Joomla Sport Template

Tambang adalah  sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan YME, dan di dalam konstitusi Republik Indonesia dinyatakan sebagai kekayaan alam Indonesia yang harus dikelola dan diusahaakan guna kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat seluruh rakyat Indonesia. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menegaskan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkadung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat.”

Di dalam penjelasan pasal 33 menyebutkan bahwa “pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat-lah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang". Selanjutnya dikatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Tetapi, kejadian yang dialami oleh  masyarakat di Kec.Talaga Raya, Kab.Buton Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa kekayaan alam Indonesia belum berfungsi untuk memakmuran mereka. Justru sebaliknya, tambang yang berada di wilayahnya membuat mereka hidup tidak tenang, karena kedatangan pihak luar untuk memanfaatkan kekayaan alam tersebut membuahkan konflik yang berkepanjangan.

Adalah PT. Arga Morini Indah (AMI) yang mendapat izin eksplorasi dari Bupati Buton seluas 2.000 Ha di Desa Wulu dan 1.234 Ha di Desa Kokoe, Kecamatan Talaga Raya sebagai sumber malapetaka dan kesengsaraan rakyat. Bagaimana tidak, karena kawasan pertambangan nikel yang dikuasakan kepada PT. AMI adalah sumber pangan warga dan juga satu-satunya sumber air bersih warga talaga. Saat ini, masyarakat tidak bisa lagi berproduksi di atas lahan pertanian dan kebun mereka, karena telah dikuasai oleh PT. AMI dengan sokongan penuh oleh pemerintah daerah dan aparat keamanan. Alternatif lain yang biasa dilakukan oleh warga untuk memenuhi kehidupan sehari-hari yakni sebagai nelayan dan petambak budidaya juga tidak bisa lagi dilakukan karena lokasi budidaya mereka sudah dipenuhi lumpur-lumpur pertambangan, dan bila hendak menangkap ikan, harus mengayuh sampai 2 mil jauhnya.

Ketidakberdayaan warga talaga menghadapi ekspansi pertambangan PT. AMI dan tindakan represif aparat keamanan yang mendukungnya menghadapkan warga pada pilihan untuk menerima ganti rugi. Ironisnya, ganti rugi pun berlangsung secara tidak adil dan manipulatif. Sebab pihak perusahaan tidak memenuhi kesepakatan ganti rugi yang telah diputuskan bersama. Keputusan bersama menetapkan bahwa ganti rugi tanah sebesar  Rp.5.000/m² dan ganti rugi tanaman sebesar Rp.500.000/pohon, dan kedua-duanya diganti oleh PT. AMI. Tetapi PT. AMI mengingkari kesepakatan tersebut; pertama, besaran ganti rugi tidak sesuai dengan kesepakatan, dimana tanah dihargai 2.500/m². Kedua, warga diminta memilih antara menerima ganti rugi tanaman atau tanah. Bagi warga yang menerima ganri rugi tanah, maka tidak mendapatkan ganti rugi tanaman, begitu juga sebaliknya.

Terhadap ketidakadilan yang terus-menerus berlangsung dan penderitaan yang dialami oleh warga Talaga Raya sejak beroperasinya PT. AMI inilah yang melahirkan proses perlawanan rakyat.  Perlawanan warga dilakukan dengan melakukan aksi damai di depan kantor operasional PT.AMI. Lagi-lagi, aparat memperlihatkan ketidakberpihakan kepada warga yang menuntut haknya, dan lebih memilih untuk melindungi perusahaan dari pada warganya. Aksi damai yang dilakukan oleh warga bersama aktivis pendamping masyarakat pada tanggal 15 Mei 2010, diikuti dengan penangkapan para aktivis pendamping dan  warga pada tanggal 17 Mei 2010. Sebanyak 13 orang ditangkap dengan surat perintah penangkapan nomor: SP. Kap/77/V/2010 dengan tuduhan pengrusakan fasilitas milik PT. AMI, kemudian pada tanggal 18 Mei 2010 (malam hari) polisi kembali menangkap warga.

Berdasarkan atas deskripsi di atas, maka Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sebagai organisasi nasional yang bertujuan untuk meperjuangkan berlangsungnya keadilan agraria di Indonesia menyatakan sikap, sebagai berikut:

Demikianlah pernyataan sikap ini dibuat untuk menjadi perhatian semua pihak.

Jakarta, 21 Mei 2010

Konsosrsium Pembaruan Agraria (KPA)

Idham Arsyad

Sekretaris Jendral

Contact person:

·         Idham Arsyad, Sekretaris Jendral KPA (081342619987)

·         Kisran Makati, Dewan Nasional KPA Region Sulawesi (081245956567)