Perhutanan Sosial

Memastikan Jalan Reforma Agraria di Hutan Jawa

Pernyataan Sikap Gerakan Reforma Agraria Hutan Jawa

Hutan di Jawa dikecualikan dari objek reforma agraria. hanya disediakan skema perhutanan sosial di wilayah kerja Perhutani. Sebuah langkah mundur, seolah-olah tidak ada masalah konflik, pemukiman dan desa definitif,  kesenjangan, dan tumpang tindih klaim di hutan Jawa yang tidak cukup diselesaikan dengan skema Perhutanan Sosial.

Dari hasil pendataan KPA (2017) di kawasan hutan yang kurang dari 30 % seperti Jawa, Bali dan Lampung, terdapat 92 lokasi konflik agraria seluas 46.000 Ha di kawasan hutan. Laporan KPA 2016 mencatat dua provinsi di Jawa, yakni Jawa Timur dan Jawa Barat menempati posisi tiga besar penyumbang konflik agraria tertinggi di tanah air.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, rasio gini pulau Jawa berkisar antara 0,37 – 0,42. Angka tersebut termasuk angka ketimpangan yang tinggi di Indonesia. Sementara Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk berpenghasilan rendah tertinggi di Indonesia dengan jumlah 4.775.000, diikuti Jawa Tengah di tempat kedua dengan jumlah 4.505.780 penduduk. Saat ini sedikitnya terdapat 32/ ribu desa defenitif yang berada dalam kawasan hutan.

Dampak atas tumpang-tindih atas klaim di sekitar kawasan hutan tersebut telah melahirkan begitu banyak korban di pihak masyarakat atau petani penggarap. Rentang waktu 2004 hingga 2015, KPA mencatat telah terjadi 164 kasus konflik di sektor kehutanan. Dari total keseluruhan konflik hingga 2014, koalisi Anti-mafia Hutan mencatat 53 warga yang telah terjerat UU P3H, 43 orang diantaranya divonis bersalah dengan hukuman 18 bulan penjara.

Saat ini, pulau Jawa masih menjadi sentra produksi padi nasional. Dari 75,4 juta ton gabah kering giling yang dipanen pada 2015, sebanyak 35,8 juta ton disumbangkan oleh tiga provinsi di pulau tersebut, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Artinya lokasi-lokasi di ketiga provinsi tersebut harus didukung pemerintah penyelesaian konfliknya melalui skema redistribusi pelepasan kawasan hutan demi mewujudkan keadilan dan menjaga ketahanan pangan nasional.

Konflik agraria di kawasan hutan tidak dapat dilepaskan dari konflik agraria yang terjadi di zaman kolonial. Kebijakan pemerintah kolonial dalam rangka meraup keuntungan besar dari tanah dan petani kecil pribumi sudah terjadi sejak periode Gubernur Jenderal Hindia-Belanda Herman Willem Daendels yang memerintah sejak tahun 1808 sampai tahun 1811. Politik agraria yang dimainkan saat itu hanya memberi ruang seluas-luasnya pada kepentingan rezim kolonial dan pemodal. Tak beda dengan zaman ketika Jawatan Kehutanan menatabatas dan memetakan tanah-tanah hutan sebagai kawasan hutan negara. Sejak tahun 1914 hingga tahun 1935, sekitar 137.837 ha tanah-tanah hutan telah ditatabatas dan disahkan oleh Gubernur Jenderal sebagai kawasan hutan negara. Proses penataan batas dan pengesahan ini dipersoalkan oleh Residen Banten karena ada sekitar 79.154 ha tanah-tanah hutan yang disahkan tersebut tumpang-tindih dengan huma-huma penduduk.

Paska era Jawatan Kehutanan, konflik agraria di kawasan hutan yang dikelola Perhutani menjadi warisan konflik yang terus berlangsung. Perhutani dalam hal ini karena memasukkannya lahan-lahan garapan masyarakat di sekitar hutan ke dalam kawasan hutan Perhutani. Padahal lokasi garapan atau desa-desa tersebut sudah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu, bahkan jauh sebelum Republik ini merdeka. Hal ini diperparah dengan tidak jelasnya batas kawasan hutan Perhutani yang hanya mengandalkan Berita Acara Tata Batas (BATB) sejak zaman kolonial Hindia Belanda.

