Oleh: Usep Setiawan

Substansi yang di­angkat dalam diskusi bertajuk “Al­ternatif Pembangunan Perta­nian yang Berke­lan­jutan” di meja redaksi Sinar Harapan, bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 25 Mei 2010 lalu, telah menghidangkan pencerahan ter­­sen­diri.

Secara tersirat, dis­kusi ini berhasil mengurai ke­tegangan antara konsep pembangunan pertanian arus utama berhadapan dengan kritik dan alternatifnya.

Ada empat narasumber yang angkat bicara. Dari Ke­menterian Pertanian hadir Prof Irsal Las (Kepala Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian), yang di antaranya menekankan pentingnya perwujudan food estate untuk mengamankan ketahanan pangan kita. Sementara itu, Dwi Andreas Santoso (Dosen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan IPB) menyajikan fakta dan data yang justru mementahkan konsep ketahanan pa­ngan dan food estate-nya. Menurut Andreas, urusan pa­ngan kita masih disetir perusahaan besar lintas negara atau multinational corporation.

Sementara itu, Aceng Hidayat (Ketua Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan IPB) menyodorkan konsep alternatif pemba­ngunan pertanian yang dinamai agro-ekologi. Pada intinya, Aceng menghendaki model pemba­ngunan pertanian yang mene­kankan keseimbangan antara produktivitas dengan keberlanjutan lingkungan hidup.

Pembicara pamungkas, Prof Bustanul Arifin (Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung/Unila), menyuguhkan sejumlah hasil penelitiannya yang menggambarkan kondisi ketahanan pangan kita yang masih sangat rentan. Sekalipun cukup baik dari segi konsep, Bustanul mengingatkan, tantangan di lapangan untuk mewujudkan “agro-ekologi” itu tidak kecil dan sangat kompleks.

Kritik “Food Estate”

Dalam diskusi ini, penulis (Usep Setiawan-red) hadir, na­mun tak sempat bicara. Melalui tulisan ini, penulis ingin ber­bagi pandangan dalam rangka menemukan arah, konsep, ke­bijakan, dan praktik baru pem­bangunan pertanian yang lebih adil dan berkerlanjutan. Pe­nulis merasa lebih nyaman jika tema diskusi dilengkapi menjadi “Alternatif Pemba­ngunan Pertanian yang Adil dan Berkelanjutan.” Keadilan sosial ialah aspek pokok yang tak layak dinihilkan sebelum membicarakan isu keberlanjutan.

Sebagaimana diketahui, de­mi menggenjot produktivitas pertanian pangan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Pera­turan Pemerintah Nomor 18 Ta­hun 2010 tentang Usaha Budi Daya Tanaman (28 Ja­nuari 2010). Terbitnya PP No 18/2010—yang secara implisit jadi dasar hukum bagi food estate ini—telah memicu kontroversi di ruang publik. Pe­nulis telah memberi catatan kritis guna mengakhiri kontroversi food estate (Sinar Harapan, 17/4/10).

Sejumlah pihak mensi­nya­lir, penerapan PP ini bakal menimbulkan problem baru dalam kebijakan pertanian dan keagrariaan. Misalnya dalam hal permodalan food estate. Pasal 15 menegaskan penanaman modal asing yang akan me­lakukan usaha budi daya tanaman wajib bekerja sama de­ngan pelaku usaha dalam ne­geri dengan membentuk ba­dan hukum dan berkedudukan di Indonesia.

Batas modal asing maksimun 49 persen. Inilah pintu gerbang dominasi asing di lapangan food estate.

Secara konsepsi, pemba­ngunan pertanian model food estate bertumpu pada kekuatan modal besar dengan pe­nguasaan tanah dan pengusahaan skala luas. Umumnya, pendukung food estate meng­anggap pertanian rakyat tak bisa diandalkan karena tanahnya terlampau sempit. Perta­nyaannya, kenapa pemilikan dan penguasaan tanah kaum tani tak ditingkatkan terlebih dahulu? Dengan begitu, petani punya luasan tanah yang me­madai dengan usaha tani yang ekonomis sebagai pe­nyangga utama penyediaan pangan.

