WhatsApp Image 2017-05-05 at 11.32.52 AM (1)

KNPA Bahas Agenda Pelaksanaan dan Percepatan Reforma Agraria Bersama Dirjen Penataan Agraria

Jakarta (kpa.or.id) – Jaringan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) menyelenggarakan audiensi dengan Dirjen Penataan Agraria, di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), Rabu, 3 Mei 2017. Pertemuan ini juga dihadairi oleh perwakilan Staf Ahli dari Kantor Staf Presiden (KSP), Usep Setiawan.

Audiensi ini merupakan pertemuan lanjutan dalam rangka mendapatkan informasi  dan membangun dialog atas perkembangan kebijakan Reforma Agraria yang selama ini dicanangkan oleh Pemerintahan Jokowi-JK.

Usep memandang bahwa perlunya membentuk Sekretariat Bersama, untuk mensinergikan kerja-kerja antara pihak pemerintah dengan masyarakat sipil berkaitan dengan pelaksanaan dan percepatan Reforma Agraria (RA).

Jamaludin, selaku Dirjen Penataan Agraria memaparkan progres penyelesaian Target Obyek Reforma Agraria (TORA) hingga Desember 2016 dimana telah terealisasi seluas 707.390 Ha, yang diperoleh menurut hasil pemutakhiran arahan lokasi TORA berdasarkan kriteria dan skema yang ada. “Mengenai percepatan, kita masih menunggu Perpres RA. Sekarang sudah di Komenko Perekonomian.” Terang Jamal.

Selain itu, ia juga menyebutkan berbagai kendala yang menghambat percepatan kebijakan tersebut diantaranya mengenai beberapa kriteria TORA dari Kawasan Perhutanan yang sulit diimplementasikan, serta anggaran pelaksanaan yang terbatas.

“Pak Jokowi menginginkan 5 juta bidang, sementara yang sedang kita kerjakan saat ini 2 juta bidang, karena  anggaran dananya memang terbatas.” Sahut Jamal.

Di sisi lain, Sekjend KPA, Dewi Kartika, menegaskan pentingnya memasukan Pulau Jawa sebagai obyek dari pelaksanaan Reforma Agraria, sebab wilayah tersebut merupakan lokasi dimana terjadi ketimpangan dan konflik yang sangat besar.

Selain itu, perwakilan organisasi masyarakat sipil lain diantaranya adalah PUSAKA, Solidaritas Perempuan, Sawit Watch, WALHI dan AMAN juga turut menyuarakan kondisi rill di lapangan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang diperlukan.

Dengan adanya pertemuan ini, KNPA bermaksud mendorong agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang bersedia menkonsolidasikan kembali data, agar agenda Reforma Agraria dapat tepat sasaran, baik dari subyek penerima, maupun obyeknya. Sebab TORA yang selama ini digunakan pemerintah dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan agraria, bahkan justru dapat memperluas ketimpangan yang ada.

Pertemuan ini menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu Pembentukan sekretariat Bersama (sekber) di Kementerian ATR yang diisi oleh pejabat-pejabat di lingkungan Kementerian ATR dan pimpinan organisasi masyarakat sipil. Sekber ini berfungsi sebagai wadah komunikasi antar dua lembaga dan keputusan-keputusannya akan menjadi input bagi kebijakan-kebijakan di Kementerian ATR. Kemudian sambil menunggu Perpres RA dan Perpres pengganti Perber harus ada kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *