Riak-riak
tak sedap mencuat dalam Musyawarah Nasional VII Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia, Bali, 12-15 Juli 2010. Alih-alih berhasil merumuskan agenda nyata
bagi petani, munas ini terjebak pertarungan elit dalam perebutan posisi puncak organisasi.
Sejauh
ini, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dikenal sebagai organisasi massa
tani yang dibentuk di era Orde Baru dengan misi terselubung untuk mengontrol
dan mengendalikan gerakan tani. Dulu, HKTI jadi organisasi tunggal petani
Indonesia. Tak boleh ada organisasi lain selain HKTI. Petani diorganisir untuk
dikuasai, bukan dicerdaskan dan dibebaskan.
Setelah
Soeharto tumbang, kiprah HKTI kian politis. Belakangan ormas ini cenderung jadi
kendaraan politik dari elit ekonomi-politik yang mengatas-namakan petani untuk
mencapai tujuannya sendiri. Contoh yang benderang, pencalonan Ketua Umum HKTI
dalam jabatan politik tertinggi pemerintahan melalui Pemilu 2004 dan 2009.
Dampak
lebih jauh petualangan politik para elit, HKTI kian terpasung sebagai
organisasi “atas nama” petani. Sulit dibantah, HKTI bukanlah ormas tani sejati.
Mayoritas pegiatnya bukanlah petani sebenarnya. Amat jarang pimpinan yang
berasal dari petani. Pengurusnya sebagian besar bukanlah petani. Petani hanya
dipinjam namanya dan diatas-namakan kepentingannya untuk kepentingan lain, di
luar kepentingan petani.
HKTI
kerap digunakan sebagai kendaraan atau alat kaum elit untuk mencapai
tujuan-tujuan bermotif ekonomi maupun politik elit yang tak mesti sejalan
dengan tujuan perjuangan petani. Selama ini, eksistensi HKTI yang membawa nama
besar petani, tapi tingkah polahnya tak selalu mencerminkan gambaran sebagai
wadah perjuangan petani.
Diakui
atau tidak, HKTI barulah sebagai ormas tani seolah-olah. Seolah-olah ormas
tani. Disinyalir, gerak-geriknya pun kerap tak sebangun dengan kepentingan
nyata petani.
Perlu transformasi
Jika
menemukan peran sejarahnya secara signifikan, tak ada pilihan lain kecuali HKTI
harus merumuskan ulang jati dirinya. Tersedia pilihan, apakah akan tetap jadi
seperti selama ini –ormas atas nama sekaligus kendaraan politik elit yang
mengatas-namakan kepentingan petani? Ataukah mau bertransformasi jadi ormas
tani sejati. Jika pilihan kedua yang diambil, ada sejumlah prasyarat yang tak
mungkin dielakkan. Kepemimpinan ormas tani mestilah diisi figur yang memiliki
rekam jejak yang cemerlang sejak dalam pikiran, perkataan maupun perbuatannya
dalam memperjuangkan hak-hak petani.
Selain
itu, secara kelembagaan ormas tani juga mestilah mampu merumuskan agenda dan
program perjuangan yang benar menyentuh kepentingan dan kebutuhan kaum tani.
Misalnya, jika ormas tani menyadari problem petani yang pokok ialah
ketidakadilan agraria, maka reforma agraria sebagai jawaban harus jadi agenda
utama perjuangannya.
Aneka
program pun mestilah lebih membumi sehingga menyentuh kebutuhan dasar petani.
Hak ekonomi, sosial dan budaya petani penting diterjemahkan ke dalam program
kerja nyata. Jika reforma agraria jadi agenda utama, maka landreform yang bermakna perombakan struktur pemilikan, penguasaan
dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan harus jadi program pokok perjuangan
petani Indonesia.
Cermin kesejatian
Lebih
lanjut, struktur organisasi dan kepengurusan pun hendaknya direformulasi agar
lebih mencerminkan kesejatiannya. Masuknya kader-kader petani dan pemimpin dari
kalangan petani sendiri ke dalam struktur pengurus di berbagai level akan jadi
indikator penting dalam mengukur legitimasi sosial ormas tani.
Jika
di masa lampau ormas tani diisi wajah-wajah nirpetani dan tak punya jalan hidup
yang menandakan kesungguhan dalam memperjuangkan hak petani, maka ke depan sosok
baru dari kalangan gerakan petani sendiri yang sepantasnya memimpin ormas tani.
