You are here:  Home

Dialog Interaktif Suara Pembaruan Agraria, Radio Republik Indonesia

Simaklah dan partisipasilah dalam siaran on air dialog interaktif “Suara Pembaruan Agraria” KPA - RRI dengan T...
Read More...

Tumpang Tindihnya Kebijakan Agraria Nasional

Meskipun UUPA tahun 1960 masih berlaku, dalam kenyataan undang-undang yang dianggap sebagian besar pengamat pro ra...
Read More...

Konsolidasi Ormas Petani untuk Pembaruan Agraria

  Setelah Suharto tidak berkuasa, memang banyak tumbuh organisasi tani dalam sebuah gerakan, namun kondisi gera...
Read More...

RUU Pengadaan Tanah, Bukan Untuk Rakyat Miskin

Laporan; Kent YusriansyahSetelah berhasil menetapkan arah pembangunan dengan National Summit  pada ...
Read More...

Petani Karawang Keluhkan Ulah Perusahaan Pertambangan
 
Active Image

Setelah Serikat Petani Karawang (SEPETAK) bersama masyarakat Tanjungpakis berhasil mengusir perusahaan pengeruk pasir laut, PT. Purna Tarum Murni milik Mayor Jenderal (Purn) Mashudi (Mantan Gubernur Jabar) yang sempat beberapa hari menjalankan kegiatan eksplorasinya ternyata tidak ada tindakan kongkrit Bupati Karawang, Dadang S Mukhtar untuk sesegera mungkin mengakhiri perizinan setiap perusahaan yang jelas-jelas merugikan masyarakat dan meyebabkan kerusakan lingkungan yang teramat dahsyat, tegas Deden Sofyan Ketua SEPETAK(6/6).

 

Selain Itu saat ini PT. Atlasindo Utama sang eksploitir batu andesit yang beroperasi di Desa Cinta langgeng Tegalwaru belum juga dicabut izinnya, sehingga kegiatan penambangan diikuti oleh kerusakan demi kerusakan seperti hilangnya sumber mata air, berubah fungsinya ratusan hektar sawah menjadi tegalan (tanah non produktif) karena kehilangan akses air dan tertimbun bebatuan jalan desa, kata, Engkos Warga Karawang.

 

Ditambahkan oleh dia, bahwa banyak rumah-rumah warga yang tercancam akibat perubahan alih fungsi tanah yang tak pernah terjadi sebelumnya. Sehingga ketakutan pada sebagian besar warga yang berada disekitar areal pertambangan justru diingkari oleh pihak perusahaan dan Pemkab Karawang sama sekali tak punya kemauan untuk menyudahinya. Sementara perhutani sendiri yang paling berdosa dalam pengerusakan tersebut, seakan tidak mengakuinya.

 

Berdasarkan temuan SEPETAK ternyata ada alasan pokok yang digembor-gemborkan pemerintah daerah Karawang guna mempertahankan perusahaan tersebut yakni serapan tenaga kerja dan sumber pendapatan daerah, dengan alasan karena 300 orang yang bekerja disana berstatus kuli harian lepas yang tidak memiliki kejelasan hak ketenagakerjaannya, upah kecil dalam hubungan kerja yang sangat tidak manusiawi.

 

Menurut Deden Sofyan, pendapatan daerah Karawang hanya Rp 18.000.000/bulan untuk pajak produksi (hasil dialog dengan DPP KAD Karawang) plus 14.000.000 (biaya perpanjangan SIPD/registrasi ulang perizinan) per dua tahun. Baru-baru ini Pemkab Karawang harus mengeluarkan anggaran untuk pembangunan jalan yang dilalui angkutan bahan galian C tersebut senilai 2, 5 miliar. yang bener aja, ujarnya, gumamnya.

 

Dia melihat juga manipulasi yang terjadi di jajaran Pemkab Karawang menyatakan bahwa untuk memperlicin jalan eksploitasi, Pemkab Karawang malah berencana mengeluarkan kebijakan paling keliru dengan membuat Raperda RTRW yang memberikan kelonggaran penetrasi para pemodal untuk mengekploitasi sumber daya agraria yang terkandung di perut bumi Kabupaten Karawang.

K-YSR

   

Users' Comments  
 

Average user rating

   (0 vote)

 


Add your comment

No comment posted



mXcomment 1.0.8 © 2007-2010 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Sebelumnya   Berikutnya >