Pemikiran yang menganggap food estate sebagai jalan cepat mewujudkan ketahanan pangan dengan mengabaikan ketimpangan struktur agraria menjadi pertanda masih kuatnya pragmatisme dan kapita­lisme dalam pembangunan pertanian kita.

Menurut hemat penulis, model pertanian yang dikembangkan mestilah tunduk pada kepentingan pokok kaum tani sebagai aktor utama pertanian. Segala arah dan bentuk kebijakan mestilah diukur oleh sejauh mana kaum tani kita diuntungkan atau sebaliknya.

Arah dan Haluan Baru

Agenda penataan keagrariaan, termasuk dan terutama penataan pemilikan lahan pertanian pangan mestilah jadi program pokok yang didahulukan sebelum peningkatan produktivitas pangan. Pening­katan produktivitas pangan tanpa dilandasi keadilan pemilikan dan penguasaan tanah pertanian berpotensi besar membiarkan ketidakadilan, ke­timpangan, dan pengisapan atas petani sebagai produsen bahan pangan.

Dalam konteks penyediaan tanah untuk food estate, ini disinyalir akan menuai konflik agraria yang lebih meluas. Idham Arsyad (KPA, 2010) memprediksi, perampasan tanah ini tidak hanya akan menimbulkan konflik agraria yang makin intensif, tetapi dalam jangka panjang bakal terjadi pembunuhan petani dan dunia pedesaan secara sistematis. Perlu kemauan politik pemerintah untuk mengurangi bahkan menghilangkan petani gurem melalui program politik ekonomi bernama pembaruan agraria. Ini merupakan me­kanisme penataan penguasaan dan pemilikan lahan yang timpang, sekaligus diikuti program pembaruan akses produksi.

Dengan demikian, perdebatan terkait food estate hendaknya digeser menjadi kese­riusan untuk menyiapkan pe­laksanaan pembaruan agraria dan pembaruan agraria (agra­rian reform) sebagai dasar dari pembangunan nasional, termasuk pembangunan pertanian yang adil dan berkelanjutan. Pembaruan agraria se­jatinya merupakan fondasi ko­koh bagi pembangunan pertanian demi ketahanan, ke­man­dirian, dan kedaulatan pangan lintas zaman dan lintas ge­nerasi.

Untuk itu, diperlukan rancangan legislasi dan regulasi yang dapat memastikan hak-hak dasar kaum tani untuk mengembangkan produksi pertanian secara kolektif. Jika sungguh ingin memihak rakyat miskin, pemerintah mesti me­ngarahkan segala produk kebijakan yang pro-poor jadi lebih utama daripada pro-growth. RUU pelaksanaan pembaruan agraria, dan RUU pengakuan dan perlindungan hak asasi petani, nelayan dan masyarakat adat mestinya masuk prioritas program legislasi nasional.

Pembangunan pertanian te­ngah memerlukan arah dan haluan baru. Setelah me­nya­dari bahaya yang diidap model pembangunan kapitalistis dan neoliberalistik sebagaimana tercermin dalam konsep food estate, kita ditantang untuk membangkitkan model perta­nian yang bertumpu pada se­ma­ngat gotong royong petani, ko­perasi-koperasi sejati petani, dan badan-badan usaha milik rak­yat yang memastikan ke­daulatan pangan diwujudkan.

Jika pembaruan agraria dijalankan, akan tersedia struktur agraria yang kondusif bagi pengembangan pertanian dan keagrariaan yang bukan sekadar meninggikan produktivitas, tapi lebih berkeadilan sosial, mensejahterakan segenap rakyat, dan berkelanjutan secara ekologis.

Penulis adalah Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria.

Sumber:

http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/pembangunan-pertanian-yang-adil-dan-berkelanjutan/