WhatsApp Image 2017-08-09 at 7.17.21 PM

KPA Dorong KLHK Segera Laksanakan Reforma Agraria Kawasan Hutan di 8 Lokasi Terprioritas

Jakarta (kpa.or.id) – KPA melakukan audiensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di ruang rapat Direktorat Jenderal KLHK, Senin (28/8).

Audiensi ini dilakukan sebagai langkah KPA dalam mengkritisi pelaksanaan reforma agraria pemerintah dalam kawasan hutan. Pertemuan ini merupakan langkah penting masyarakat sipil dalam upaya mengkritisi dan mengawal proses RA di kawasan hutan oleh pemerintah agar tepat sasaran.

Fakta bahwa seringnya terjadi tumpang tindih klaim kawasan hutan antara pemerintah dengan lahan garapan dan pemukiman rakyat masyarakat yang berada di pinggiran kawasan hutan menjadi salah satu isu yang harus diselesaikan secara serius.

Fakta ini diperkuat dengan hasil overlay peta digital yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa sebanyak 34.977 desa yang berada di dalam maupun di sekitar kawasan hutan. Artinya puluhan ribu desa tersebut beserta warganya sangat rentan berkonflik dengan Perhutani maupun perusahaan swasta yang bergerak di sektor kehutanan.

Hal penting yang juga harus diperhatikan ialah di mana saat ini pemerintah berupaya menggabungkan Perhutanan Sosial (PS) masuk ke dalam kebijakan reforma agraria. Kedua skema ini positif, namun antara RA dan skema PS mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda, antara alas hak milik secara penuh dengan hak ijin atau “meminjam” kawasan hutan untuk dikelola dalam waktu tertentu.

Artinya, penerapan PS harus jelas peruntukkannya dan tidak asal tabrak sehingga melahirkan bias antara RA dan PS.
Di beberapa wilayah yang diklaim kawasan hutan faktanya sudah dikuasai dan digarap penuh dalam bentuk sawah dan ladang oleh rakyat, bahkan sudah menjadi desa definitif. Harusnya untuk wilayah seperti ini skema yang dipakai adalah RA melalui pelepasan kawasan hutan, bukan PS.

Seperti yang pernah disampaikan Sekjend KPA, Dewi Kartika, saat Konsolidasi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) Sumatera di Medan beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan, Jangan sampai wilayah-wilayah yang sudah dikuasasi dan digarap penuh oleh rakyat dan serikat, telah menjadi pemukiman, sawah, ladang, kebun subur rakyat, ada fasilitas umum dan fasilitas sosial dan sudah menjadi desa definitif dijadikan sebagai objek PS. Ini merupakan kemunduran yang jauh dari perjuangan reforma agraria.

“Di Jawa misalnya, ini menjadi kontraproduktif bagi gerakan tani yang selama ini konsisten memperjuangkan RA dan berkonflik dengan Perhutani, karena kembali skema PS yang ditawarkan. Termasuk Lampung dan Bali, ditutup kemungkinan TORA dari pelepasan kawasan hutan,” lanjut Dewi.

Situasi-situasi seperti di atas harus menjadi fokus perdebatan antara pemerintah dan masyarakat sipil agar proses pelaksanaan Reforma Agraria di kawasan hutan tepat sasaran dan sesuai tujuan RA (red: UUPA 1960) sehingga tidak melahirkan konflik baru dikemudian hari.

Pertemuan di KLHK kemarin merupakan tindakan lanjut konsolidasi LPRA yang telah diselenggarakan KPA di Jawa, Bali, Sulawesi, dan Sumatera bersama pemerintah dan organisasi/serikat tani anggota. Dari keseluruhan proses tersebut, KPA telah berhasil mengidentifikasi 184.729 Ha di 134 lokasi untuk kawasan hutan dan telah diserahkan ke KLHK.

Dalam kesempatannya, Roni Septian, Staf Advokasi Kebijakan KPA, memaparkan 8 lokasi prioritas yang secara kategori dianggap mudah dan harus segera dilepaskan dari klaim wilayah kawasan hutan, dan diredistribusikan ke masyarakat kepada Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan KLHK, Muhammad Said.

Kategori ini sebagaimana dimaksud merujuk pada ketentuan reforma agraria dari pelepasan kawasan hutan, yang diantaranya adalah wilayah yang secara eksisting (red: fakta lapangan) telah menjadi kawasan pemukiman dan atau garapan dengan adanya fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Delapan lokasi yang telah terpetakan tersebut tersebar di beberapa wilayah yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sumatera Selatan dengan total luasan 44.805 Ha yang kini telah digarap oleh 2.267 KK.
Angka ini merupakan hasil pemilahan dari keseluruhan data yang sudah diidentifikasi sesuai kategorinya. Data ini nantinya juga akan disusul lokasi-lokasi lain yang sudah dianggap siap untuk dilaksanakan redistribusi secara berkelanjutan.

Muhammad Said menerangkan, bahwa sepanjang kriteria yang diusulkan sesuai dengan ketentuan dalam TORA, maka tidak akan sulit untuk menyelesaikannya. Terlebih apabila dari segi kesejarahan memang dapat terbukti telah ditempati terlebih dulu oleh warga.

“Jika masyarakat bisa membuktikan keberadaannya sudah lebih dulu dibanding pengukuhan kawasan hutan, maka itu bisa dilepaskan” jelas Said.

Dirinya juga menambahkan bahwa bukti hak atas tanah yang merujuk pada PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak harus selalu dalam bentuk tertulis (red: sertifikat). Karena ada jenis pembuktian hak atas tanah yang tidak tertulis, seperti saksi dan lainnya.

Adapun 3 komponen usulan TORA oleh masyarakat yang diperlukan KLHK meliputi data mengenai kepastian lokasi peta/SHP (objek), data riwayat/kronologis penguasaan tanahnya, dan penggarap (subjek).

Terakhir, Said menghimbau agar data yang telah diusulkan itu untuk segera dimasukkan sebelum masuk ke agenda revisi pengukuhan wilayah hutan yang akan dilakukan bulan Oktober nanti. Sementara tahun 2018 nanti, KLHK dikabarkan akan menargetkan 1,6 jt Ha pelepasan kawasan hutan yang tersebar di 153 Kabupaten. (AL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *