176b35b1-0962-4fcf-b694-d1fdd32705bc

KPA Dorong Pokja II Segera Laksanakan 40 Prioritas LPRA Jawa

Jakarta (kpa.or.id) – Bersama beberapa organisasi tani anggota di Jawa, KPA menggelar rapat pertemuan dengan Pokja II dan KSP di Kementrian ATR/BPN, Kamis, (24/8). Rapat ini merupakan pertemuan rutin yang akan digelar setiap minggu guna membahas, memverifikasi, menganalisis data lokasi prioritas yang sudah didaftarkan.

Pertemuan mingguan ini dilakukan dalam rangka menentukan lokasi-lokasi yang paling prioritas yang akan dilaksanakan secara bertahap melalui identifikasi status konflik mulai dari yang paling mudah hingga yang tersulit dari segi penyelesaiannya sehingga tercipta tata laksana TORA yang cepat dan tepat.

Pemerintah telah membentuk tim Reforma Agraria (RA) yang dibagi ke dalam 3 (tiga) Pokja, di mana satu diantaranya Pokja II yang bertanggung jawab untuk redistribusi dan sertifikasi TORA yang diketuai Kementerian ATR/BPN. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan TORA.

Persoalannya, mempercepat saja tentu tidaklah cukup. Padahal agar tujuan RA dapat tercapai butuh keterlibatan masyarakat khususnya petani/penggarap dalam rangka mengidentifikasi data potensinya agar tepat sasaran. Oleh karena itu perlu pengawalan dari kelompok masyarakat sipil dalam tata laksananya. Apalagi berkaca ke beberapa proses sertifikasi yang telah dilakukan oleh pemerintah di beberapa tempat tidak sesuai dengan kriteria RA menurut UUPA 1960.

Disinilah peran Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang telah terkonsolidasi di Jawa, Bali, Sulawesi, dan Sumatera, yakni guna mengkritisi dan meluruskan cara pemerintah dalam menentukan subjek dan objek TORA mereka.

Tahap pertama ini, difokuskan untuk Jawa, dan seterusnya akan menyusul Bali, Sulawesi dan Sumatra.
Dari 128 lokasi LPRA yang ada di Jawa, terdapat 40 lokasi wilayah non-hutan seluas 13.629 Ha bagi peruntukkan 26.863 KK yang secara kategori telah siap baik dari obyek dan subyek untuk segera diredistribusikan.

“Dari 40 lokasi itu rata-rata merupakan tanah terlantar, bekas HGU dan HGB”, ungkap Sekjend KPA, Dewi Kartika.

Melalui rapat Pokja II yang rencananya akan digelar rutin setap minggu ini, kita berharap agar pemerintah bersama masyarakat kemudian dapat mempercepat dan menjaga ketepatan pelaksanaan reforma agrarian,” lanjut Dewi

Joko, selaku Ketua Pelaksana Pokja II, menanggapi perlunya dilakukan verifikasi dan kelengkapan data kembali agar dalam pelaksanaan distribusinya lebih memungkinkan untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, untuk kawasan hutan, telah terkonsolidasi data seluas 429.824 hektar yang nantinya akan didorong melalui skema pelepasan kawasan hutan. Data ini sebelumnya telah diserahkan ke Kementerian KLHK untuk segera ditindaklanjuti. (AL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *