WhatsApp Image 2017-08-15 at 8.19.26 AM

Distribusi Lahan Transmigrasi Mandek, KPA Sultra Datangi Disnakertrans Sulawesi Tenggara

Kendari (kpa.or.id) – KPA Wilayah Sulawesi Tenggara bersama perwakilan masyarakat dari tiga UPT Transmigrasi di Konawe Selatan (UPT Arongo, UPT Tohile, dan UPT Amohola I) dengan didampingi Dewan Nasional KPA, Kisran Fadil mendatangani Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (14/8/2017).

Kedatangan ini guna melakukan audiensi dalam rangka menyikapi surat edaran dari Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKT) Kementrian PDTT kepada Bupati dan Disnakertrans untuk beberapa Kabupaten di Sultra tertanggal 13 Juni 2017.

Adapun surat tersebut berupa perintah kepada para bupati dan Disnakertrans Konawe Selatan agar segera mensertifikasi lahan milik warga di 3 UPT di atas. Dokumen tersebut juga menyertakan lampiran jumlah subjek (penerima manfaat) dan objek (tanah) yang dilakukan sertifikasi. Namun setelah diperiksa lebih lanjut, jumlah subjek dan objek yag tertuang dalam surat tersebut berbeda dengan situasi di lapangan.

Situasi ini yang mendorong KPA Wilayah Sultra bersama dengan STKS yang merupakan organisasi induk dari tiga UPT tersebut  melakukan audiensi dengan Disnakertrans Provinsi Sultra. Langka ini diambil guna mengkritisi data yang dikeluarkan pemerintah tersebut.

KPA wilayah Sultra memandang surat edaran itu tidak menyentuh akar persoalan konflik agraria yg terjadi di lokasi transmigrasi.

Bagaimana mungkin persoalan warga terselesaikan jika pemerintah tidak meletakkan persoalan konflik agraria sebagai prioritas yang harus segera diselesaikan, serta memastikan semua lahan yg menjadi hak warga transmigrasi terdistribusi sesuai janji pemerintah yg tertuang dalam MoU antara dua pemerintah daerah dari pihak pengirim maupun penerima, “ Ujar Torop Rudendi, Korwil KPA Sultra

Pada kesempatan ini, rombongan KPA Sultra dan STKS ditemui oleh Syamsu Ridzal, Kabid Penempatan dan Nyoman Widya, Kabid Pembinaan. Dalam kesempatannya, perwakilan masyarakat menjelaskan jumlah angka yang menjadi target sertifikasi tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Dalam surat yang dikeluarkan oleh Dirjen PKT Kementrian PDTT tersebut menyebutkan target sertifikasi di UPT Arongo berjumlah 628 bidang. Padahal, seharunya 750 bidang sesuai jumlah KK yang ada, yakni 500 KK. Jika diasumsikan 250 KK Transmigrasi dari Jawa yang telah menerima 2 bidang lahan (red: lahan pekarangan dan lahan usaha I) tentunya pemerintah harus menargetkan 500 bidang sertifikat untuk transmigrasi asal Jawa  dan 250 bidang untuk transmigrasi lokal yang berjumlah 250 KK. Sejauh ini, transmigrasi lokal baru menerima lahan pekarangan.

Sementara untuk UPT Tohile, pemerintah menargetkan 720 sertifikat dari jumlah keseluruhan 240 KK. Hal ini juga menjadi menimbulkan pertanyaan dari warga karena jumlah tersebut terlalu besar. Hingga saat ini, warga di UPT Tolihe baru menerima satu bidang lahan yakni lahan pekarangan. Sedangkan lahan usaha I dan lahan usaha II belum diterima sama sekali.

Terakhir, perwakilan dari UPT Amohola I yang juga menyampaikan kekecewaan mereka terhadap surat tersebut. Pasalnya, warga yang sudah ditempatkan sejak tahun 2007 tidak tercantum dalam surat edaran tersebut sebagai target prioritas untuk segera disertifikasi.

Menjawab keluhan-keluhan warag di atas, pihak dari Disnakertrans Sultra menjelaskan mengenai kerja-kerja yang sudah mereka lakukan. Dari keterangan mereka menjelaskan bahwa pemerintah provinsi sudah memerintahkan kepada Disnakertrans Kabupaten Konawe Selatan agar segera menyelesaikan konflik yang sedang terjadi.

Namun selama ini pihak Disnakertrans Provinsi menduga mereka sering menerima laporan-laporan fiktif dari pihak kabupaten. Hal ini terungkap dari hasil kunjungan pihak proviinsi ke lokasi guna memperoleh informasi dari warga. Dalam pengakuannya warga mengatakan belum menerima sepenuhnya lahan yang sudah menjadi hak mereka. Selain itu, pihak provinsi juga menemukan adanya oknum pejabat daerah yang memiliki lahan disetiap UPT ditambah gesekan-gesekan yang terjadi di antara warga transmigrasi dengan warga lokal dan perusahaan.

Hasil temuan ini juga sudah pernah dilaporkan pihak provinsi ke Kementrian PDTT dan belum ada jawaban hingga sejauh ini untuk melakukan upaya penyelesaian secara serius. Menurut keterangan Samsu dan Nyoman, selama ini mereka tidak pernah tahu. Dan mengenai jumlah target sertifikasi seperti yang tercantum dama surat Dirjen PKT tersebut merupakan kesalahan dari pihak Kementrian yang selama ini tidak pernah berkordinasi dengan Disnakertrans Sultra. Pihak dari Kementrian dinilai sering mengambil keputusan sepihak.

Terakhir, pihak  Disnakertrans Sultra menyarankan kepada warga agar menyurati kembali Bupati Konawe Selatan dan seluruh intstansi pemerintah yang berkaitan dengan program transmigrasi ini. (BW)

Dalam rencananya, KPA Sultra bersama STKS telah sepakat untuk melakukan aksi besar-besaran pada momen Hari Tani Nasional (HTN) 2017 yang jatuh 24 September nanti di kantor bupati dalam upaya mendesak Bupati agar segera menyelesaikan konflik agraria yg terjadi di Konawe Selatan. (BW)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *