Dialog Interaktif Suara Pembaruan Agraria, Radio Republik Indonesia

Simaklah dan partisipasilah dalam siaran on air dialog interaktif “Suara Pembaruan Agraria” KPA - RRI dengan T...
Read More...

Tumpang Tindihnya Kebijakan Agraria Nasional

Meskipun UUPA tahun 1960 masih berlaku, dalam kenyataan undang-undang yang dianggap sebagian besar pengamat pro ra...
Read More...

Konsolidasi Ormas Petani untuk Pembaruan Agraria

  Setelah Suharto tidak berkuasa, memang banyak tumbuh organisasi tani dalam sebuah gerakan, namun kondisi gera...
Read More...

RUU Pengadaan Tanah, Bukan Untuk Rakyat Miskin

Laporan; Kent YusriansyahSetelah berhasil menetapkan arah pembangunan dengan National Summit  pada ...
Read More...

Ormas Petani Siapkan Aksi Hari Tani Nasional
Baca lebih lanjut...
 
Active Image
 

Guna mempersiapkan hari tani nasional yang jatuh pada tanggal 24 September 2010, sejumlah ormas dan NGO’s mengelar konferensi pers sekaligus meresmikan pembentukan panitia bersama hari tani nasional yang ke 50,digelar pada hari Rabu (1/9) di Sekretariat Bersama Mampang Prapatan 14/5 Jakarta.

 

Sejumlah organisasi itu antara lain, Serikat Petani Indonesia, Aliansi Petani Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria, Wahana Masyarakat Tani Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, Koalisi Anti Utang, Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan, Pemuda Demokrat Indonesia, Front Perjuangan Pemuda Indonesia, Serikat Buruh Indonesia, Bina Desa, Solidaritas Perempuan, Institute of Global Justice, Serikat Nelayan Indonesia, Lingkar Studi Aksi Demokrasi Indonesia.

 

Henry Saragih, Ketua SPI yang juga sebagai salah satu juru bicara menyatakan bahwa, “Lima puluh tahun yang lalu, Undang-Undang NO 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) disahkan sebagai payung hukum agraria di Indonesia dalam merombak ketidakadilan struktur agraria warisan pemerintah kolonial. UUPA 1960 adalah realisasi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang mengamanatkan kekayaan alam dan cabang produksi yang terkait hajat hidup orang banyak, dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” tegasnya.

 

Seruan Aksi Nasional KPA, untuk Peringatan Hari Tani Nasional dan Setengah Abad UUPA 1960
Baca lebih lanjut...
 

Seruan Aksi Nasional ini disampaikan kepada seluruh Organisasi Tani, Nelayan, Masyarakat Adat, Buruh, Kaum Miskin Kota, dan Kaum Miskin Desa di seluruh Indonesia, khususnya yang tergabung di dalam Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) untuk memperingati hari jadinya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang juga kita kenal sebagai Hari Tani Nasional, pada tanggal 24 September 2010.

 

Tanggal 24 September 2010 mendatang adalah hari jadinya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang ke lima puluh atau setengah abad. Tidak terasa bahwa UUPA yang menjadi pertanda dari pergantian hukum agraria kolonial ke hukum agraria nasional kini telah memasuki usianya yang ke lima puluh. Sayangnya, usia emas UUPA ini tidak disertai dengan perubahan-perubahan agraria yang mendasar dalam pengaturan dan pengurusan masalah-masalah agraria di Indonesia, karena selama 50 tahun UUPA lebih banyak di-peti es-kan ketimbang dijalankan.

 

Karenanya, peringatan Hari Tani Nasional dan Setengah Abad UUPA tidak ada maknanya tanpa adanya perubahan yang mendasar terhadap penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan pengusahaan tanah dan sumber-sumber agraria yang saat ini sangat tidak adil. Ketidakadilan ini ditunjukkan dengan luasnya lahan dan kekayaan alam Indonesia  yang dikuasai secara monopoli oleh pengusaha swasta (asing dan domestik) dan perusahaan milik negara disertai dengan besarnya manfaat yang hanya dirasakan oleh segelintir kecil orang di Republik ini. Sementara di sisi lain, kita menyaksikan jutaan penduduk Indonesia yang terdiri dari kaum tani, nelayan, masyarakat adat dan buruh yang menguasai dan memanfaatkan sangat sedikit dari kekayaan alam Indonesia.
 
KPA Bersama Ormas-NGO’s Menuntaskan Konflik Agraria
Baca lebih lanjut...
 
Active Image

Sekitar 40 orang dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan NGO’s tingkat nasional antara lain, KPA, SPI, KIARA, API, FPPI, BINDES, IHCS, PRP, KASBI, Sawit Wacth, AMAN, HUMA, SPP, KPSHK, AGRA, Life Mosaic, YLBHI, JATAM, INDOSOLUTIONS. Mendiskusikan topik “Memecah Kebuntuan Dalam Menyelesaikan Konflik Agraria” di Hotel Maharani Jakarta Selatan, 26 Agustus 2010.

 

Iwanurdin yang bertindak sebagai moderator, saat membuka acara tersebut menekankan bahwa diskusi ini tidak semata-mata membahas konflik agraria. Ditambahkanya bahwa acara ini sebenarnya adalah rekomendasi hasil rapat konsolidasi di sekretariat KPA saat mempersiapkan Hari Tani Nasional, jadi konteks diskusi ini kita bersama-sama mengupas kembali hasil-hasil yang pernah dicapai saat menyelesaikan konflik agraria di berbagai sektor, kedua kita juga ingin mendesak pembentukan lembaga yang otoritatif mampu menyelesaikan konflik agraria sampai keakar-akarnya, ketiga saat ini kita dan kaum tani menghadapi hari tani nasional yang artinya 50 tahun UUPA.

 

Disamping itu, diskusi ini bisa juga membahas hal-hal baru dilapangan agraria, semacam FOOD ESTATE dan kebijakan agraria nasional yang terus memojokkan kaum tani dan masyarakat miskin di Indonesia. Organisasi masyarakat sipil dan lembaga-lembaga dunia seperti melalui FAO telah mengingatkan tentang bahaya hal ini.