Kembali pada Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) redistribusi 4,1 juta Ha tanah pelepasan kawasan hutan diharapkan petani sebagai jawaban atas tidak adanya penyelesaian konflik di kawasan hutan terutama di region Jawa, Bali dan Lampung. Sekali lagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) hanya mau melepasan kawasan hutan di wilayah yang luasan hutannya diatas 30%. LHK berdalih karena menuruti Pasal 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Di tengah nihilnya TORA dari pelepasan kawasan hutan di Jawa, Bali dan Lampung Pemerintah hanya memberikan satu jalan keluar yakni Perhutanan Sosial. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup No: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10.2016 tentang Perhutanan Sosial jo No: P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017  tentang Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani jis SK Menteri Kehutanan No.180/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/4/2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Objek Reforma Agraria.

Perhutanan Sosial diberlakukan sebagai satu-satunya “obat” untuk menyelesaikan konflik agraria di hutan Jawa.  Peraturan tentang Perhutanan Sosial ini dikeluarkan untuk memberi kesempatan masyarakat menggarap areal Perhutani. Tetapi, keluarnya Peraturan Menteri KLHK Hidup No. P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017  tentang Perhutanan Sosial ini tidak dapat menyelesaikan persoalan perampasan-perampasan lahan masyarakat di kawasan Perhutani. Maka, Peraturan Menteri KLHK Hidup No. P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017  tentang Perhutanan Sosial bukan satu-satunya obat untuk menyelesaikan masalah konflik agraria di hutan Jawa. Kasus-kasus perampasan lahan oleh Perhutani hanya bisa diselesaikan dengan pengembalian lahan tersebut kepada masyarakat dalam bentuk redistribusi lahan, bukan dengan cara memberikan akses masyarakat menggarap lahan Perhutani.

Selain itu juga terdapat beberapa tipologi konflik agraria di hutan Jawa sebagai berikut:

  1. Konflik antara masyarakat desa vs Perhutani. Ini terjadi akibat dimasukkannya tanah‐tanah masyarakat kedalam kawasan hutan negara yang dikuasai Perhutani, baik atas wilayah yang telah ditata batas maupun belum;
  2. Konflik antara masyarakat desa vs Perhutani yang dilatarbelakangi oleh pengusiran masyarakat yang semula menggarap tanah‐tanah hutan negara karena dituduh terlibat DI/TII maupun PKI;
  3. Konflik antara masyarakat desa vs Perhutani karena tukar menukar kawasan hutan yang belum tuntas prosesnya;
  4. Konflik antara masyarakat desa vs Perhutani. Konflik ini terjadi karena Perhutani menghalangi akses masyarakat masuk dan memanfaatkan sumber daya hutan;
  5. Konflik antara masyarakat desa dengan Perhutani, karena tanah timbul yang diklaim Perhutani sebagai tanah dibawah kekuasaannya;
  6. Konflik antara masyarakat desa dengan Perhutani karena masyarakat melakukan pendudukan tanah‐tanah yang dikuasai Perhutani;
  7. Konflik antara masyarakat desa vs Perhutani, berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hutan lindung;
  8. Konflik antara masyarakat desa/adat vs Taman Nasional dan Cagar Alam, terkait dengan klaim tenurial terhadap kawasan hutan konservasi ;
  9. Konflik antara masyarakat desa vs kegiatan non kehutanan di kawasan hutan, misalkan dengan perusahaan tambang dan galian C, pengambilan air untuk air kemasan;
  10. Konflik antara Kemenhut dan Perum Perhutani atas ketidakjelasan batas Kawasan Konservasi yang dikelola BKSDA dan TN serta Hutan Produksi dan Lindung;
  11. Konflik antara Perum Perhutani dengan Pemda akan kewenangan pengelolaan Hutan Lindung; dan
  12. Konflik antara Perum Perhutani dan Kementrian Kehutanan atas pelanggaran penggunaan Hutan Lindung, yang sering kali ditebang dan digunakan sebagai hutan Produksi.

Karena tipologi konflik yang berbeda-beda tersebut, maka jalan keluar penyelesaiannya juga tidak bisa seragam. Perhutanan sosial justru melegitimasi kacaunya aturan kehutanan Indonesia dan menguatkan perusahaan sektor kehutanan sebagai pemilik hutan.

Setelah menerbitkan Peraturan Menteri KLHK Hidup No. P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017  tentang Perhutanan Sosial, pemerintah kembali bermanuver dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Peraturan ini seolah-olah menyelesaikan konflik agraria di kawasan hutan. Nyatanya, masyarakat kembali dikecewakan karena skema penyelesaian konflik di dalamnya hanya untuk wilayah yang baru ditunjuk sebagai kawasan hutan, sedangkan wilayah-wilayah  konflik agraria masyarakat adalah wilayah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan.

