yatara-small

Enam Kepala Desa Way Pisang Lampung Selatan Gugat Perpres 88/2017

Lampung (kpa.or.id) – Enam kepala desa yang merupakan perwakilan dari 16 desa di Register 1 Way Pisang, Lampung Selatan, Lampung menyatakan kekecewaan yang sangat mendalam atas keluarnya Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Kekecewaan ini terungkap kala melakukan audiensi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) dalam rangka mengupayakan pelepasan desa-desa mereka dari kawasan hutan.

Dalam audiensi yang didamping oleh KPA tersebut, perwakilan enam desa serta satu pendamping mereka dari Formaster, yakni Suyatno, tak kuasa mengutarakan kekecewaan mereka lantaran mengetahui perpres 88/2017 tidak sesuai dengan harapan mereka.

Kita jujur sangat kecewa, karna Formaster yang dari awal bersama-sama rakyat mengawal Perber 4 Menteri. Apalagi kami sangat berharap dengan keluarnya Perpres ini bisa menjawab tersendatnya pelaksanaan Perber. Namun isi Perpres tersebut sangat jauh dari harapan,” ujar Suyatno.

Keinginan kita awalnya Perpres ini seperti Perber 4 Menteri yang semakin diperkuat dasar hukumnya sehingga mampu mempercepat penyelesaian konflik yang saat ini kita hadapi. Namun, isi Perpres ini sungguh sangat di luar dugaan kita,” tambah Suyatno.

Ihwal kekecewaan ini bermula dari konflik agraria yang tengah dihadapi warga di 16 desa kawasan Register 1 Way Pisang yang diklaim pemerintah masuk kawasan hutan. Harapan mereka sempat mengemuka ketika keluarnya Perber 4 Menteri No. 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan. Namun harapan tersebut seketika berubah menjadi kekecewaan setelah mengetahui isi Perpres 88/2017 jauh lebih buruk dari peraturan sebelumnya.

Enam Belas Desa di Register Way Pisang Diklaim Masuk Kawasan Hutan

Saat ini, Terhitung 16 desa yang berada di 4 Kecamatan, Kabupaten Lampung Selatan diklaim masuk kawasan hutan oleh pemerintah. Padahal rata-rata dari desa tersebut sudah memiliki pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan bahkan sudah menjadi desa definitif.

Enam belas desa tersebut diataranya, Desa Sri Pendowo, Kemukus, Karangsari, Lebung Nala, Pematang Pasir, dan Taman Sari di Kecamatan Ketapan. Desa Gandri di Kecamatan Penengahan, Desa Sumbersari, Margajasa, Margasari, Mandala Sari, Kedaung, Sumber Agung, dan Baktir Rasa di Kecamatan Seragi. Terakhir, Desa Pematang Baru dan Suka Bakti yang berada di Kecamatan Palas.

Menurut pengakuan warga dan kepala desa dari enam belas desa tersebut, desa mereka diklaim berada di dalam kawasan hutan, tepatnya kawasan hutan produksi Register 1 Way Pisang dan belum dilepaskan hingga saat ini. Padahal warga di 16 Desa ini sudah bermukim sejak tahun 1932 dan sudah menjadi desa definitif sejak awal tahun 90-an.

Dari 5.722 hektar total luas 16 desa tersebut, 3.126 hektar diantaranya berada dalam klaim kawasan hutan. Artinya, ada lebih dari separuh pemukiman dan lahan garapan masyarakat yang diklaim. Padahal telah terdapat berbagai fasilitas umum dan sosial, sarana ibadah, fasilitas kesehatan, sekolah, sarana jalan, dan beberapa sarana publik lainnya. Bahkan desa-desa ini tercatat sebagai penerima program bantuan dana desa melalui Kementrian Desa PDTT.

Menurut pengkuan kepala Desa Kemukus, Imam Junaidi, bahwa kondisi di desa yang ia pimpin saat ini semakin tidak menentu. Ditambah menurut pengakuan Imam saat ini warga semakin terusik, ditambah dengan kabar rencana masuknya perusahaan guna melakukan aktivitas di atas lahan garapan mereka. Pihak perusahaan langsung mengurus perizinan kepada Kementerian KLHK karna menganggap wilayah tersebut merupakan kawasan hutan, persis seperti apa yang diklaim oleh pemerintah.