Sudahi Politisasi Petani
Usep Setiawan* Riak-riak tak sedap mencuat dalam Musyawarah Nasional VII Himpunan Keruku...
“Quo Vadis” Peran Keagrariaan Perguruan Tinggi?
Sinar Harapan Sabtu, 19 Juni 2010 Oleh: Usep Setiawan*   Salah satu kekuatan ...
Mencegah Diskriminasi Petani di Ladang Pangan
Oleh: Usep Setiawan Dalam beberapa hari ini, Kementerian Pertanian membuat heboh. ...
Refleksi Hari Pertanian Internasional: Kiat Mengakhiri Kontroversi “Food Estate”
  Oleh: Usep Setiawan Dunia pertanian, ag­raria, dan ling­kungan di dunia kini seda...
Agar Ketahanan Pangan Berbasis Rakyat
(Catatan Proses dan Hasil Dialog Pokjasus PKPM dengan Menteri Pertanian RI) Disusun Oleh: Tim P...
Food Estate; Imperealisme Agrobisnis
Swasembada pangan menjadi salah satu program prioritas kabinet pembangunan  jilid-II. Tak tangg...
Regulasi Baru Tanah Telantar
Oleh: Usep Setiawan Sinar Harapan: Rabu, 10 Maret 2010 13:59 Ada kabar baik yang tak tersiarkan s...
Resolusi Munas V KPA
Resolusi Musyawarah Nasional V Konsorsium Pembaruan Agraria: ”Pembaruan Agraria adalah Jalan Menuju Keadilan dan Kemakmuran”  Dunia pada saat sekarang tengah menghadapi krisis pangan, energi dan lingkungan yang sangat hebat. Ratusan juta orang diberbagai negara sudah mengalami kelaparan dan ke depan lebih terancam lagi oleh ketiadaan pangan karena monopoli penguasaan tanah dan pangan. Krisis di tiga lapangan ini semakin bertambah dalam akibat pukulan krisis keuangan yang melanda Amerika Serikat sebagai induk dari imperialisme yang pada akhirnya secara beruntun gelombangnya menerpa n...
Siaran Pers Barsama WALHI, ICW, Kontras, KPA, JKPP, AGRA, ICEL, SPI, KIARA
Protes Atas Kegagalan Pemerintah Dalam Menciptakan rasa Aman Dalam Sistem DemokrasiBelum hilang dari ingatan, tentang tindakan keji Kepolisian di Riau saat peristiwa penembakan warga Kuan...
Siaran Pers KPA : Segera Jalankan PP Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Tanah Terlantar Untuk Rakyat Miskin PP No.11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang telah ditetapkan pemerintah belum dijalankan namun telah mendapat penolakan ke...
Siaran Pers Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Nomor 019/Press Release-KPA/V/2010
Pernyataan Sikap KPA Atas Penangkapan Aktivis oleh Polisi dan Perampasan Tanah Masyarakat oleh PT. Arga Morini Indah (AMI)  di Kec. Telaga Raya, Kab. Buton, Sulawesi TenggaraTambang ad...
Pernyataan Sikap Koalisi Rakyat Bubarkan Perhutani
Kecaman Atas Tudingan Perambah dan Perusak Hutan oleh Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat Terhadap Serikat Petani Pasundan (SPP)   Kami Perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil ya...
Siaran Pers Nomor 018/Press Release-KPA/IV/2010
Sikap KPA atas Rencana Menteri Pertanian Mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan ...
Pemerintah ajukan RUU Pembebasan Tanah
Jumat, 20 Agustus 2010 JAKARTA. Lambatnya pembebasan tanah selalu menjadi ganjalan untuk memulai proyek infrastruktur pemerintah. Walhasil, sejumlah proyek pun terpaksa mangkrak dan...
Polisi Bantah Tembak Dua Warga Jambi
JAMBI, KOMPAS.com — Dua warga Desa Senyerang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, tertembak peluru karet yang diduga dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Tanjung Jabun...
Komnas HAM Didesak Awasi Penangkapan Massal di Buton
Laporan Tribunnews.com, Willy WidiantoTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdiri dari Walhi, Kontras, LMND, Konsorsium Pembaruan Agraria dan Sarekat Hijau Indone...
Pemerintah Dinilai Gagal Perbaiki Nasib Petani
Penulis : Priyasma Alexander BANDUNG--MI: Ribuan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) mencemooh kinerja pemerintahan pacareformasi yang dinilai tidak mampu memperbaiki keseja...
Serikat Petani Pasundan Tuntut Kadishut Jabar Mundur
Kamis, 20 Mei 2010 10:47 WIB  BANDUNG--MI: Ribuan orang dari Garut, Ciamis, Bandung, dan Sumedang yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) menggelar aksi unjuk rasa menuntut agar K...
share on facebook 

LOGIN FORM






Lupa Kata Sandi?
Belum memiliki akun? Daftar

Jajak Pendapat

Yakinkah anda, Kesejahteraan Petani Akan Mengalami Kemajuan Dalam 5 Tahun ke Depan?
 

Status Online

Saat ini adai 7 tamu-tamu online
Hari Ini190
Kemarin256
Seminggu1524
Sebulan3284
Total294455

Berita Terkini

Stop
Play

Sumatra Selatan

Pekerja PTVN VII Dipersenjatai Kayu
BANYUASIN-Aksi demontrasi yang dilak...

Sumatra Utara

Tindakan Arogan PTPN II; Kesaksian Petani BPRPI
Nukman Hakim Lubis (45) pengelola la...
Pernyataan Sikap
“Masyarakat Pergulaan Menolak ...

Bengkulu

23.810 Persil Sertifikat Tanah Dibagikan
Sebanyak 23.810 persil sertifikat ta...
Revitalisasi Perkebunan Segera Dilaksanakan
Program revitalisasi perkebunan yang...

Jawa Tengah

Sengketa tanah GG di Wonosobo
Salah satu kasus sengketa tenurial d...
Tak Cukup Hanya dengan Tanah
Luas Jawa Tengah yang mencapai 3,2 j...

Jawa Timur

BPN Pusat Kaji Pengajuan PK
KEDIRI - Ribuan warga tiga desa, Sem...
Tak Patah Arang FPR Pacet Terus Berjuang
Perjuangan merebut hak atas tanah ol...

Sulawesi Selatan

Eksekusi Berakhir Bentrok, Polisi Dimolotov
Eksekusi lahan seluas 4.339 meter pe...

Jambi

Sulawesi Tengah

Lampung