Senin (19/7) Talkshow Klinik Hukum
di Kantor Berita Radio 68H (KBR 68H) menghadirkan dua narasumber yakni
Iwannurdin Deputi Kajian dan Kampanye dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
dan Teguh Juarno Wakil Ketua Komisi II / Ketua Timja Pertanahan DPR RI.
Dalam paparanya Iwannurdin, memberikan catatan
penting atas RUU ini yakni; sangat pro investor, mengorbankan rakyat miskin dan
petani, proses kebijakanya tidak melibatkan partisipasi dari rakyat, tegasnya.
Pemerintah harusnya
mengeluarkan UURA (Undang-Undang Reforma Agraria) yang melindungi kepentingan
rakyat miskin dan petani, sehingga mampu menjawab problem dilapangan agrraria yang tumpang tindih
dan berhias konflik sebagaimana saat ini.
Ormas Petani se-Jawa Timur Tuntut Redistribusi Tanah
TEMPO Interaktif, Kediri –
Sebanyak 19 organisasi massa tani dan lembaga swadaya masyarakat pembela petani
se-Jawa Timur mengeluarkan pernyataan sikap bersama. Mereka menuntut
pengembalian tanah dan mengecam tindak kriminalisasi kepada petani.
Sekretaris Jenderal Indonesian Human
Rights Committee for Social Justice (IHSC) Gunawan mengatakan tindak
pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap petani dalam sengketa pertanahan
cukup tinggi.
Dari 4.000 kasus pelanggaran HAM
yang diterima Komnas HAM sejak 2009, sebanyak 62 persen atau 3.000 di antaranya
terjadi pada konflik agraria dan lingkungan hidup. “Beberapa aktivis petani ada
yang dibunuh,” kata Gunawan kepada Tempo dalam siaran persnya di
Sekretariat LSM Alha-Raka Jalan Kapten Tendean Kediri, Kamis (15/7).
Depok (ANTARA) -
Indonesia Corruption Watch dan Konsorsium Pembaruan Agraria memiliki peran
penting untuk mendorong proses demokratisasi di Indonesia, kata Doktor Ilmu
Politik, Universitas Indonesia Raden Siliwanti.
Ia mengatakan di
Depok, Kamis, proses demokratisasi dapat terjadi, terutama ketika berelasi
dengan negara, dan kedua organisasi tersebut dapat menampilkan karakter
masyarakat sipil demokratis.
Pandangan Raden
Siliwanti tersebut diungkapkan dalam disertasinya yang berjudul Peran dan
Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Era Konsolidasi Demokrasi di Indonesia Studi
Kasus ICW dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
Selain itu, lanjut
dia, kedua organisasi tersebut dapat berperan menumbuhkan gerakan wacana dan
gerakan sosial rakyat walaupun dengan intensitas yang berbeda satu sama lain.
Regulasi Baru Tanah Telantar Oleh: Usep Setiawan Sinar Harapan: Rabu, 10 Maret 2010 13:59 Ada kabar baik yang tak tersiarkan s...
Resolusi Munas V KPA Resolusi Musyawarah Nasional V Konsorsium Pembaruan Agraria: ”Pembaruan Agraria adalah Jalan Menuju Keadilan dan Kemakmuran” Dunia pada saat sekarang tengah menghadapi krisis pangan, energi dan lingkungan yang sangat hebat. Ratusan juta orang diberbagai negara sudah mengalami kelaparan dan ke depan lebih terancam lagi oleh ketiadaan pangan karena monopoli penguasaan tanah dan pangan. Krisis di tiga lapangan ini semakin bertambah dalam akibat pukulan krisis keuangan yang melanda Amerika Serikat sebagai induk dari imperialisme yang pada akhirnya secara beruntun gelombangnya menerpa n...
Pernyataan Sikap Koalisi Rakyat Bubarkan Perhutani
Kecaman Atas Tudingan Perambah dan Perusak Hutan oleh
Kepala
Dinas Kehutanan Jawa Barat Terhadap Serikat Petani
Pasundan (SPP)
Kami Perwakilan
Organisasi Masyarakat Sipil ya...
Siaran Pers Nomor 018/Press Release-KPA/IV/2010 Sikap KPA atas Rencana Menteri Pertanian Mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan ...
Gubernur Sumatera Selatan Ingkar Janji Terhadap Petani Pernyataan Sikap Bersama Serikat Kesejahteraan Petani Sumatera Selatan (SKPSS) Rengas & Sidomulyo, WALHI Sumsel, LBH Palembang, SPI Sumsel, KPA Nasional, LSAD Jakarta) "Pemberian beras misk...
Komnas HAM Didesak Awasi Penangkapan Massal di Buton Laporan Tribunnews.com, Willy WidiantoTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-
Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdiri dari Walhi,
Kontras, LMND, Konsorsium Pembaruan Agraria dan Sarekat Hijau Indone...
Pemerintah Dinilai Gagal Perbaiki Nasib Petani Penulis : Priyasma Alexander BANDUNG--MI: Ribuan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) mencemooh kinerja pemerintahan pacareformasi yang dinilai tidak mampu memperbaiki keseja...
Serikat Petani Pasundan Tuntut Kadishut Jabar Mundur Kamis, 20 Mei 2010 10:47 WIB BANDUNG--MI: Ribuan orang dari Garut, Ciamis, Bandung, dan Sumedang yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) menggelar aksi unjuk rasa menuntut agar K...
Perkebunan Kelapa Sawit akan Masuk Sektor Kehutanan JAKARTA. Ini bisa menjadi berita bagus bagi para investor perkebunan kelapa sawit. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, sedang menyiapkan Peraturan Menteri yang akan memasukkan perkebun...
Media Dan Reforma AgrariaBukan mainstream, tidak berkesinambungan dan terkadang tidak konsisten, itulah potret isu reforma agraria dalam pemberitaan dan peliputan media massa. Akhir 2006 sampai tahun 2007, isu reforma agrar...
Berita Aksi Petani Jawa Barat, 19 Juni 2007Aksi 15.000 Petani Menuntut Dilibatkan Dalam Program Pembaruan Agraria Nasional “KITA datang di sini bukan untuk mengumpulkan kemarahan, bukan datang untuk mengumpulkan kebencian, tetapi kita datang untuk menunjukkan bahwa di Jawa Barat ini ma...
Konsolidasi Gerakan Reforma Agraria Di Jawa TimurProgram Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang rencananya akan di lounching tahun 2007 lalu sampai saat ini belum terealisasi. Begitu juga gagalnya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Ref...