Pengurus dan anggota ormas tani jangan hanya petani berdasi, melainkan mencakup
pula dan terutama petani miskin, yang berlahan sempit atau tunalahan sama
sekali.
Inilah
sejumlah tantangan mendasar. Sayangnya penulis tak begitu yakin solusinya terfasilitasi
penuh oleh Munas VII HKTI ini. Apabila ternyata masih jauh panggang dari api,
dan orang-orang dalam HKTI masih merasa nikmatdengan realitas sekarang, maka amat beralasan bagi kita terutama
kaum tani Indonesia untuk berseru: selamat tinggal HKTI!
Tantangan
selanjutnya ialah bagaimana melahirkan kelembagaan alternatif petani yang
secara sosial, ekonomi dan politik lebih murni mewakili kepentingan petani. Petani
perlu wadah yang sanggup menaungi dan memperjuangkan kepentingannya di tingkat
lokal, regional hingga nasional, bahkan internasional secara hakiki minus
politisasi.
Dari
ribut-ribut perebutan posisi kunci di ormas tani yang sesungguhnya tak sejati, inilah
saat bertindak menyudahi politisasi petani demi syahwat elit.
Politik
petani ialah politik kebangsaan yang memampukan dirinya berdiri di atas kaki
sendiri. ***
*Penulis Adalah Ketua
Dewan Nasional KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria)
Regulasi Baru Tanah Telantar Oleh: Usep Setiawan Sinar Harapan: Rabu, 10 Maret 2010 13:59 Ada kabar baik yang tak tersiarkan s...
Resolusi Munas V KPA Resolusi Musyawarah Nasional V Konsorsium Pembaruan Agraria: ”Pembaruan Agraria adalah Jalan Menuju Keadilan dan Kemakmuran” Dunia pada saat sekarang tengah menghadapi krisis pangan, energi dan lingkungan yang sangat hebat. Ratusan juta orang diberbagai negara sudah mengalami kelaparan dan ke depan lebih terancam lagi oleh ketiadaan pangan karena monopoli penguasaan tanah dan pangan. Krisis di tiga lapangan ini semakin bertambah dalam akibat pukulan krisis keuangan yang melanda Amerika Serikat sebagai induk dari imperialisme yang pada akhirnya secara beruntun gelombangnya menerpa n...
Pernyataan Sikap Koalisi Rakyat Bubarkan Perhutani
Kecaman Atas Tudingan Perambah dan Perusak Hutan oleh
Kepala
Dinas Kehutanan Jawa Barat Terhadap Serikat Petani
Pasundan (SPP)
Kami Perwakilan
Organisasi Masyarakat Sipil ya...
Siaran Pers Nomor 018/Press Release-KPA/IV/2010 Sikap KPA atas Rencana Menteri Pertanian Mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan ...
Pemerintah ajukan RUU Pembebasan Tanah
Jumat,
20 Agustus 2010
JAKARTA.
Lambatnya pembebasan tanah selalu menjadi ganjalan untuk memulai proyek
infrastruktur pemerintah. Walhasil, sejumlah proyek pun terpaksa mangkrak dan...
Polisi Bantah Tembak Dua Warga Jambi JAMBI, KOMPAS.com — Dua warga Desa Senyerang,
Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, tertembak
peluru karet yang diduga dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Tanjung
Jabun...
Komnas HAM Didesak Awasi Penangkapan Massal di Buton Laporan Tribunnews.com, Willy WidiantoTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-
Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdiri dari Walhi,
Kontras, LMND, Konsorsium Pembaruan Agraria dan Sarekat Hijau Indone...
Pemerintah Dinilai Gagal Perbaiki Nasib Petani Penulis : Priyasma Alexander BANDUNG--MI: Ribuan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) mencemooh kinerja pemerintahan pacareformasi yang dinilai tidak mampu memperbaiki keseja...
Serikat Petani Pasundan Tuntut Kadishut Jabar Mundur Kamis, 20 Mei 2010 10:47 WIB BANDUNG--MI: Ribuan orang dari Garut, Ciamis, Bandung, dan Sumedang yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) menggelar aksi unjuk rasa menuntut agar K...
(0 vote)