 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 Berikutnya > Akhir >>

Sudahi Politisasi Petani
Usep Setiawan* Riak-riak tak sedap mencuat dalam Musyawarah Nasional VII Himpunan Keruku...
“Quo Vadis” Peran Keagrariaan Perguruan Tinggi?
Sinar Harapan Sabtu, 19 Juni 2010 Oleh: Usep Setiawan*   Salah satu kekuatan ...
Mencegah Diskriminasi Petani di Ladang Pangan
Oleh: Usep Setiawan Dalam beberapa hari ini, Kementerian Pertanian membuat heboh. ...
Refleksi Hari Pertanian Internasional: Kiat Mengakhiri Kontroversi “Food Estate”
  Oleh: Usep Setiawan Dunia pertanian, ag­raria, dan ling­kungan di dunia kini seda...
Agar Ketahanan Pangan Berbasis Rakyat
(Catatan Proses dan Hasil Dialog Pokjasus PKPM dengan Menteri Pertanian RI) Disusun Oleh: Tim P...
Food Estate; Imperealisme Agrobisnis
Swasembada pangan menjadi salah satu program prioritas kabinet pembangunan  jilid-II. Tak tangg...
Regulasi Baru Tanah Telantar
Oleh: Usep Setiawan Sinar Harapan: Rabu, 10 Maret 2010 13:59 Ada kabar baik yang tak tersiarkan s...
Resolusi Munas V KPA
Resolusi Musyawarah Nasional V Konsorsium Pembaruan Agraria: ”Pembaruan Agraria adalah Jalan Menuju Keadilan dan Kemakmuran”  Dunia pada saat sekarang tengah menghadapi krisis pangan, energi dan lingkungan yang sangat hebat. Ratusan juta orang diberbagai negara sudah mengalami kelaparan dan ke depan lebih terancam lagi oleh ketiadaan pangan karena monopoli penguasaan tanah dan pangan. Krisis di tiga lapangan ini semakin bertambah dalam akibat pukulan krisis keuangan yang melanda Amerika Serikat sebagai induk dari imperialisme yang pada akhirnya secara beruntun gelombangnya menerpa n...
Siaran Pers Barsama WALHI, ICW, Kontras, KPA, JKPP, AGRA, ICEL, SPI, KIARA
Protes Atas Kegagalan Pemerintah Dalam Menciptakan rasa Aman Dalam Sistem DemokrasiBelum hilang dari ingatan, tentang tindakan keji Kepolisian di Riau saat peristiwa penembakan warga Kuan...
Siaran Pers KPA : Segera Jalankan PP Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Tanah Terlantar Untuk Rakyat Miskin PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang telah ditetapkan pemerintah belum dijalankan namun telah mendapat penolakan ke...
Siaran Pers Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Nomor 019/Press Release-KPA/V/2010
Pernyataan Sikap KPA Atas Penangkapan Aktivis oleh Polisi dan Perampasan Tanah Masyarakat oleh PT. Arga Morini Indah (AMI)  di Kec. Telaga Raya, Kab. Buton, Sulawesi TenggaraTambang ad...
Pernyataan Sikap Koalisi Rakyat Bubarkan Perhutani
Kecaman Atas Tudingan Perambah dan Perusak Hutan oleh Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat Terhadap Serikat Petani Pasundan (SPP)   Kami Perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil ya...
Siaran Pers Nomor 018/Press Release-KPA/IV/2010
Sikap KPA atas Rencana Menteri Pertanian Mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan ...
Pemerintah ajukan RUU Pembebasan Tanah
Jumat, 20 Agustus 2010 JAKARTA. Lambatnya pembebasan tanah selalu menjadi ganjalan untuk memulai proyek infrastruktur pemerintah. Walhasil, sejumlah proyek pun terpaksa mangkrak dan...
Polisi Bantah Tembak Dua Warga Jambi
JAMBI, KOMPAS.com — Dua warga Desa Senyerang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, tertembak peluru karet yang diduga dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Tanjung Jabun...
Komnas HAM Didesak Awasi Penangkapan Massal di Buton
Laporan Tribunnews.com, Willy WidiantoTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdiri dari Walhi, Kontras, LMND, Konsorsium Pembaruan Agraria dan Sarekat Hijau Indone...
Pemerintah Dinilai Gagal Perbaiki Nasib Petani
Penulis : Priyasma Alexander BANDUNG--MI: Ribuan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) mencemooh kinerja pemerintahan pacareformasi yang dinilai tidak mampu memperbaiki keseja...
Serikat Petani Pasundan Tuntut Kadishut Jabar Mundur
Kamis, 20 Mei 2010 10:47 WIB  BANDUNG--MI: Ribuan orang dari Garut, Ciamis, Bandung, dan Sumedang yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) menggelar aksi unjuk rasa menuntut agar K...
share on facebook 

LOGIN FORM






Lupa Kata Sandi?
Belum memiliki akun? Daftar

Jajak Pendapat

Yakinkah anda, Kesejahteraan Petani Akan Mengalami Kemajuan Dalam 5 Tahun ke Depan?
 

Status Online

Saat ini adai 6 tamu-tamu online
Hari Ini188
Kemarin256
Seminggu1522
Sebulan3282
Total294453

Berita Terkini

Stop
Play

Sumatra Selatan

Pekerja PTVN VII Dipersenjatai Kayu
BANYUASIN-Aksi demontrasi yang dilak...

Sumatra Utara

Tindakan Arogan PTPN II; Kesaksian Petani BPRPI
Nukman Hakim Lubis (45) pengelola la...
Pernyataan Sikap
“Masyarakat Pergulaan Menolak ...

Bengkulu

23.810 Persil Sertifikat Tanah Dibagikan
Sebanyak 23.810 persil sertifikat ta...
Revitalisasi Perkebunan Segera Dilaksanakan
Program revitalisasi perkebunan yang...

Jawa Tengah

Sengketa tanah GG di Wonosobo
Salah satu kasus sengketa tenurial d...
Tak Cukup Hanya dengan Tanah
Luas Jawa Tengah yang mencapai 3,2 j...

Jawa Timur

BPN Pusat Kaji Pengajuan PK
KEDIRI - Ribuan warga tiga desa, Sem...
Tak Patah Arang FPR Pacet Terus Berjuang
Perjuangan merebut hak atas tanah ol...

Sulawesi Selatan

Eksekusi Berakhir Bentrok, Polisi Dimolotov
Eksekusi lahan seluas 4.339 meter pe...

Jambi

Sulawesi Tengah

Lampung