Dari 578 hektar luas desa kami di Kemukus, sekitar 562 hektar masih diklaim masuk kawasan hutan. Warga sendiri sudah mendiami desa ini sejak tahun 1972 dan ditetapkan menjadi desa definitif pada tahun 2002,” tutur Imam.
Senasib dengan Imam, Sahuri, kepala Desa Sidoasih juga mengalami hal yang serupa. Malahan desa yang ia pimpin sudah menjadi desa definitif sejak tahun 1991 di mana dari 422 hektar luas wilayahnya 1/3-nya juga diklaim masuk kawasan hutan.

“Kami masyarakat tentu tidak terima dengan klaim sepihak yang dilakukan oleh pemerintah. Kami meminta agar pemerintah segera mengeluarkan desa kami dari klaim kawasan hutan. Ini tidak masuk akal, di mana wilayah kami yang diklaim masuk kawasan hutan sudah menjadi pusat desa, di sana ada pasar yang besar dan berada di pinggir jalan lintas, apa mungkin masih bisa disebut kawasan hutan,” tegas Sahuri.

Mundurnya Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria di Kawasan Hutan

Keluarnya Perpres 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan merupakan langkah mundur bagi kebijakan konflik agraria kawasan hutan. Sebab Perpres ini juga belum mampu menjawab polemik penyelesaian konflik agraria di kawasan hutan. Ironisnya, isi Perpres ini jauh lebih buruk dari Perber 4 Menteri yang pelaksanaannya mandek sejauh ini.

Perpres ini justru semakin melegitimasi keengganan pemerintah khususnya Kementrian LHK untuk melaksanakan reforma agraria melalui pelepasan kawasan hutan di wilayah/provinsi yang luasan hutannya kurang dari 30%. Ini tentu sebuah langkah mundur bagi proses penyelesaian konflik kawasan hutan di Jawa, Bali dan Lampung yang menurut KLHK luasan hutannya sudah di bawah 30 %.

Artinya, proses penyelesaian konflik kawasan hutan di Bali, Lampung dan 4 Provinsi di Jawa menemui jalan buntu. Padahal, di lima provinsi ini konflik agraria terhitung tinggi dan berkontribusi besar menyumbangkan angka ketimpangan dan kemiskinan.

Contohnya saja, dari hasil inventarisir Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang dilakukan KPA sejak tahun 2016, tercatat 160 lokasi (baca: pemukiman dan desa) dengan luasan 227.581 hektar dengan melibatkan 59.625 KK yang saat ini sedang mengalami tumpang tindih klaim. Sebagain besar dari 160 lokasi tersebut terdapat di Jawa, Bali dan Lampung, layaknya konflik yang dialami oleh 16 Desa di atas.

Sementara, dalam hal proses penyelesaian, Perpres ini juga mengalami kemunduran dimana hanya memberikan opsi pengelolaan melalui skema Perhutanan Sosial (PS) dan resettlement bagi lokasi garapan yang kurang dari 20 tahun atau lokasi yang luasan wilayah hutannya kurang dari 30%.

Peraturan ini seperti sedang ingin mempertahankan standar ganda yang sedang ingin dijalankan oleh pemerintah. Misal di Pulau Jawa, pemerintah justru seperti menutup mata akan banyaknya tanah-tanah terlantar yang dikuasai oleh Perhutani. Ditambah izin-izin konsesi pertambangan yang semakin mudah dikeluarkan baik itu untuk perusahaan Negara maupun swasta. Berbanding terbalik dengan keengganan pemerintah untuk memberikan hak milik penuh kepada masyarakat dan terus bersembunyi di balik dalih cakupan wilayah hutan yang kurang dari 30%.

Di Register Way Pisang, menurut Suyatno saat ini persoalan masyarakat justru semakin bertambah dengan munculnya HGU perusahaan di wilayah mereka. Ia mempertanyakan kebijakan pemerintah daerah yang menerbitkan HGU PT. Penyelamat Alam Nusantara (PT. PAN) yang berada di areal peladangan, perumahan warga sampai ke pasar desa. Padahal klaim pemerintah wilayah tersebut merupakan tanah register.

“Di sini konflik sudah sangat sering terjadi. Katanya tanahnya tanah register, tapi kenapa tiba pemerintah daerah memberikan HGU kepada pihak perusahaan,” tegas Suyatno. (BW)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *