tebing-tebing tinggi. Lalu tanah tersebut akan diperuntukkan semacam apa, Atau apakah petaninya yang akan dimobilisir ke sana?

Mengkritisi TORA pemerintah adalah bagaimana cara KPA memastikan TORA tersebut berkesesuaian dengan tujuan reforma agraria. Apakah mengurangi ketimpangan penguasaan struktur agraria, apakah menyelesaikan konflik dan memberikan kepastian hukum, mengurangi kemiskinan dan keberlanjutan ekologi.

Dari tujuh kriteria yang telah ditetapkan KLHK, Dewi menilai masih banyak kriteria tersebut yang tidak berkesesuaian dengan tujuan reforma agraria yang sejati.

Selanjutnya, bagaimana juga pelaksanaan TORA di kawasan non-hutan?  ATR/BPN menjanjikan 400.000 hektar berasal dari HGU dan tanah terlantar. Tentu angka ini sangat kecil. Mengingat ada 10.368 sertifikat HGU dengan luasan 33.000.000 lebih. Artinya sangat kecil sekali angka yang dijanjikan. Kemudian, dari BPN sendiri sebenarnya ada 7.000.000 hektar yang terindikasi terantar. Jadi antara janji dengan faktar dilapangan tidak sesuai.

Sementara dari sisi sertifikasi tanah, pelayanannya hanya kepada masyarakat yang mempunyai tanah. Padahal reforma agraria itu melayani petani gurem, bertanah  kecil dan tidak bertanah. Ini harus dipisahkan, karna reforma agraria bukan program sertifikasi rutin yang merupakan tupoksi harian BPN.

Selanjutnya, sertifikasi yang dilakukan saat ini tidak pernah melihat sisi penguasaan tanahnya. Artinya masyarakat yang mempunyai tanah luas dan kecil sama-sama disertfikasi. Tidak ada perombakan terlebih dulu sehingga tercipta pengusaaan dan pemilikan tanah yang berkeadilan. Artinya ini akan melegiitimasi ketimpangan struktur agraria.

Dari sisi kelembagaan, hingga saat ini pemerintah baru membentuk tim reforma agraria dibawah komando Kementrian Perekonomian yang terdiri dari tiga pokja yang diketuai oleh KLHK, ATR/BPN, dan Kementrian Desa di masing-masing Pokjanya. Padahal yang seharusnya dibentuk ialah badan otoritatif yang langsung berada di bawah presiden sehingga mampu menerobos batas multisektoral dalam pelaksanaannya.

KPA juga juga melihat konsep yang ditawarkan pemerintah tersebut masih bersifat parsial dan kalau dikerucutkan lagi ini akan menyempitkan reforma agraria menjadi sertifikasi semata atau menjadi reforma agraria yang tidak sejati (baca: rujukannya UUPA 1960).

Di sinilah peran Lokasi Prioritas Reforma Agraria yang didorong oleh KPA bersama jaringan dan anggota sebagai bentuk upaya dalam mengkritisi TORA yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian LPRA atau lokasi yang diusulkan dari bawah ini bertujuan untuk memastikan bahwa TORA berkesesuaian dengan tujuan reforma agraria yang sejati, yakni memperbaiki ketimpangan, menyelesaikan konflik, termasuk menyelesaikan masalah 30 ribu desa yang diklaim pemerintah masuk dalam kawasan hutan.

Dari beberapa syarat reforma agraria yang sejati, minimal ada dua syarat, di antaranya kehendak Negara atau political will. Sejauh ini hal tersebut sudah ada tapi belum cukup kuat, ini ditandai dengan belum ditandantanganinya Perpres Reforma Agraria oleh Presiden. Seterusnya kelembagaan otoritatif yang belum dibentuk, dan di sisi lain pelibatan organisasi masyarakat sipil seperti KPA, AGRA, SPI, dan AMAN.

Political will akan mendorong lahirnya pemerintah yang merencanakan dan menjalankan reforma agraria yang sesuai tujuan yang dikehendaki konstitusi. Dari pelibatan masyarakat juga akan melahirkan data yang akurat, organisasi yang kuat, dan juga akan mendorong ketepatan antara subjek dan objek.

Mengingat situasi tersebut, KPA mendorong DPD RI melaksanakan peran dan fungsinya dalam mengawal reforma agraria yang sedang dijalankan saat ini.

Pertama, harapannya tentu DPD RI mempunyai peran bersama organisasi rakyat seperti KPA, SPI, AGRA dan AMAN meluruskan konsepsi reforma agraria yang sedang dijalankan Negara saat ini.

Kedua, bersama organisasi masyarakat sipil, DPD RI memeriksa TORA yang telah diitetapkan agar tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak.

Ketiga, meralat lokasi TORA yang ada sehingga tepat sasaran dan berkesesuaian dengan tujuan reforma agraria sejati, dan

Keempat, atau yang terakhir mendorong Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang telah diusulkan organisasi masyarakat sipil agar segera ditetapkan sebagai TORA

Dengan menyisahkan dua tahun kepemimpinan Jokowi.  Angka target 9 juta hektar bukanlah ukuran, tapi bagaimana kesesuaiannya dengan tujuan reforma agrarian dan ketepatan antara subjek dan objek sehingga tepat sasaran,” tegas Dewi.

Reforma agraria merupakan agenda politik sehingga perlu terobosan politik dan hukum dalam menyelesaikannya, termasuk di dalammnya masalah Perhutani, PTPN, dan konflik lainnya yang bersifat kronis yang tidak bisa diselesaikan secara normatif seperti yang biasa dilakukan pemerintah selama ini. DPD juga penting dalam konteks ini tidak hanya memanggil KLHk dan ATR/BPN, tapi juga PTPN dan Perhutani terkait tanah yang ditelantarkan dan sebagainya.

Kemudian pelibatan masyarakat tidak akan hanya mempercepat proses, tapi juga akan menumbuhkan dukungan rakyat yang lebih luas kepada pemerintah dalam menjalankan reforma agraria. Karena reforma agraria justru menjadi upaya dalam mendorong transformasi agraria yang lebih luas sehingga terjadinya transformasi sosial di pedesaan. (BW)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *