f56d7d7f-05f9-47e0-9521-ec97a9ae5d8d

HTN 2017: Aliansi Tani Sultra Bersatu Kembali Gelar Aksi Depan Kantor Bupati Konawe Selatan

Konawe Selatan (kpa.or.id) – Aliansi Tani Sultra Bersatu (ATSB) yang terdiri dari berbagai gerakan tani  dan NGO kembali menggelar aksi masih dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional 2017 (HTN 2017). Jika pada aksi sebelumnya, yakni, Senin, (25/9) titik aksi dipusatkan di depan kantor DPRD Sultra. Kali ini massa mendatangai kantor Bupati Konawe Selatan.

Massa aksi yang berjumlah 500 orang lebih ini mulai memadati halaman kantor Bupati Konawe Selatan sejak jam pukul 11.00 WITA. Massa aksi juga membawa beberapa selebaran tuntutan mereka terkait konflik agraria yang terus melanda di Sulawesi Tenggara, khususnya bumi Konawe Selatan

Konflik-konflik agraria yang terjadi selalu menempatkan petani menjadi korban penggusuran dan perampasan ruang agrarian, seperti yang dialami oleh petani di UPT Arongo, UPT Tolihe, UPT Amohola I dan UPT Amohola II, Desa Pudaria Jaya, Desa Marga Cinta, Desa Watuporambaa, Desa Bakutaru. Ada juga konflik di kecamatan Mowila diantaranya di Desa Rakawuta dan Desa Lamolori., Kecamatan Angata terdapat di Desa Lamooso dan Desa Aopa dan Desa Matabondu. Tanah Ulayat masyarakat Konawe Utara dan tanah garapan milik Masyarakat Kolaka dan Kolaka Timur,” Ujar Torop Rudendi, Korwil KPA Sultra.

Torop menambahkan, Selain konflik pertanahan, di Kabupaten Konawe Selatan juga terjadi konflik wilayah tangkap antara masyarakat nelayan Desa Panambea, dan Desa Wawosunggu dengan kapal-kapal tangkap milik bandar-bandar besar.

Oleh sebab itu kami mendesak pemerintahan terkait di Sulawesi Tenggara, baik eksekutif maupun legislatif baik dari level provinsi hingga kabupaten agar segera mencari solusi penyelesaian konflik tersebut sesuai amanat  TAP MPR No. IX/2001, UUPA 1960, dan pasal 33 UUD 1945.

Berbeda dengan sebelumnya, kedatangan massa aksi kali ini disambut oleh Bupati dan beberapa jajarannya guna melakukan audiensi yang dilaksanakan siang harinya pada pukul 13.30 WITA.

Turut hadir dalam audiensi tersebut perwakilan massa aksi yang terdiri KPA Sultra, perwakilan semua ranting STKS,  Walhi Sultra, dan Puspaham. Sementara dari pemerinta daerah Konawe Selatan diwakili langsung oleh bapak H. Srunudin Danga (Bupati Konawe Selatan), Simon (Kakantah Konawe Selatan), dan Hamka (Kapolres Konawe Selatan).

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan massa aksi menyampaikan beberapa hal terkait konflik agraria di Konawe Selatan, di antaranya, kasus transmigrasi di Desa Arongo dan kasus tanah adat di Angata. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah daerah Konawe Selatan segera membentuk pokja penyelesaian konflik agraria di kabupaten tersebut.

Sayangnya, audiensi yang berjalan selama kurang lebih 4 jam tersebut belum menuai hasil. Hal ini dikarenakan pihak pemerintah belum menyatakan komitmen atas desakan perwakilan massa aksi. Dalam keterangannya, pihak pemda dalam hal ini bupati meminta waktu tiga bulan untuk mmbicarakan di pihak mereka terlebih dahulu terkait penyelesaian konflik agraria di Konawe Selatan. Sementara pokja penyelesaian konflik agraria yang didorong oleh KPA Sultra dan STKS belum ada komitmen sejauh ini dari bupati.

Selanjutnya, KPA Sultra bersama beberapa organisasi massa aksi akan mendatangani kanwil BPN Sulawesi Tenggara Jum’at nanti di Kendari. Kunjungan ini terkait tindaklanjut pertemuan beberapa waktu lalu. Selain itu, pertemuan nanti juga sekaligus melaporkan hasil audiensi dengan pemerintah kabupaten yang belum menemui hasil. (BW)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *