Guna
mempersiapkan hari tani nasional yang jatuh pada tanggal 24 September 2010, sejumlah
ormas dan NGO’s mengelar konferensi pers sekaligus meresmikan pembentukan
panitia bersama hari tani nasional yang ke 50,digelar pada hari Rabu (1/9) di Sekretariat
Bersama Mampang Prapatan 14/5 Jakarta.
Sejumlah organisasi
itu antara lain, Serikat Petani Indonesia, Aliansi
Petani Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria, Wahana Masyarakat Tani
Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Indonesian Human Rights Committee for Social
Justice, Koalisi Anti Utang, Koalisi
Rakyat Untuk Keadilan Perikanan, Pemuda Demokrat Indonesia, Front Perjuangan
Pemuda Indonesia, Serikat Buruh Indonesia, Bina Desa, Solidaritas Perempuan, Institute of Global Justice, Serikat Nelayan Indonesia, Lingkar Studi Aksi Demokrasi Indonesia.
Henry Saragih, Ketua SPI yang juga sebagai salah
satu juru bicara menyatakan bahwa, “Lima puluh tahun yang lalu,
Undang-Undang NO 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA)
disahkan sebagai payung hukum agraria di Indonesia dalam merombak ketidakadilan
struktur agraria warisan pemerintah kolonial. UUPA 1960 adalah realisasi dari
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang mengamanatkan kekayaan alam dan cabang
produksi yang terkait hajat hidup orang banyak, dikelola untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat,” tegasnya.
Seruan Aksi Nasional KPA, untuk Peringatan Hari Tani Nasional dan Setengah Abad UUPA 1960
Seruan
Aksi Nasional ini disampaikan kepada seluruh Organisasi Tani, Nelayan,
Masyarakat Adat, Buruh, Kaum Miskin Kota, dan Kaum Miskin Desa di seluruh
Indonesia, khususnya yang tergabung di dalam Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
untuk memperingati hari jadinya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang juga
kita kenal sebagai Hari Tani Nasional, pada tanggal 24 September 2010.
Tanggal
24 September 2010 mendatang adalah hari jadinya Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA) yang ke lima puluh atau setengah abad. Tidak terasa bahwa UUPA yang
menjadi pertanda dari pergantian hukum agraria kolonial ke hukum agraria
nasional kini telah memasuki usianya yang ke lima puluh. Sayangnya, usia emas
UUPA ini tidak disertai dengan perubahan-perubahan agraria yang mendasar dalam
pengaturan dan pengurusan masalah-masalah agraria di Indonesia, karena selama
50 tahun UUPA lebih banyak di-peti es-kan
ketimbang dijalankan.
Karenanya, peringatan Hari Tani Nasional dan
Setengah Abad UUPA tidak ada maknanya tanpa adanya perubahan yang mendasar
terhadap penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan pengusahaan tanah dan
sumber-sumber agraria yang saat ini sangat tidak adil. Ketidakadilan ini
ditunjukkan dengan luasnya lahan dan kekayaan alam Indonesiayang dikuasai secara monopoli oleh pengusaha swasta
(asing dan domestik) dan perusahaan milik negara disertai dengan besarnya
manfaat yang hanya dirasakan oleh segelintir kecil orang di Republik ini.
Sementara di sisi lain, kita menyaksikan jutaan penduduk Indonesia yang terdiri
dari kaum tani, nelayan, masyarakat adat dan buruh yang menguasai dan
memanfaatkan sangat sedikit dari kekayaan alam Indonesia.
KPA Bersama Ormas-NGO’s Menuntaskan Konflik Agraria
Sekitar
40 orang dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan NGO’s tingkat nasional antara
lain, KPA, SPI, KIARA, API, FPPI, BINDES, IHCS, PRP, KASBI, Sawit Wacth, AMAN,
HUMA, SPP, KPSHK, AGRA, Life Mosaic, YLBHI, JATAM, INDOSOLUTIONS. Mendiskusikan
topik “Memecah Kebuntuan Dalam
Menyelesaikan Konflik Agraria” di Hotel Maharani Jakarta Selatan, 26
Agustus 2010.
Iwanurdin
yang bertindak sebagai moderator, saat membuka acara tersebut menekankan bahwa
diskusi ini tidak semata-mata membahas konflik agraria. Ditambahkanya bahwa
acara ini sebenarnya adalah rekomendasi hasil rapat konsolidasi di sekretariat
KPA saat mempersiapkan Hari Tani Nasional, jadi konteks diskusi ini kita
bersama-sama mengupas kembali hasil-hasil yang pernah dicapai saat
menyelesaikan konflik agraria di berbagai sektor, kedua kita juga ingin
mendesak pembentukan lembaga yang otoritatif mampu menyelesaikan konflik
agraria sampai keakar-akarnya, ketiga saat ini kita dan kaum tani menghadapi
hari tani nasional yang artinya 50 tahun UUPA.