Dengan melihat kondisi: Pertama, tidak dimasukkan Jawa atau daerah lain yang kawasan hutannya kurang dari 30% sebagai salah satu prioritas TORA melalui pelepasan kawasan hutan. Kedua, tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan di Pulau Jawa, Bali dan Lampung. Ketiga, Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan tidak menutup jalan reforma agraria. Keempat, perhutanan sosial tidak menjadi solusi atas permasalahan ketimpangan dan konflik agraria.

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dijelaskan di atas, dengan ini kami yang tergabung dalam  Gerakan Reforma Agraria Hutan Jawa menyatakan bahwa:

  1. Reforma Agraria harus dilaksanakan secara benar sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
  2. Perhutanan sosial tidak dapat dilakukan pada tanah garapan/pertanian, kebun rakyat, pemukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial termasuk wilayah kampung dan desa-desa definitif maupun lokasi-lokasi prioritas reforma agraria yang sudah diajukan sebagai TORA kepada Pemerintah;
  3. Mendesak pemerintah melakukan revisi terhadap Pasal 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mengenai tafsir luasan minimal 30% kawasan hutan di suatu wilayah;
  4. Mendesak pemerintah melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani;
  5. Menolak dan mendesak Pemerintah untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan; dan
  6. Mendesak Pemerintah segera memetakan konflik-konflik agraria di hutan Jawa dan menyediakan mekanisme penyelesaiannya melalui skema redistribusi tanah untuk memulihkan hak-hak korban, menegakkan keadilan dan memberikan kesejahteraan;
  7. Menjalankan reforma agraria pada lokasi-lokasi prioritas yang telah diusulkan oleh gerakan rakyat dan menjadikan proses usulan dari bawah sebagai cara yang utama; dan
  8. Mendesak pemerintah segera mengesahkan Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat, untuk menjadi petimbangan dalam merumuskan peta jalan baru untuk meluruskan dan mempercepat realisasi reforma agraria.

Jakarta, 24 Oktober 2017

Gerakan Reforma Agraria Hutan Jawa

 

Kontak : +62 813-9447-5484 (Dewi Kartika)

Gerakan Reforma Agraria Hutan Jawa

  1. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
  2. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
  3. Serikat Petani Pasundan (SPP)
  4. Serikat Tani Indramayu (STI)
  5. Serikat Petani Majalengka (SPM)
  6. Serikat Petani Karawang (SEPETAK)
  7. Serikat Tani Kerakyatan Sumedang (STKS)
  8. Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH Bandung)
  9. Lembaga Bantuan Hukum Semarang (LBH Semarang)
  10. Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta (LBH Yogyakarta)
  11. Lidah Tani Blora
  12. Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB)
  13. Serikat Tani Independen Pemalang (STIP)
  14. Serikat Tani Mandiri Cilacap (SETAM Cilacap)
  15. Serikat Tani Amanat Penderitaan Rakyat (STAN AMPERA)
  16. Forum Peduli Tanah Pusaka Banyuwangi (FPTPB)
  17. Organisasi Tani Jawa Tengah (ORTAJA)
  18. Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA)
  19. Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS)
  20. Forum Persaudaraan Petani Kendal (FPPK)
  21. Serikat Rakyat Kediri Berdaulat (SRKB)
  22. Serikat Petani Tulungagung (SPT)
  23. Rukun Tani Indonesia (RTI)
  24. Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB)
  25. Serikay Petani Gunung Biru (SPGB)
  26. Serikat Petani Lumajang (SPL)
  27. Serikat Tani Independen Jember (SEKTI)
  28. Forum Perjuangan Rakyat Mojokerto (FPR Mojokerto)
  29. Perkumpulan Al-haraka Jombang
  30. Kelompok Kajian dan Advokasi Tantular Mojokerto
  31. Jaringan Kerja Tani (JAKATANI)
  32. Pergerakan Petani Banten (P2B)
  33. Serikat Petani Sumberklampok Bali (SPS Bali)
  34. Gerakan Rakyat Indonesia (GRI)
  35. Serikat Petani Indonesia (SPI)
  36. Sajogyo Institute (SAINS)
  37. Rimbawan Muda Indonesia (RMI)
  38. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
  39. KPA Wilayah Jawa Timur (KPA JATIM)
  40. KPA Wilayah Jawa Tengah (KPA JATENG)

 

Menuju Konferensi Tenurial 2017

Dirumuskan dalam Dialog Nasional : ” Masa Depan Reforma Agraria di Hutan Jawa”,

diselenggarakan di Jakarta pada Selasa, 24 Oktober 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *