indo ing

Masyarakat Pejambon Tolak Penggusuran

Masyarakat Pejambon Tolak Penggusuran

 

Sengketa tanah kembali terjadi antara masyarakat yang tergabung dalam IKWKP (Ikatan Kerukunan Warga Komplek Pejambon) dengan Direktorat Perhubungan Angkatan Darat Batalyon Perhubungan (Dithubad TNI AD). Saat mengadukan nasibnya ke Konsorsium Pembaruan Agraria, Ibu Nunik sebagai koordinator IKWKP mengatakan “sengketa tanah pejambon di Jl. Pejambon I Rt. 015 dan Rt. 001 Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat berawal dari tahun 2007 dimana Danyon Dithubad TNI AD mengklaim tanah yang ditempati warga sejak tahun 1973 seluas 6,8 ha adalah rumah dinas TNI AD”.

Berdasarkan laporan ibu Nunik kepada Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) secara hukum tanah tersebut adalah milik Gereja Protestan Indonesia di Bagian Barat (GPIB) Immanuel karena tercatat di Kantor Pertanahan Jakarta Pusat dengan luas 6,8 ha. Masyarakat menempati lahan tersebut sejak tahun 1973 yang pada awalnya adalah tanah kosong dan atas izin Gereja GIPB Immanuel selaku pemilik tanah tersebut. Masyarakat yang berjumlah kurang lebih 300 KK selama menempati lahan tersebut juga membayar pajak.

Upaya penggusuran yang dilakukan oleh Danyon Dithubad TNI AD pada tahun 2007 dan  kembali terjadi pada Maret 2013 ditolak oleh masyarakat karena tetap menginginkan tanah tersebut sebagai tempat tinggal. Masyarakat berargument bilamana tanah tersebut ditempati lebih dari 25 tahun maka bisa menjadi hak milik apabila selama periode itu masyarakat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik seperti membayar pajak. Atas dasar itulah masyarakat bersikukuh untuk tidak menerima tawaran uang kerohiman dari Dithubad TNI AD atas penggusuran tersebut.

Menanggapi kasus sengketa tanah tersebut, Kent Yusriansyah (KPA) menyatakan bahwa “upaya penggusuran yang dilakukan oleh Dithubad TNI AD sebanyak 2 kali terhadap masyarakat Pejambon, Gambir, Jakarta Pusat sangat bertentangan dengan hukum karena berdasarkan bukti kepemilikan tanah dan bahkan tercatat di kantor pertanahan Jakarta Pusat adalah sah milik Gereja GPIB Immanuel maka Dithubad TNI AD tak bisa mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya apalagi diklaim sebagai rumah dinas TNI AD. “Terkait dengan iming-iming uang kerohiman sepantasnya masyarakat menerima kompensasi sesuai dengan lahan yang ditempatinya selama lebih dari 25 tahun sebagai tempat tinggal dan bukannya uang kerohiman yang nilainya sangat kecil.” Terang Kent.

Iwan Nurdin selaku Selaku Sekjen KPA menegaskan bahwa TNI AD tidak mempunyai wewenang menggusur masyarakat Pejambon, apalagi jika TNI AD bukan pemilik tanah seluas 6,8 ha tersebut. Upaya-upaya penggusuran oleh TNI AD harus segera dihentikan sebelum ada dasar yang jelas dari institusi yang sah.

468 ad

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>