MENGUTUK KERAS PENEMBAKAN OLEH BRIMOBDA POLDA SUMSEL dan PTPN VII KEPADA PETANI OGAN ILIR SUMSEL

Penembakan yang dilakukan oleh Brimobda Sumsel pada Tanggal 4 Desember 2009 di lahan sengketa antara PTPN VII dengan Petani Rengas, telah menimbulkan 12 korban luka tembak. Konflik lahan merupakan wilayah hukum perdata yang tidak bisa diselesaikan melalui cara-cara kekerasan seperti yang ditunjukkan oleh PTPN VII dan Brimobda Sumsel.

Kami juga melihat adanya kebohongan publik yang dilakukan oleh Kabid Humas Polda Sumsel melalui Harian Sumatera Ekspres tgl 5 Des’09 hlm 1, yang mengatakan bahwa penembakan aparat  Brimob merupakan langkah diskresi yang dibenarkan dalam hukum karena keputusan penembakan dilakukan terhadap aksi warga yang anarkis karena merusak dan membakar aset PTPN VII. Kami justru melihat ada indikasi tindakan melawan hukum oleh Brimobda Sumsel dalam tindakan penembakan terhadap Petani tersebut.

Oleh karena itu, Kami menyatakan sikap:

1.     Mengutuk masih digunakannya cara-cara kekerasan dan main hakim sendiri oleh PTPN VII dan Brimobda Sumsel dalam penyelesaian sengketa tanah.

2.     Mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini serta memeriksa jajarannya yang terindikasi melanggar etika profesi Polri,

3.     Menuntut Pihak kepolisisan untuk memberikan segala informasi berkenaan dengan perkembangan kasus ini kepada publik.

4.     Mendesak kepada pemerintah untuk meninjau ulang seluruh aktivitas PTPN VII yang masih melakukan cara-cara kekerasan di NKRI.

Oleh karena itu, kami dari Kami dari Konsorsium Pembaruan Agraria, menuntut:

1.     Pemerintah mengembalikan lahan PTPN VII kepada Petani, dan mengambil tindakan tegas kepada PTPN VII.

2.     PTPN VII adalah perusahaan yang memiliki banyak masalah, kami menuntut agar PTPN VII ditinjau ulang dan bahkan segera ditutup.

3.     Pihak kepolisian profesional dan tidak memberikan keistimewaan terhadap pihak PTPN VII  dalam mengungkap kasus ini, dan segera memeriksa Kapolda, Satuan Brimobda Sumsel dan jajarannya agar nama Polri tidak semakin tercemar.

4.     Komnas HAM melakukan pemeriksaan terhadap pihak Kepolisian Daerah Sumsel dan Brimobda Sumsel, karena terindikasi kuat melakukan tindakan melawan hukum dengan melakukan penembakan terhadap Petani Rengas.

Surat Protes ini ditujukan kepada:

1.     Presiden RI

2.     Kapolri

3.     Kementrian Dalam Negeri RI

4.     Kementrian BUMN

5.     Kepala BPN

6.     Komnas HAM RI

7.     Gubernur Sumsel

8.     Pangdam Bukit Barisan

9.     Kapolda Sumsel

10.  Kanwil BPN Sumsel

11.  Bupati OI

12.  Kodim OI

13.  Kapolres OI

Jakarta, 7 Desember 2009

Konsorsium Pembaruan Agraria

Idham Arsyad

Sekjend

Average user rating

   (0 vote)