Disamping
itu, diskusi ini bisa juga membahas hal-hal baru dilapangan agraria, semacam
FOOD ESTATE dan kebijakan agraria nasional yang terus memojokkan kaum tani dan
masyarakat miskin di Indonesia. Organisasi
masyarakat sipil dan lembaga-lembaga dunia seperti melalui FAO telah
mengingatkan tentang bahaya hal ini.
Regulasi Baru Tanah Telantar Oleh: Usep Setiawan Sinar Harapan: Rabu, 10 Maret 2010 13:59 Ada kabar baik yang tak tersiarkan s...
Resolusi Munas V KPA Resolusi Musyawarah Nasional V Konsorsium Pembaruan Agraria: ”Pembaruan Agraria adalah Jalan Menuju Keadilan dan Kemakmuran” Dunia pada saat sekarang tengah menghadapi krisis pangan, energi dan lingkungan yang sangat hebat. Ratusan juta orang diberbagai negara sudah mengalami kelaparan dan ke depan lebih terancam lagi oleh ketiadaan pangan karena monopoli penguasaan tanah dan pangan. Krisis di tiga lapangan ini semakin bertambah dalam akibat pukulan krisis keuangan yang melanda Amerika Serikat sebagai induk dari imperialisme yang pada akhirnya secara beruntun gelombangnya menerpa n...
Pernyataan Sikap Koalisi Rakyat Bubarkan Perhutani
Kecaman Atas Tudingan Perambah dan Perusak Hutan oleh
Kepala
Dinas Kehutanan Jawa Barat Terhadap Serikat Petani
Pasundan (SPP)
Kami Perwakilan
Organisasi Masyarakat Sipil ya...
Siaran Pers Nomor 018/Press Release-KPA/IV/2010 Sikap KPA atas Rencana Menteri Pertanian Mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan ...
Pemerintah ajukan RUU Pembebasan Tanah
Jumat,
20 Agustus 2010
JAKARTA.
Lambatnya pembebasan tanah selalu menjadi ganjalan untuk memulai proyek
infrastruktur pemerintah. Walhasil, sejumlah proyek pun terpaksa mangkrak dan...
Polisi Bantah Tembak Dua Warga Jambi JAMBI, KOMPAS.com — Dua warga Desa Senyerang,
Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, tertembak
peluru karet yang diduga dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Tanjung
Jabun...
Komnas HAM Didesak Awasi Penangkapan Massal di Buton Laporan Tribunnews.com, Willy WidiantoTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-
Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdiri dari Walhi,
Kontras, LMND, Konsorsium Pembaruan Agraria dan Sarekat Hijau Indone...
Pemerintah Dinilai Gagal Perbaiki Nasib Petani Penulis : Priyasma Alexander BANDUNG--MI: Ribuan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) mencemooh kinerja pemerintahan pacareformasi yang dinilai tidak mampu memperbaiki keseja...
Serikat Petani Pasundan Tuntut Kadishut Jabar Mundur Kamis, 20 Mei 2010 10:47 WIB BANDUNG--MI: Ribuan orang dari Garut, Ciamis, Bandung, dan Sumedang yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) menggelar aksi unjuk rasa menuntut agar K...
Menuju Konferensi Nasional Reforma Agraria (KNRA) 2009Tanggal 20-22 Juni 2009 mendatang, sejumlah Organisasi Rakyat dan NGO di Indonesia akan menggelar Konferensi Nasional Reforma Agraria (KNRA) 2009 di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB). Konferen...
Refleksi Gerakan Agraria Jawa BaratKPA News - Jawa Barat merupakan wilayah dengan persoalan agraria yang cukup kompleks. Konflik agraria terus terjadi seiring dengan intensitas pembangunan. Konflik agraria ini merupakan cerminan da...
Berita Aksi Petani Jawa Barat, 19 Juni 2007Aksi 15.000 Petani Menuntut Dilibatkan Dalam Program Pembaruan Agraria Nasional “KITA datang di sini bukan untuk mengumpulkan kemarahan, bukan datang untuk mengumpulkan kebencian, tetapi kita datang untuk menunjukkan bahwa di Jawa Barat ini ma...