Lagi-lagi ketenangan warga Desa Koto Cengar di Desa Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten
Kuantan Singingi, Riau terusik oleh tragedi berdarah yang menyebabkan 2 petani yang melakukan perjuangan ditembak oleh Brimob.
Diketahui bahwa ada dua
petani yang bernama Ibu Yusniar (45) meninggal dunia dan Disman (43) meninggal dunia tertembak
aparat Brimob Kepolisian Polda Riau (8/6).
Tidak hanya itu
berdasarkan keterangan warga yang berada di lapangan dan dikuatkan Hariansyah
Usman, Direktur Walhi Riau menjelaskan bahwa akibat tindakan brutal aparat Brimob telah teridentifikasi 20 petani luka berat,dan 25 petaniluka ringan, 1 orang masyarakat Yardi
ditangkap paksa oleh polisi, ratusan masyarakat disandera di PT Tri Bakti
Sarimas (TBS), 1 mobil masyarakat rusak berat akibat kebrutalan Brimob dan
Polisi, 30 kendaraan sepeda motor masyarakat rusak berat.
Perilaku
primitif dari Brimob itu tidak perlu dilakukan
saat menangani pengamanan lapangan di lahan sengketa yang sebenarnya sudah lama
terjadi antara warga warga petani dan perkebunan kelapa sawit PT TBS, ujar Idham Arsyad Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) setelah
mendapatkan Kronologis Kasus (8/6) dari jarinagan di Walhi Riau.
Dia
juga menggutuk Keras tindakan brutal aparat Brimob dan menyerukan kepada
Kepolisian Republik Indonesia untuk menghukum pelaku dan otak kekerasan yang
melatarbelakangi tragedi berdarah yang di Singing Kuansing, Riau, sesuai dengan
ketentuan hukum yang ada di Indonesia, tegasnya.
Sebagai
mana yang dirilis oleh kompas dan tribunnewes sampai saat ini (9/6) belum ada
keterangan resmi dari Polda Riau. Kepala Bidang Humas Polda Ajun Komisaris
Besar Zulkifli mengatakan masih menanti laporan dari Polres Kuansing.
"Aparat polres masih di lokasi saat ini. Tunggulah laporan dari
Polres," kata Zulkifli.
Berdasarkan
pantauan www.tribunnews.com menjelaskan
bahwa penanaman sudah dilakukan sejak tahun 1998, namun petani baru mendapatkan
hasil usaha pada tahun 2008 atau setelah enam tahun masa panen. Hasil panen
yang diberikan PT TBS juga dinilai sangat rendah, yakni Rp 70.000 sebulan untuk
lahan seluas dua hektar. Padahal di luar, kelapa sawit yang sudah berumur 10
tahun sudah dapat menghasilkan uang Rp 4 juta.
Solidaritas
untuk mendukung perjuangan petani yang juga menjadi korban kekerasan dari
aparat Brimob, hari ini (9/6) terus mengalir, guna menambah tekanan politik
sampai pada penyelesaian kasus, ujar D,D Shineba Deputi Advokasi Kebijakan KPA.
Pernyataan
diatas dikuatkan oleh Kinnan, Deputi Penguatan Organisasi Rakyat KPA yang memberikan rencana kongkrit jaringan petani
dan organisasi rakyat yang berada di Jakarta, siang nanti jam 13.00-selesai di
Seknas Walhi akan digelar konfrensi pers terkait kasus yang menyebabkan
jatuhnya korban jiwa dikalangan petani, tegasnya.
Secara
umum sikap kami dari KPA melihat kecenderungan deretan panjang konflik agraria khususnya
di sektor perkebunan kelapa sawit, tidak bisa dilepaskan dari aktifitas investasi
perusahaan sawit kelas kakap yang menuntut jaminan adanya ketersediaan lahan
yang murah demi target CPO (Crude Palm Oil) di Indonesia agar terpenuhi 40 juta
ton pada tahun 2020, walaupun dengan menggorbankan darah petani, tegas Sekjend
KPA.
Regulasi Baru Tanah Telantar Oleh: Usep Setiawan Sinar Harapan: Rabu, 10 Maret 2010 13:59 Ada kabar baik yang tak tersiarkan s...
Resolusi Munas V KPA Resolusi Musyawarah Nasional V Konsorsium Pembaruan Agraria: ”Pembaruan Agraria adalah Jalan Menuju Keadilan dan Kemakmuran” Dunia pada saat sekarang tengah menghadapi krisis pangan, energi dan lingkungan yang sangat hebat. Ratusan juta orang diberbagai negara sudah mengalami kelaparan dan ke depan lebih terancam lagi oleh ketiadaan pangan karena monopoli penguasaan tanah dan pangan. Krisis di tiga lapangan ini semakin bertambah dalam akibat pukulan krisis keuangan yang melanda Amerika Serikat sebagai induk dari imperialisme yang pada akhirnya secara beruntun gelombangnya menerpa n...
Pernyataan Sikap Koalisi Rakyat Bubarkan Perhutani
Kecaman Atas Tudingan Perambah dan Perusak Hutan oleh
Kepala
Dinas Kehutanan Jawa Barat Terhadap Serikat Petani
Pasundan (SPP)
Kami Perwakilan
Organisasi Masyarakat Sipil ya...
Siaran Pers Nomor 018/Press Release-KPA/IV/2010 Sikap KPA atas Rencana Menteri Pertanian Mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan ...
Pemerintah ajukan RUU Pembebasan Tanah
Jumat,
20 Agustus 2010
JAKARTA.
Lambatnya pembebasan tanah selalu menjadi ganjalan untuk memulai proyek
infrastruktur pemerintah. Walhasil, sejumlah proyek pun terpaksa mangkrak dan...
Polisi Bantah Tembak Dua Warga Jambi JAMBI, KOMPAS.com — Dua warga Desa Senyerang,
Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, tertembak
peluru karet yang diduga dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Tanjung
Jabun...
Komnas HAM Didesak Awasi Penangkapan Massal di Buton Laporan Tribunnews.com, Willy WidiantoTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-
Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdiri dari Walhi,
Kontras, LMND, Konsorsium Pembaruan Agraria dan Sarekat Hijau Indone...
Pemerintah Dinilai Gagal Perbaiki Nasib Petani Penulis : Priyasma Alexander BANDUNG--MI: Ribuan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) mencemooh kinerja pemerintahan pacareformasi yang dinilai tidak mampu memperbaiki keseja...
Serikat Petani Pasundan Tuntut Kadishut Jabar Mundur Kamis, 20 Mei 2010 10:47 WIB BANDUNG--MI: Ribuan orang dari Garut, Ciamis, Bandung, dan Sumedang yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) menggelar aksi unjuk rasa menuntut agar K...