Usep Setiawan*

Riak-riak tak sedap mencuat dalam Musyawarah Nasional VII Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Bali, 12-15 Juli 2010. Alih-alih berhasil merumuskan agenda nyata bagi petani, munas ini terjebak pertarungan elit dalam perebutan posisi puncak organisasi.

Sejauh ini, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dikenal sebagai organisasi massa tani yang dibentuk di era Orde Baru dengan misi terselubung untuk mengontrol dan mengendalikan gerakan tani. Dulu, HKTI jadi organisasi tunggal petani Indonesia. Tak boleh ada organisasi lain selain HKTI. Petani diorganisir untuk dikuasai, bukan dicerdaskan dan dibebaskan.

Setelah Soeharto tumbang, kiprah HKTI kian politis. Belakangan ormas ini cenderung jadi kendaraan politik dari elit ekonomi-politik yang mengatas-namakan petani untuk mencapai tujuannya sendiri. Contoh yang benderang, pencalonan Ketua Umum HKTI dalam jabatan politik tertinggi pemerintahan melalui Pemilu 2004 dan 2009.

Dampak lebih jauh petualangan politik para elit, HKTI kian terpasung sebagai organisasi “atas nama” petani. Sulit dibantah, HKTI bukanlah ormas tani sejati. Mayoritas pegiatnya bukanlah petani sebenarnya. Amat jarang pimpinan yang berasal dari petani. Pengurusnya sebagian besar bukanlah petani. Petani hanya dipinjam namanya dan diatas-namakan kepentingannya untuk kepentingan lain, di luar kepentingan petani.

HKTI kerap digunakan sebagai kendaraan atau alat kaum elit untuk mencapai tujuan-tujuan bermotif ekonomi maupun politik elit yang tak mesti sejalan dengan tujuan perjuangan petani. Selama ini, eksistensi HKTI yang membawa nama besar petani, tapi tingkah polahnya tak selalu mencerminkan gambaran sebagai wadah perjuangan petani.

Diakui atau tidak, HKTI barulah sebagai ormas tani seolah-olah. Seolah-olah ormas tani. Disinyalir, gerak-geriknya pun kerap tak sebangun dengan kepentingan nyata petani.

Perlu transformasi

Jika menemukan peran sejarahnya secara signifikan, tak ada pilihan lain kecuali HKTI harus merumuskan ulang jati dirinya. Tersedia pilihan, apakah akan tetap jadi seperti selama ini –ormas atas nama sekaligus kendaraan politik elit yang mengatas-namakan kepentingan petani? Ataukah mau bertransformasi jadi ormas tani sejati. Jika pilihan kedua yang diambil, ada sejumlah prasyarat yang tak mungkin dielakkan. Kepemimpinan ormas tani mestilah diisi figur yang memiliki rekam jejak yang cemerlang sejak dalam pikiran, perkataan maupun perbuatannya dalam memperjuangkan hak-hak petani.

Selain itu, secara kelembagaan ormas tani juga mestilah mampu merumuskan agenda dan program perjuangan yang benar menyentuh kepentingan dan kebutuhan kaum tani. Misalnya, jika ormas tani menyadari problem petani yang pokok ialah ketidakadilan agraria, maka reforma agraria sebagai jawaban harus jadi agenda utama perjuangannya.

Aneka program pun mestilah lebih membumi sehingga menyentuh kebutuhan dasar petani. Hak ekonomi, sosial dan budaya petani penting diterjemahkan ke dalam program kerja nyata. Jika reforma agraria jadi agenda utama, maka landreform yang bermakna perombakan struktur pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan harus jadi program pokok perjuangan petani Indonesia.

Cermin kesejatian

Lebih lanjut, struktur organisasi dan kepengurusan pun hendaknya direformulasi agar lebih mencerminkan kesejatiannya. Masuknya kader-kader petani dan pemimpin dari kalangan petani sendiri ke dalam struktur pengurus di berbagai level akan jadi indikator penting dalam mengukur legitimasi sosial ormas tani.

Jika di masa lampau ormas tani diisi wajah-wajah nirpetani dan tak punya jalan hidup yang menandakan kesungguhan dalam memperjuangkan hak petani, maka ke depan sosok baru dari kalangan gerakan petani sendiri yang sepantasnya memimpin ormas tani. Pengurus dan anggota ormas tani jangan hanya petani berdasi, melainkan mencakup pula dan terutama petani miskin, yang berlahan sempit atau tunalahan sama sekali.

Inilah sejumlah tantangan mendasar. Sayangnya penulis tak begitu yakin solusinya terfasilitasi penuh oleh Munas VII HKTI ini. Apabila ternyata masih jauh panggang dari api, dan orang-orang dalam HKTI masih merasa nikmat dengan realitas sekarang, maka amat beralasan bagi kita terutama kaum tani Indonesia untuk berseru: selamat tinggal HKTI!

Tantangan selanjutnya ialah bagaimana melahirkan kelembagaan alternatif petani yang secara sosial, ekonomi dan politik lebih murni mewakili kepentingan petani. Petani perlu wadah yang sanggup menaungi dan memperjuangkan kepentingannya di tingkat lokal, regional hingga nasional, bahkan internasional secara hakiki minus politisasi.

Dari ribut-ribut perebutan posisi kunci di ormas tani yang sesungguhnya tak sejati, inilah saat bertindak menyudahi politisasi petani demi syahwat elit.

Politik petani ialah politik kebangsaan yang memampukan dirinya berdiri di atas kaki sendiri. ***

*Penulis Adalah Ketua Dewan Nasional KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria)

Sumber: Kompas, 16 Juli 2010, halaman 6