491cd707-89b1-4dc2-9a27-d3894e325f2f

Kementerian ATR/BPN Komitmen Dukung GLF 2018

Jakarta (kpa.or.id) – National Organizing Commite (NOC) Global Land Forum (GLF) 2018 yang terdiri dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), International Land Coalition (ILC), dan Kantor Staf Presiden (KSP) berkunjung ke Kementrian ATR/BPN, Kamis, (2/11).

Kunjungan ini dimaksudkan untuk meminta dukungan dan keikutsertaan Kementerian ATR/BPN menjadi bagian dari forum pertemuan pertanahan global yang akan dihadiri oleh sedikitnya 700 organisasi dan lembaga yang berasal dari 67 negara di dunia.

Pelibatan lintas organisasi masyarakat, swasta dan pemerintahan ini sebagaimana dikatakan oleh Saurlin Siagian, Koordinator ILC Asia, didasarkan pada keyakinan bahwa perubahan harus dilakukan secara bersama-sama, tidak boleh hanya satu pihak.

Sementara Usep Setiawan, selaku staf khusus KSP mengatakan pentingnya acara ini baik untuk kepentingan Indonesia maupun dunia.

“Kita sebagai negara ingin memberikan gambaran pada dunia bagaimana upaya pemerintah, bersama masyarakat di sini merancang, menyusun dan melaksanakan reforma agraria di Indonesia.” Imbuhnya.

GLF sendiri merupakan pertemuan tiga tahunan forum pertanahan global yang berada di bawah naungan ILC. Forum ini akan dihadiri oleh organisasi pembangunan internasional, badan dan lembaga PBB, lembaga pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil hingga organisasi rakyat yang merupakan anggota ILC. Tahun 2018 nanti, Indonesia akan menjadi tuan rumah atas mandat pertemuan GLF sebelumnya di Dakar, Senegal pada tahun 2015 lalu.

Di Indonesia sendiri,, ILC memiliki empat anggota organisasi layaknya KPA, SAINS, JKPP, dan RMI yang otomatis secara langsung akan menjadi penyelanggara even tiga tahunan tersebut. Meskipun demikian, penyelenggaran perhelatan global ini nantinya secara luas juga akan didukung oleh jaringan organisasi masyarakat sipil di Indonesia, khususnya mereka yang konsen di isu reforma agraria, sumber daya alam, dan hak asasi manusia yang nantinya berkolaborasi dengan instansi pemerintahan terkait

Di sisi lain, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN, Djamaluddin, mengatakan bahwa pihaknya sangat bangga dengan kelompok masyarakat yang hadir dan masih konsisten dalam menaruh perhatiannya pada persoalan agraria di Indonesia.

Berkaitan dengan rencana GLF, dirinya menambahkan bahwa Kementerian ATR/BPN akan turut mendukung pelaksanaan GLF tahun mendatang, dengan memposisikan instansinya sebagai pengarah.

Pertemuan yang mengambil tema “United for Land Rights” ini nanti rencananya akan digelar di kawasan Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Dipilihnya Bandung bukan tanpa sebab, Bandung dinilai sebagai representasi spirit anti-kolonialisme. Hal ini berkaitan dengan  penyelenggaran Konferensi Asia Afrika (KAA) pertama yang diselenggarakan di kota kembang di massa pemerintahan presiden Soekarno dalam rangka menyatukan kekuatan Negara-negara bekas jajahan untuk melawan segala bentuk kolonialisme.

Pertemuan pada tahun 2018 nanti akan menjadi pertemuan yang ke-6 setelah sebelumnya diselenggarakan di Uganda (2007), Nepal (2009), Albania (2011), Guatemala (2013), dan terakhir Dakar, Senegal pada tahun (2015). (AL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *